yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Seskemenkop UKM: Target Pembangunan Koperasi dan UMKM Tercapai Bila Program Pusat dan Daerah Selaras

MALANG, JURNAL IBUKOTA: Seskemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan, baik dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun yang dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan,  Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Dukung Pembangunan Papua Youth Creative Hub, Oktober 2021 Mulai Konstruksi

PAPUA, JURNAL IBUKOTA:  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya mendukung pembangunan pusat pengembangan kreativitas pemuda/pemudi Papua atau Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua. Pembangunan infrastruktur ini merupakan tindaklanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua pada Oktober 2019 lalu sekaligus amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Read more...

Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional, Hasilkan Raperpres tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional menyampaikan kegiatan program kerja Tahun 2020 dan usulan agenda kerja tahun 2021 pada Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dilaksanakan melalui video conference di Jakarta Rabu (9/6/2021). Dalam kesempatan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.”Raperpres tersebut sudah tersusun dan akan segera dilakukan pembahasan antar kementerian setelah rapat sidang pleno ini sebelum disampaikan ke Presiden,” katanyaJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional menyampaikan kegiatan program kerja Tahun 2020 dan usulan agenda kerja tahun 2021 pada Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dilaksanakan melalui video conference di Jakarta Rabu (9/6/2021). Dalam kesempatan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.”Raperpres tersebut sudah tersusun dan akan segera dilakukan pembahasan antar kementerian setelah rapat sidang pleno ini sebelum disampaikan ke Presiden,” katanya

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan SDA Nasional mengatakan, Raperpres tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA ini sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus untuk mendorong terciptanya tatanan air nasional. Hal ini akan menjamin ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.” Tentunya ketahanan air nasional tidak dapat terwujud tanpa adanya kolaborasi baik antara kementerian, lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” terangnya.

 

Menurut Menteri Basuki, yang perlu diputuskan dalam sidang pleno yaitu Substansi Draft Rekomendasi terkait Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, Substansi Draft Rekomendasi terkait Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, Substansi Draft Rekomendasi terkait Penyusunan Metodologi Indeks Ketahanan Air, dan Penetapan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021

 

Menteri Basuki menambahkan, di tahun 2021 kebijakan Dewan SDA Nasional akan melakukan penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA, penyiapan masukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA dan fasilitasi peran pemda dalam penyusunan ketahanan air nasional,” adapun tindak lanjut dari kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan sesuai timeline yang telah disusun,” ungkapnya.

 

Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, yang disampaikan dalam sidang pleno ini merupakan satu dari 8 (delapan) realisasi kegiatan kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2020 yang disampaikan dalam sidang pleno. Kedua, penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.”Telah dilakukan koordinasi penyelarasan program dan kegiatan 16 kementerian dan lembaga serta Matriks Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA. Hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing K/L melalui surat Ketua Dewan SDA Nasional,” ujarnya. 

 

Ketiga, review kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat Nasional.” Draft Raperpres telah dibahas secara internal di BMKG. Substansi Raperpres tentang Penguatan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 telah disepakati dalam Sidang Pleno dan telah disampaikan oleh Ketua Dewan SDA Nasional kepada BMKG untuk ditindak lanjuti penetapannya. Keempat, penyiapan masukan peraturan perundangan terkait pengelolaan SDA telah diselesaikan dan selanjutnya diakomodir dalam PP turunan UU 17 tahun 2019. 

 

Kelima, penyusunan rekomendasi solusi mendasar tentang kebijakan terpadu antar kementerian dan lembaga dalam menangani masalah kekeringan. Keenam, kebijakan pengelolaan SDA di calon Ibu Kota Negara (IKN). Ketujuh, rekomendasi terkait pengendalian erosi dan sedimentasi untuk pelestarian fungsi waduk baru yang dibangun. Terakhir kedelapan, rekomendasi terkait penyusunan metodologi indeks ketahanan air telah selesai dirumuskan awal Februari 2021.

 

Hadir pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar, Direktur Jenderal SDA selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional Jarot Widyoko, para Gubernur, asosiasi dan lembaga pengelola sumber daya air. (*)

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Jaga Kepercayaan Masyarakat, BPTJ Gencarkan Manfaat Besar Transportasi Publik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA (01/04/2021): Meskipun masa pandemi ini melahirkan berbagai kebijakan pembatasan kapasitas dan penegakkan protokol kesehatan yang ketat di semua jenis angkutan umum massal, tidak menghalangi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan pemahaman publik tentang manfaat besar dari angkutan umum massal. Upaya ini juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat

Read more...

Musibah/Bencana

[Update] – Lebih dari 300 Rumah Rusak di Beberapa Wilayah Provinsi Jatim

Gempa dengan magnitudo (M)6,1 berdampak pada kerusakan bangunan rumah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Data BNPB hari ini, Sabtu (10/4), pukul 20.00 WIB,  lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Gempa dengan magnitudo (M)6,1 berdampak pada kerusakan bangunan rumah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Data BNPB hari ini, Sabtu (10/4), pukul 20.00 WIB,  lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat. 

Read more...

Info Jalan Tol

Tingkatkan Layanan Informasi, Jasa Marga Lakukan Erection Gantry VMS di Km 21 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Guna meningkatkan layanan informasi kepada pengguna jalan tol, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) selaku pengelola  Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan melakukan erection gantry Variable Message Sign (VMS) di Km 21+850 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.CIBITUNG, JURNAL IBUKOTA: (16/06) – Guna meningkatkan layanan informasi kepada pengguna jalan tol, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) selaku pengelola  Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan melakukan erection gantry Variable Message Sign (VMS) di Km 21+850 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Read more...