yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Rumuskan Formula Tepat Sistem Pelayanan Publik

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: UMKM harus naik kelas. Begitu arahan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki saat diamanatkan menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Arahan ini sebenarnya sudah disampaikan pada periode sebelumnya, namun kembali diingatkan karena situasi perekonomian global diprediksi akan mengalami ketidakstabilan. Maka penguatan untuk UMKM dan UMKM harus naik kelas menjadi begitu penting.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Menteri Basuki Beri Beasiswa Atlet Dayung Indonesia Berprestasi di Ajang Sea Games 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Memasuki penutupan Sea Games ke-30 tahun 2019 di Filipina Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Basuki Hadimuljono mengapresiasi prestasi kontingen dayung Indonesia yang telah sukses meraih 10 medali emas dari total 72 medali emas yang dicapai hingga saat ini.

Read more...

Provinsi DKI Jakarta Meraih Opini WTP

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Provinsi DKI Jakarta, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Rapat Paripurna DPRD di Jakarta hari ini (28/5). JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Provinsi DKI Jakarta, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Rapat Paripurna DPRD di Jakarta hari ini (28/5). 

 

 

Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan APBD TA 2017.

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 ini diserahkan langsung oleh Anggota V BPK, Ibu Ir. Isma Yatun, MT. Dalam pidatonya Ibu Isma Yatun menyampaikan Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. 

 

Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan  pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

 

Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP diberikan oleh BPK karena sistem pengendalian pencatatan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) yang belum memadai. Oleh karena itu BPK mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan termasuk pengamanan Aset melalui Pemeriksaan Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yaitu Manajemen Aset serta Pemeriksaan Kinerja Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pihak pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK antara lain dengan kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang lebih informatif,  menelusuri dan mengoreksi aset-aset yang belum divalidasi dan double catat, mencantumkan nilai-nilai wajar atas asset tetap yang bernilai Rp0 atau Rp1 ; dan sampai saat kini terus melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi asset tetap. 

Dengan adanya sinergi berkelanjutan antara BPK dengan Pemerintah Provinsi dengan tugas dan  fungsinya masing-masing dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI secara berkelanjutan dari tahun ke tahun mampu memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya termasuk pengelolaan barang milik daerah ( asset tetap) nya.

Pada pemeriksaan atas laporan keuangan, termasuk atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 ini, BPK memberikan usulan-usulan koreksi akuntansi terkait penyajian maupun pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

 

Hal ini dilakukan sebagai salah satu prosedur audit. Bilamana  koreksi audit ini ditindaklanjuti, maka laporan keuangan pemerintah akan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Usulan koreksi penyajian dan pengungkapan tersebut telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan perbaikan pada laporan keuangan auditednya yang diberikan opini oleh BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2017. 

 

BPK juga memberikan penekanan atas suatu hal yaitu perlunya perhatian terhadap penatausahaan aset tetap secara berkelanjutan mengingat besarnya nilai, jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Inventarisasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta secara fisik dan secara administrasi, serta pengamanan secara legal dan fisik atas bukti kepemilikan aset tanah belum dilakukan secara menyeluruh. 

 

Penekanan satu hal ini disampaikan untuk memberikan informasi kepada para pembaca laporan, bahwa pengelolaan atas aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI, masih harus tetap dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik

Anggota V BPK, juga mengharapkan agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran).

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

 

Permasalahan tersebut adalah Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan SPI antara lain Pemanfaatan Sistem Informasi Aset Fasos Fasum dan Penagihan Kewajiban Fasos Fasum Belum Optimal serta Penatausahaan Belanja dan Kas atas Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan Belum Memadai. Temuan Kepatuhan diantaranya Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun, Gedung Rumah Sakit dan Gedung Puskesmas sehingga menghambat pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat.

BPK meminta Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (Agus)

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Siap Hadapi Libur Nataru

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: ASTRA Tol Tangerang-Merak mengoptimalkan layanan jalan tol menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (NATARU) yang terdiri atas layanan operasional, infrastruktur, pendukung dan informasi.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Libatkan Lebih dari 8.500 Mahasiswa Kelola Sampah Plastik, Sinergi Jasa Marga – UI Catat Rekor MURI

Untuk mengimbangi proses bisnis jalan tol yang memiliki citra yang bertolak belakang dengan pelestarian alam, Jasa Marga berkomitmen untuk mengangkat program-program kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar.DEPOK, JURNAL IBUKOTA: Untuk mengimbangi proses bisnis jalan tol yang memiliki citra yang bertolak belakang dengan pelestarian alam, Jasa Marga berkomitmen untuk mengangkat program-program kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar.

Read more...

Info Jalan Tol

Diresmikan Hari Ini, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_ Segera Beroperasi Tanpa Tarif Hingga Selesai Libur Nataru

Presiden RI Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_, tepatnya di titik KM 38, Kamis (12/12). Jalan layang terpanjang di Indonesia tersebut akan segera beroperasi tanpa tarif dalam waktu dekat hingga selesainya libur Natal 2019 dan tahun baru (Nataru) 2020. Hal ini guna mendukung kelancaran arus lalu lintas pada periode libur Nataru.CIKARANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden RI Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_, tepatnya di titik KM 38, Kamis (12/12). Jalan layang terpanjang di Indonesia tersebut akan segera beroperasi tanpa tarif dalam waktu dekat hingga selesainya libur Natal 2019 dan tahun baru (Nataru) 2020. Hal ini guna mendukung kelancaran arus lalu lintas pada periode libur Nataru.

Read more...