yt-banner1
yt-banner2

Kementerian PUPR Gandeng 15 Bank Pelaksana Salurkan Subsidi FLPP Syariah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya lewat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga akhir 2019, program subsidi yang dimulai sejak 2010 ini telah mengelola dana FLPP sebesar Rp 44,37 triliun untuk 655.602 unit rumah.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya lewat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga akhir 2019, program subsidi yang dimulai sejak 2010 ini telah mengelola dana FLPP sebesar Rp 44,37 triliun untuk 655.602 unit rumah.

 

 

Dalam menyalurkan FLPP, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan  (PPDPP) telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional pada Desember 2019 lalu dengan 37 bank pelaksana, 15 di antaranya adalah bank syariah yaitu BRI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Sulselbar Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, dan Bank Jateng Syariah. Kerja sama dengan bank syariah dilakukan untuk memberi alternatif pilihan pembiayaan bagi masyarakat.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, keberhasilan penyaluran KPR subsidi FLPP bagi MBR tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang, sehingga keluhan konsumen bisa diatasi dengan baik.

 

“Setiap rumah subsidi yang dibangun wajib memenuhi ketentuan teknis bangunan dan kelayakan hunian rumah seperti keselamatan, kesehatan, pencahayaan dan luas minimum,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

 

Skema pembiayaan syariah disediakan melalui bank pelaksana, pengembang hanya memastikan rumah yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). 

 

Di samping itu, Menteri Basuki meminta asosiasi pengembang perumahan untuk mendorong anggotanya melakukan pendaftaran dan  pemutakhiran data di Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sebab belakangan marak kasus penipuan perumahan berbasis syariah. 

 

“Hingga saat ini, sebanyak 12.802 pengembang telah terdaftar di Sireng Kementerian PUPR yang terbagi ke dalam 18 asosiasi pengembang. Kami harapkan asosiasi pengembang berperan aktif mendorong anggotanya memproduksi dan menjual rumah MBR dengan kualitas layak huni dan terjangkau,” kata Menteri Basuki.

 

Untuk menghindari penipuan, konsumen rumah subsidi dapat mengetahui apakah pengembang perumahannya telah terdaftar atau belum. Konsumen cukup mengakses alamat https://sireng.pu.go.id/ dan memasukkan nama pengembang untuk mengetahui apakah telah terdaftar secara resmi. Pengembang yang telah terdaftar pada sistem tersebut telah diseleksi oleh asosiasi dimana pengembang tersebut bernaung.

 

Untuk memudahkan masyarakat dalam mencari rumah subsidi, Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi berbasis Android yakni Sistem Informasi KPR Subsidi Pemerintah (SiKasep). Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memilih lokasi rumah subsidi yang diinginkan dari pengembang yang sudah terdaftar dan mengajukan KPR rumah subsidi secara online. (*)

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Siap Hadapi Libur Nataru

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: ASTRA Tol Tangerang-Merak mengoptimalkan layanan jalan tol menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (NATARU) yang terdiri atas layanan operasional, infrastruktur, pendukung dan informasi.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

STNK Dicek oleh CSS, PT JSM Memohon Maaf Kepada Pengguna Jalan Atas Ketidaksesuaian Prosedur

Menanggapi pemberitaan mengenai penahanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh Customer Service Supervisor (CSS), PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut terjadi di Gerbang Tol (GT) Warugunung arah Surabaya Jalan Tol Surabaya-Mojokerto pada Sabtu (18/01) pukul 20.44 WIB.SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: (22/01) Menanggapi pemberitaan mengenai penahanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh Customer Service Supervisor (CSS), PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut terjadi di Gerbang Tol (GT) Warugunung arah Surabaya Jalan Tol Surabaya-Mojokerto pada Sabtu (18/01) pukul 20.44 WIB.

Read more...