yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Gernas BBI Kemenkop UKM di Batam Juga Menyasar Kalangan Diaspora di Luar Negeri

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada Maret 2022 akan dilaksanakan di Propinsi Kepulauan Riau dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Movement Manager dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Key Opinion Leader (Brand Ambassador).

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Tingkatkan Kelancaran Arus Logistik, Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Lingkar Manado

MANADO, JURNAL IBUKOTA: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan tahap II Manado Outer Ring Road III (MORR III) atau Jalan Lingkar Manado III (Ring Road III). Ruas jalan yang menghubungkan Kalasey-Winangun sepanjang 11,39 km ini akan membagi arus lalu lintas menuju dan keluar Kota Manado sehingga dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan dalam kota.

Read more...

Kurangi Backlog Hunian Layak, Kementerian PUPR Siapkan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Salah satunya dengan melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Salah satunya dengan melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal.

 

 

Backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta. Dari 93% backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 33% dan masyarakat miskin sejumlah 60%, dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR informal.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendorong masyarakat khususnya MBR untuk memiliki hunian layak. “Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki.

 

Untuk menyediakan rumah bagi para MBR informal Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan kegiatan Aspiration Gathering Kajian Ekosistem Perumahan & Grand Design Segmen MBR Informal secara virtual, Rabu (23/2/2022). 

 

“Dalam penyediaan perumahan bagi MBR informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail untuk mengetahui seberapa besar resiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan mereka,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto.

 

Adanya Grand Design nantinya akan mempermudah perbankan dalam pembiayaan perumahan bagi para MBR informal. Ke depannya para MBR informal akan dikelompokkan sesuai profil risiko masing-masing yang terbagi menjadi risiko rendah, sedang dan tinggi. Sehingga nantinya pemberian bantuan Kredit Kepemilikan Rumah bagi MBR informal didapatkan skema yang tepat.

 

“Jika sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan. Kita ambil contoh petani bisa masuk dalam kategori MBR informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan bayar mereka cukup tinggi, jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal untuk selanjutnya dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal,” tambahIwan.

 

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa program pembangunan perumahan bagi MBR Informal seperti Perumahan bagi Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kabupaten Garut, selanjutnya Perumahan bagi Guru Honorer di Kabupaten Kendal, dan Perumahan bagi Penyapu Jalan di Kota Prabumulih. Semuanya tidak terlepas dari kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk dapat menciptakan hunian yang layak huni bagi MBR Informal. Seperti contoh pada pembangunan perumahan bagi Guru Honorer di Kabupaten Kendal, mereka dijamin oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pembangunan rumah tersebut dan mempermudah proses perizinan dalam pembangunannya.

 

Menurut data Badan Pusat Statistik yang dikategorikan MBR Informal ada 7 kategori, yaitu Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/Karyawan, Pekerja Bebas di Pertanian, Pekerja Bebas di Nonpertanian, dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar. (*)

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Info Jalan Tol

Hormati Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Çaka 1944, Jalan Tol Bali Mandara Tidak Beroperasi Sementara

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 003.1/12593/PK/BKD, tanggal 4 November 2021, tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2022, PT Jasamarga Bali Tol (JBT) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengoperasikan Jalan Tol Bali Mandara, akan menutup operasional jalan tol selama perayaan Hari Raya Nyepi berlangsung.BALI, JURNAL IBUKOTA: (01/03). --Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 003.1/12593/PK/BKD, tanggal 4 November 2021, tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2022, PT Jasamarga Bali Tol (JBT) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengoperasikan Jalan Tol Bali Mandara, akan menutup operasional jalan tol selama perayaan Hari Raya Nyepi berlangsung.

Read more...