yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Seskemenkop UKM: Target Pembangunan Koperasi dan UMKM Tercapai Bila Program Pusat dan Daerah Selaras

MALANG, JURNAL IBUKOTA: Seskemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan, baik dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun yang dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan,  Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Jalan Tol Cisumdawu Ditargetkan Tuntas Akhir 2021, Kementerian PUPR Percepat Pembebasan Lahan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penyelesaian  pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) di Provinsi Jawa Barat sepanjang 60,10 km yang akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati. Jalan tol ini diharapkan tuntas seluruhnya di akhir 2021 untuk mendukung fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Read more...

12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro Bakal Terima BPUM 2021

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp15,36 triliun. Rencana anggaran program BPUM akan menyasar 12,8 juta pelaku Usaha Mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp15,36 triliun. Rencana anggaran program BPUM akan menyasar 12,8 juta pelaku Usaha Mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

 

 

“Diberikan kepada seluruh pelaku Usaha Mikro terdampak. Baik kepada yang sudah meneirma tahun lalu, maupun belum menerima yang sudah diusulkan ataupun yang lagi diproses,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

 

Eddy mengatakan penyaluran BPUM bagi pelaku Usaha Mikro akan dilakukan secara bertanap sampai dengan kuartal ke-3 tahun 2021. Untuk tahap pertama, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp11,76 triliun dengan jumlah 9,8 juta pelaku Usaha Mikro. Sedangkan anggaran tahap kedua sebesar Rp3,6 triliun bagi 3 juta pelaku Usaha Mikro.

 

“Untuk tahun ini, masing-masing pelaku Usaha Mikro memperoleh Rp1.2 juta. Bagi yang sudah menerima tahun lalu memang tidak semua yang dapat tahun ini, karena kami melakukan evaluasi terhadap penerima yang tahun lalu ada kekurangan, salah satunya salah sasaran sehingga itu dibersihkan datanya,” terang Eddy.

 

Dalam rangka mencapai target penyaluran sebanyak 9,8 juta pelaku Usaha Mikro, KemekopUKM menargetkan mendapatkan data sebesar 3,2 juta dari usulan dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota selama bulan April 2021. 

 

“Kita harapkan dari sisa 3,2 kita akan proses secepatnya dari target 9,8 pelaku Usaha Mikro. Bisa jadi kalau nanti Covid-19 belum pasti selesai kita akan minta tambahan lagi,” katanya.

 

Dalam penyaluran BPUM 2021 Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 dan dalam rangka pelaksanaan telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Nomor 3 Tahun 2021. 

 

Proses pengusulan BPUM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM propinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM cq Deputi Bidang Usaha Mikro. 

 

KemenkopUKM telah melakukan sosialisasi virtual ke seluruh dinas yang membidangi koperasi dan UKM seluruh Indonesia dalam rangka pengusulan calon penerima BPUM tahun 2021. Dalam waktu dekat dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan, akan dilakukan sosialisasi langsung kepada dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM serta masyarakat di beberapa wilayah. 

 

Sampai dengan 1 April 2021 telah dilakukan validasi terhadap data yang ada di KemenkopUKM dan telah disalurkan BPUM kepada 6,6 juta pelaku Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp7,9 T.  

 

Terkait BPUM 2020, berdasarkan survei Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Koperasi dan UKM, kepada 1.261 responden sebanyak 88,5 persen penerima BPUM memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku. 

 

Sementara berdasarkan survei Bank BRI menunjukkan 75,4 persen pelaku usaha membeli bahan baku/bibit/ keperluan dapur dari total pelaku usaha yang menerima BPUM. Lalu 44,8 persen menyatakan kapasitas dan kinerja usaha meningkat dari total usaha yang masih beroperasi setelah menerima BPUM. Selanjutnya 51,5 persen responden menyatakan usaha beroperasi kembali dari total usaha yang tutup sementara setelah menerima BPUM. 

 

Berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Naional terhadap UMKM, Lembaga Demografi- LPEM FEB UI (Desember 2020), dimana 99% UMKM responden sudah menerima bantuan lebih dari 50% dengan adanya program bantuan pemerintah mayoritas UMKM optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

 

Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh dari program bantuan pemerintah dipergunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%) serta 58% membutuhkan tambahan modal mempercepat pemulihan usahanya. (Agus)

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Jaga Kepercayaan Masyarakat, BPTJ Gencarkan Manfaat Besar Transportasi Publik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA (01/04/2021): Meskipun masa pandemi ini melahirkan berbagai kebijakan pembatasan kapasitas dan penegakkan protokol kesehatan yang ketat di semua jenis angkutan umum massal, tidak menghalangi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan pemahaman publik tentang manfaat besar dari angkutan umum massal. Upaya ini juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat

Read more...

Musibah/Bencana

[Update] – Lebih dari 300 Rumah Rusak di Beberapa Wilayah Provinsi Jatim

Gempa dengan magnitudo (M)6,1 berdampak pada kerusakan bangunan rumah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Data BNPB hari ini, Sabtu (10/4), pukul 20.00 WIB,  lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Gempa dengan magnitudo (M)6,1 berdampak pada kerusakan bangunan rumah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Data BNPB hari ini, Sabtu (10/4), pukul 20.00 WIB,  lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat. 

Read more...

Info Jalan Tol

Tingkatkan Layanan Informasi, Jasa Marga Lakukan Erection Gantry VMS di Km 21 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Guna meningkatkan layanan informasi kepada pengguna jalan tol, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) selaku pengelola  Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan melakukan erection gantry Variable Message Sign (VMS) di Km 21+850 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.CIBITUNG, JURNAL IBUKOTA: (16/06) – Guna meningkatkan layanan informasi kepada pengguna jalan tol, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) selaku pengelola  Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan melakukan erection gantry Variable Message Sign (VMS) di Km 21+850 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Read more...