Koperasi dan UKM
Kemenkop dan UKM Rumuskan Formula Tepat Sistem Pelayanan Publik
BOGOR, JURNAL IBUKOTA: UMKM harus naik kelas. Begitu arahan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki saat diamanatkan menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Arahan ini sebenarnya sudah disampaikan pada periode sebelumnya, namun kembali diingatkan karena situasi perekonomian global diprediksi akan mengalami ketidakstabilan. Maka penguatan untuk UMKM dan UMKM harus naik kelas menjadi begitu penting.
Read more...Konstruksi & Infrastruktur
Kementerian PUPR Ekspor Perdana Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ) Hasil Inovasi Balitbang ke Timor Leste
JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang telah mengembangkan alat pengujian bernama APKJ (Alat Pengukur Kekuatan Jalan) yang di dunia internasional disebut dengan nama FWD (Falling Weight Deflectometer). Teknologi APKJ telah diinisiasi sejak tahun 2008 dengan melakukan penelitian prototipe APKJ untuk mendapatkan rangka alat dan sistem pembebanan.
Read more...6 Balai Diklat Kementerian PUPR Raih Akreditasi dari LAN
- Created on Wednesday, 27 November 2019 13:50
- Written by Jurnal Ibukota
JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebanyak 6 lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Pemberian sertifikat akreditasi tersebut merupakan bukti bahwa penyelenggaraan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian PUPR berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas.
Keenam lembaga yang terakreditasi adalah Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV predikat A, Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan predikat A, Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Dasar CPNS dengan predikat B.
Kemudian Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan pada Latsar CPNS yang keduanya dengan predikat A, Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan pada Latsar CPNS dengan predikat B, dan terakhir Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan predikat B.
Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief mengatakan dengan adanya akreditasi lembaga Diklat PUPR dari LAN menjadi tanggung jawab BPSDM agar seluruh lembaga Diklat PUPR terus dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kediklatannya sehingga menghasilkan SDM yang berkompeten di bidangnya.
Lolly berharap melalui evaluasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Diklat, nantinya terjadi peningkatan akreditasi seluruh balai penyelenggara Diklat. Setelah terakreditasi, kelima Balai Diklat tersebut berhak menyelenggarakan Diklat Latsar/Diklat Kepemimpinan selama durasi waktu sesuai perolehan akreditasi.
"Selain itu juga bisa memfasilitasi lembaga diklat lain yang belum terakreditasi dalam penyelenggaraan Diklat Latsar dan atau kepemimpinan, serta wajib menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan Diklat kepada instansi pembina sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Lolly.
Kepala LAN Adi Suryanto meminta agar semua lembaga pelatihan secara terus menerus berinovasi dalam mengembangkan kompetensi. "Kita tidak boleh habiskan waktu dan biaya kita untuk latihan-latihan manajemen saja, tetapi kita minta terutama instansi teknis yang menjadi pembina jabatan-jabatan teknis, mengembangkan sedemikian rupa pelatihan-pelatihan teknis bagi ASN kita”, ujar Adi Suryanto.
Proses penilaian pada lembaga pelatihan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur-unsur pelatihan. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan pada lembaga Pemerintah. Lembaga pelatihan yang telah terakreditasi selama tahun 2019 berjumlah 55 lembaga, yang terdiri dari 28 lembaga dari Kementerian, 6 lembaga dari Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, dan 21 lembaga dari Pemerintah Daerah. (*)
Pendidikan dan Kebudayaan


Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju
Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.
"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Menu
Berita Terkini
- Kementerian PUPR Ekspor Perdana Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ) Hasil Inovasi Balitbang ke Timor Leste
- Penggunaan Produk Dalam Negeri Infrastruktur Tertinggi, Kementerian PUPR Terima Apresiasi P3DN dari Kemenperin
- Jangan Terjebak Angka Kredit, SDM Kementerian PUPR Harus Inovatif dan Kreatif
- Revitalisasi Pasar Prawirotaman Yogyakarta Ditargetkan Selesai Juni 2020
- Diresmikan Jusuf Kalla, Rusunawa Akademi Sentra Tenun Tanah Datar Fasilitasi Pendidikan Budaya Minang
- Jalan Tol Balsam Seksi 2-4 Sepanjang 66 Km Siap Diresmikan Sebelum Natal 2019
- Bendungan Sepaku Semoi Mulai Dibangun Tahun 2020 untuk Dukung Kebutuhan Air Baku IKN
- Kementerian PUPR Bangun Pengelolaan SDM untuk Tingkatkan Profesionalisme Pejabat Fungsional
- Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Kementerian PUPR Selaraskan Program Pembangunan Infrastruktur pada Rakornas KKP
- Penghargaan PUPR, Wujud Apresiasi Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur