yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menkop UKM Kunjungi Pasar Beringharjo Pastikan Program PEN Tepat Sasaran

YOGYAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dampak dari wabah Covid-19 memang begitu dahsyat menerpa para pelaku usaha. Tak terkecuali, bagi para pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta. "Omzet penjualan saya drop hingga 80%. Sekarang sudah ada peningkatan, tapi baru 20% saja, belum menutupi biaya produksi," ucap pedagang bernama Istinah yang sudah berdagang di sana selama 11 tahun.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Rencana Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Akan Dukung Pengembangan Wilayah di Bali

MENGWI, JURNAL IBUKOTA: Sebagai bentuk dukungan pengembangan pariwisata di Bali, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan konektivitas antar wilayah di Bali, baik melalui pembangunan jalan nasional dan jalan tol, salah satunya adalah rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dengan total panjang sekitar 95 km. 

Read more...

Dorong Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP No 22 Tahun 2020 Mengatur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sejalan dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berdampak pada meningkatnya bidang usaha jasa konstruksi. Dalam rangka menjaga iklim usaha yang kondusif serta penyederhanaan aturan jasa konstruksi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Sejalan dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berdampak pada meningkatnya bidang usaha jasa konstruksi. Dalam rangka menjaga iklim usaha yang kondusif serta penyederhanaan aturan jasa konstruksi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

 

 

Peraturan Pemerintah ini sekaligus merupakan payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi.  Pengaturan dalam PP ini berlaku pada seluruh pekerjaan konstruksi di Indonesia, baik yang dilaksanakan melalui sektor pemerintah, swasta maupun usaha perorangan.

 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto mengatakan latar belakang diterbitkannya PP No 22 Tahun 2020 merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang  transparan, persaingan usaha yang sehat, penyederhanaan skema dan pengaturan jasa konstruksi agar  tidak membebani masyarakat, serta menjamin arah kebijakan jasa konstruksi yang baik dan mengedepankan profesionalisme. 

 

“Kita lihat bahwa sektor konstruksi masih terus bergerak di tengah Pandemi COVID-19. Karena itu, saya berharap dengan diterbitkannya PP Nomor 22 tahun 2020 ini akan semakin memperkuat sektor konstruksi di Indonesia, sebab dengan adanya sektor konstruksi yang berkualitas dan kuat secara otomatis akan menjamin kesejahteraan masyarakat,” kata Trisasongko Widianto saat Sosialiasi PP No 22 Tahun 2020 secara virtual, Kamis (9/7/2020). 

 

Dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, PP No. 22/2020 ini memberikan pedoman yang lebih jelas dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengenaan sangsi; penataan kembali struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi; pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi serta perluasan peran masyarakat jasa konstruksi.

 

Beberapa pasal dalam PP No 22 Tahun 2020 sangat strategis dalam memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat jasa konstruksi untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan, pemberian masukan perumusan kebijakan serta forum jasa kontruksi. Di samping itu, masyarakat jasa konstruksi melalui asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi dapat terlibat langsung dalam  kewenangan Pemerintah Pusat dengan menjadi pengurus lembaga. 

 

Asosiasi juga diberikan ruang yang lebih besar untuk membentuk Lembaga Sertifikasi, setelah mendapatkan akreditasi dari Pemerintah. Hal ini diharapkan dapat mendorong seluruh asosiasi profesi, badan usaha dan rantai pasok untuk lebih profesional dalam mengembangkan klasifikasi usaha/profesinya serta menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan untuk anggotanya.

 

Lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2017 atau PP No 22 Tahun 2020 diharapkan dapat menjawab tantangan jasa konstruksi yang terus berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi menuju industri konstruksi yang berkelanjutan. (*)

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Arus Balik, Posko Penyekatan Kendaraan di Km 30 Gerbang Tol Cikupa arah Jakarta Mulai Dioperasionalkan

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA (27/5): Memasuki arus balik pasca Idul Fitri 1441 H, Kepolisian Daerah Metro Jaya memberlakukan pengendalian transportasi melalui titik penyekatan kendaraan dari arah Merak menuju Jakarta di Km 30 Gerbang Tol Cikupa. 

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Info Jalan Tol

Pembebasan Lahan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 Capai 18,76%

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 171,516 Km yang dikelola oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, saat ini tengah memasuki tahap pembebasan lahan untuk Seksi 1 Probolinggo-Besuki.PROBOLINGGO, JURNAL IBUKOTA (08/08)- Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 171,516 Km yang dikelola oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, saat ini tengah memasuki tahap pembebasan lahan untuk Seksi 1 Probolinggo-Besuki.

Read more...