yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menparekraf: Pergerakan Winus Jadi Andalan Pemulihan Sektor Pariwisata Nasional

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:, 20 Januari 2022 -- Pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020 telah mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman). Hingga akhir tahun 2021 kunjungan Wisman hanya mencapai 1.58 juta orang atau turun 60,98 % dibanding tahun 2020. Wisatawan nusantara (Wisnus) pun menjadi harapan sekaligus roda penggerak pariwisata Indonesia di masa pandemi.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Ditandai Peletakan Batu Pertama, Revitalisasi Pasar Mardika Ambon Dimulai

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merevitalisasi Pasar Mardika guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat Ambon. Dimulainya revitalisasi tersebut ditandai dengan kegiatan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Kamis (27/1/2022) di Kota Ambon, Provinsi Maluku. 

Read more...

RUU Perubahan atas Undang-Undang Jalan Sepakat Dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI

Pemerintah dan Komisi V DPR RI sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan ke Rapat Paripurna DPR RI. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus dan dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, Rabu (1/12/2021). JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Pemerintah dan Komisi V DPR RI sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan ke Rapat Paripurna DPR RI. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus dan dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, Rabu (1/12/2021). 

 

 

"RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah kami ajukan sejak tahun 2009, dan akhinya bisa mendapatkan kesepakatan melalui Raker untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan sudah selesai di tingkat Panitia Kerja (Panja) dan siap dilakukan pengambilan keputusan di rapat paripurna terdekat," kata Lasarus.

 

Dalam rapat tersebut Menteri Basuki menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diselesaikan pembahasannya melalui pembicaraan tingkat I dalam Rapat Komisi.

 

"Penyusunan RUU Jalan ini merupakan tanggapan atas perkembangan kebutuhan landasan hukum

terkini yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam penyelenggaraan jalan yang belum terakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan," kata Menteri Basuki. 

 

Dikatakan Menteri Basuki, ada beberapa hal substansial yang cukup penting utamanya untuk menciptakan penyelenggaran jalan yang berkeadilan. "Salah satunya pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pembangunan jalan daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada tingkat di atasnya secara hirarkis, apabila Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan," kata Menteri Basuki. 

 

Ditambahkan Menteri Basuki, hal penting lainnya yang juga ditekankan terkait pengaturan mengenai jalan khusus dan penegasan atas kewajiban badan usaha untuk membangun jalan khusus sesuai dengan spesifikasi atau konstruksi khusus dalam rangka keperluan mobilitas usahanya. "Sanksi administrasi diberikan apabila badan usaha menggunakan jalan umum namun tidak meningkatkan standar dan kualitas," kata Menteri Basuki. 

 

Dalam substansi RUU tersebut, Menteri Basuki juga mengatakan adanya pencantuman kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan dan pengawasan. "Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan didasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan dengan penerapan konstruksi berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial," kata Menteri Basuki. 

 

Di bidang jalan tol, Menteri Basuki menyampaikan hal substansial yang diatur dalam RUU tersebut diantaranya adalah pemantapan posisi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Menteri dan penyesuaian tarif tol ditetapkan menurut  laju inflasi dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberlakuan tarif tol melalui evaluasi dan penyesuaian setiap 2 (dua) tahun. 

 

"Selain penyesuaian tarif setiap 2 (dua) tahun, evaluasi dan penyesuaian tarif dapat dilakukan dalam hal tercapai pemenuhan pelayanan lalu lintas dengan memperhatikan kapasitas jalan tol, dan/atau terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi," ujar Menteri Basuki.

 

Dikatakan Menteri Basuki, pengaturan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diharapkan dapat menjamin ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. 

 

"Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing, menciptakan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu serta berkelanjutan, dan pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM," tutur Menteri Basuki. 

 

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki,  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono. (*)

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Musibah/Bencana

[Update] – Lebih dari 300 Rumah Rusak di Beberapa Wilayah Provinsi Jatim

Gempa dengan magnitudo (M)6,1 berdampak pada kerusakan bangunan rumah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Data BNPB hari ini, Sabtu (10/4), pukul 20.00 WIB,  lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Gempa dengan magnitudo (M)6,1 berdampak pada kerusakan bangunan rumah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Data BNPB hari ini, Sabtu (10/4), pukul 20.00 WIB,  lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat. 

Read more...

Info Jalan Tol

Konstruksi Rampung, Jasa Marga Targetkan Uji Laik Fungsi Jalan Tol Serpong Cinere Ruas Pamulang-Cinere pada Triwulan I 2022

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku pengelola Jalan Tol Serpong-Cinere telah merampungkan konstruksi Seksi II Ruas Pamulang-Cinere sepanjang 3,64 Km. Selanjutnya, PT CSJ menargetkan untuk memasuki tahap Uji Laik Fungsi (ULF) yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2022.PAMULANG, JURNAL IBUKOTA: (27/01) -- PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku pengelola Jalan Tol Serpong-Cinere telah merampungkan konstruksi Seksi II Ruas Pamulang-Cinere sepanjang 3,64 Km. Selanjutnya, PT CSJ menargetkan untuk memasuki tahap Uji Laik Fungsi (ULF) yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2022.

Read more...