yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Seskemenkop UKM: Target Pembangunan Koperasi dan UMKM Tercapai Bila Program Pusat dan Daerah Selaras

MALANG, JURNAL IBUKOTA: Seskemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan, baik dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun yang dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan,  Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Jalan Tol Cisumdawu Ditargetkan Tuntas Akhir 2021, Kementerian PUPR Percepat Pembebasan Lahan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penyelesaian  pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) di Provinsi Jawa Barat sepanjang 60,10 km yang akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati. Jalan tol ini diharapkan tuntas seluruhnya di akhir 2021 untuk mendukung fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Read more...

Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp2,4 juta Mulai Dicairkan 17 Agustus 2020

Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020.

 

 

“Jadi ini kami sudah siapkan pertengahan Agustus ini juga sudah bisa kita kick off,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

 

Ia mengatakan, pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar. 

 

Untuk itu pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak.

 

“Hari ini Pak Presiden tadi sudah, kami ratas dan sudah disetujui yaitu program bantuan produktif usaha mikro,” kata Teten.

 

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta. 

 

“Pada tahap awal kami sudah dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp22 triliun,” katanya.

 

Presiden Jokowi sebelumnya memberikan arahan kepada Menko Perekonomian, Menkeu, OJK, Menkumham, Seskab, BPKP, dan Satgas PEN yang kemudian menyiapkan landasan kebijakan untuk program tersebut termasuk, pengalokasikan anggaran, mekanisme pendataan, penyaluran, hingga pengawasan. 

 

Teten mengatakan, sampai saat ini sudah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK, terutama untuk bank wakaf mikro dan UMKM. 

 

Selain itu juga data dari Himbara, kementerian/lembaga, BUMN dalam hal ini PNM dan Pegadaian serta Badan Layanan Umum (BLU).

 

“Selanjutnya data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemenkeu dan OJK. 

 

”Teknisnya ini nanti si penerima usaha mikro yang tadi kriterianya adalah dia belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan, akan ditransfer sebesar Rp2,4 juta sekali transfer. si penerimanya itu langsung ditransfer ke rekening penerima,” katanya.

 

Teten Masduki mengajak para pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mengakses bantuan produktif usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta.

 

“Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat,” kata Teten Masduki dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

 

Hibah Modal Kerja

 

Bantuan Produktif usaha mikro berupa hibah modal kerja kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan, baik KUR maupun pinjaman modal kerja dan investasi lain dari perbankan agar usaha mikro bangkit kembali di masa pandemi COVID-19. 

 

Teten menambahkan, bantuan ini akan melengkapi insentif yang sebelumnya sudah diberikan oleh pemerintah untuk UMKM yang mendapatkan pembiayaan perbankan (subsidi bunga, insentif pajak UMKM, penjaminan kredit modal kerja baru untuk UMKM, serta penempatan dana di bank umum).

 

Selain itu, program ini juga termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran Rp22 triliun.

 

Bantuan produktif UMKM ini kata dia, menyasar usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan, dengan target 12 juta pelaku usaha mikro. 

 

Menteri Teten menambahkan, mereka yang berhak menerima bantuan tersebut yakni para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan.

 

Persyaratannya di antaranya WNI, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya, serta bukan ASN, anggota TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD.

 

Untuk mendaftar, pelaku usaha diidentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul di antaranya 

Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian/Lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan BLU.

 

Program ini akan dimulai pada 17 Agustus 2020 – 31 Desember 2020 dengan skema berupa uang dengan nilai bantuan Rp2,4 juta per-Pelaku Usaha Mikro yang dibayarkan satu kali melalui bank penyalur.

 

Teten menambahkan sumber data yang akan digunakan terutama dari Dinas Koperasi dan UKM, Koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, OJK, Himbara, Perusahaan Pembiayaan Pemerintah (BUMN), dan BLU.

 

“Saat ini, terkumpul 17,23 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari kementerian/lembaga, Dinas Koperasi dan UKM selindo, Koperasi, LKM, himbara (BRI dan BNI, BUMN (PNM dan PT. PEGADAIAN) dan lainnya, selanjutnya dilakukan validasi di Kementerian Koperasi dan UKM,” katanya. (Agus)

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Jaga Kepercayaan Masyarakat, BPTJ Gencarkan Manfaat Besar Transportasi Publik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA (01/04/2021): Meskipun masa pandemi ini melahirkan berbagai kebijakan pembatasan kapasitas dan penegakkan protokol kesehatan yang ketat di semua jenis angkutan umum massal, tidak menghalangi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan pemahaman publik tentang manfaat besar dari angkutan umum massal. Upaya ini juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat

Read more...

Musibah/Bencana

[Update] – Lebih dari 300 Rumah Rusak di Beberapa Wilayah Provinsi Jatim

Gempa dengan magnitudo (M)6,1 berdampak pada kerusakan bangunan rumah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Data BNPB hari ini, Sabtu (10/4), pukul 20.00 WIB,  lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Gempa dengan magnitudo (M)6,1 berdampak pada kerusakan bangunan rumah di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Data BNPB hari ini, Sabtu (10/4), pukul 20.00 WIB,  lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat. 

Read more...

Info Jalan Tol

Tingkatkan Layanan Informasi, Jasa Marga Lakukan Erection Gantry VMS di Km 21 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Guna meningkatkan layanan informasi kepada pengguna jalan tol, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) selaku pengelola  Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan melakukan erection gantry Variable Message Sign (VMS) di Km 21+850 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.CIBITUNG, JURNAL IBUKOTA: (16/06) – Guna meningkatkan layanan informasi kepada pengguna jalan tol, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) selaku pengelola  Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan melakukan erection gantry Variable Message Sign (VMS) di Km 21+850 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Read more...