yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemudahan Pelayanan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan

TANGSEL, JURNAL IBUKOTA: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Selatan selalu memberikan kemudahan kepada peserta dalam hal proses pencairan Jaminan Hari Tua maupun Jaminan Pensiun,  salah satunya  dengan adanya aplikasi BPJSTKU. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Lengkapi Fasilitas PON XX Papua, Kementerian PUPR Lakukan Penataan Kawasan Olahraga Kampung Harapan dan Doyo Baru

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipa Karya tengah menyiapkan program penataan kawasan empat arena olahraga dalam mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2020. 

Read more...

Kemenkop dan UKM Rumuskan Formula Tepat Sistem Pelayanan Publik

UMKM harus naik kelas. Begitu arahan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki saat diamanatkan menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Arahan ini sebenarnya sudah disampaikan pada periode sebelumnya, namun kembali diingatkan karena situasi perekonomian global diprediksi akan mengalami ketidakstabilan. Maka penguatan untuk UMKM dan UMKM harus naik kelas menjadi begitu penting.BOGOR, JURNAL IBUKOTA: UMKM harus naik kelas. Begitu arahan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki saat diamanatkan menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Arahan ini sebenarnya sudah disampaikan pada periode sebelumnya, namun kembali diingatkan karena situasi perekonomian global diprediksi akan mengalami ketidakstabilan. Maka penguatan untuk UMKM dan UMKM harus naik kelas menjadi begitu penting.

 

 

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana UMKM bisa naik kelas kalau banyak persoalan yang dihadapi UMKM? Tidak sedikit kasus UMKM yang mengalami kerugian karena tertipu oleh "mitranya". Ada kasus UMKM yang produknya di eksport ke satu negara, tetapi saat barang itu sampai di tujuan, pemesannya hilang begitu saja. 

 

Ada juga persoalan ijin koperasi yang hingga hitungan tahun tak jua selesai. Di saat dalam kondisi seperti itu ke mana ia harus mengadu? Mengadu ke pemerintah terkadang respon yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Belum lagi masalah sumberdaya manusia, teknologi, akses pembiayaan, dan akses pemasaran. Tidak heran, jika Indeks Daya Saing UMKM Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia. Nilai ekspor juga masih kecil, masih di kisaran 14-15 persen.

 

Begitu persoalan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Peningkatan Peran Layanan Publik Kementerian Koperasi dan UKM", di Bogor, Selasa (3/12/2019). FGD ini menghadirkan 40 peserta yang meliputi antara lain Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, YLKI, kalangan akademisi (IPB dan Pakuan), KSP Sejahtera Bersama Bogor, pelaku UMKM Kota Bogor, Jamkrindo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM. 

 

Staf Khusus Menkop dan UKM Riza Damanik yang membuka FGD tersebut, mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM yang dipercaya untuk menangani sektor UMKM harus bertransformasi. Yang tadinya sekedar "melahirkan" kebijakan publik, ke depan harus lebih dari itu: melayani, melindungi, bahkan harus bisa menjadi advokat, fasilitator, dan mampu memasarkan produk UMKM dengan baik. 

 

"Sebagaimana disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, persoalan ini harus segera dicarikan jalan ke luarnya dengan membuat satu sistem pelayanan publik yang tidak saja bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga memberikan kebaikan pada Kementerian Koperasi dan UKM. Kita memang harus memberikan pelayanan terbaik pada UMKM mengingat jumlah UMKM lebih dari 62 juta unit, yang sebagian besar masih skala mikro yang usahanya sangat dinamis tapi rentan pada resiko. Karenanya, UMKM butuh perlindungan," tandasnya. 

 

Lantas sistem pelayanan publik seperti apa yang tepat diterapkan di Kementerian Koperasi dan UKM? Ada banyak metode sebenarnya. Bisa berkaca pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang memiliki aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang merespon pengaduan rakyat dengan batas waktu maksimal 3 x 24 jam. Bisa juga dengan mengadopsi pada sistem pengaduan yang diterapkan oleh pihak swasta, BUMN, dan lembaga negara. 

 

Karenanya, dalam FGD yang dimoderatori Wandy Binyo dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, itu menghadirkan Mohammad Gamassie Customer Care Manajer PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), Sabri Rasyid dari Operation Senior Manager Rumah Kreatif BUMN (OSM RKB) PT Telkom Indonesia, dan Tenaga Ahli dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dominikus Dalu. Para narasumber ini dihadirkan agar Kemenkop UKM bisa belajar bagaimana memiliki instrumen pelayanan publik sehingga publik bisa terlayani dan terlindungi. 

 

Dalam pengantarnya, Wandy Binyo dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, menekankan, pelayanan publik perlu ditata sehingga harus dibuatkan satu sistem pelayanan publik yang pas dan tepat. Memang tidak mudah karena melibatkan teknologi dan capacity building. Karenanya, Kemenkop UKM harus belajar kepada pihak-pihak yang pelayanan publiknya dinilai relevan dengan tuntutan jaman. 

 

Asisten Deputi Perlindungan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Sutarmo, menjelaskan, FGD ini untuk mencari formula yang tepat dalam menghasilkan sistem pelayanan publik yang disesuaikan dengan jaman kekinian. Sehingga tercipta Center Complaint Handling di Kementerian Koperasi dab UKM. Terutama untuk meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

 

"Sebenarnya aduan pelayanan publik di Kementerian Koperasi dan UKM sudah ada yaitu PPID. Hanya saja ini kan produk lama, jadul, tidak sesuai dengan jaman kekinian, jadi perlu upgrade dengan sistem yang lebih baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, terlebih di era revolusi 4.0 yang mengalami banyak desrupsi. Jadi, nantinya PPID lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik," katanya. 

 

Belum bisa dipastikan kapan sistem pelayanan publik terkini yang diharapkan itu terealisasi. Tidak akan bisa dituntaskan dengan hanya pertemuan FGD yang sekali ini. Perlu juga kunjungan ke pihak-pihak yang menjadi narasumber untuk melihat lebih jelas dan lebih dekat bagaimana pelayanan customer yang diterapkan. 

 

"Ya, diharapkan secepatnya. Tahun depan sudah mulai menemukan sistem yang tepat, lalu melaporkan kepada Menteri Koperasi dan UKM. Mudah-mudahan tahun 2020 sudah bisa dieksekusi," ujarnya. (Agus)

 

 

Caption: 

 

Staf Khusus Menteri, Riza Damanik didampingi Asisten Deputi Perlindungan Usaha Deputi bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo S.E., MM membuka FGD ( Forum Group Discussion) dalam tema "Peningkatan Peran Layanan Publik Kementerian Koperasi dan UKM" di Bogor, Selasa (03/11/3019). Hadir sebagai Narasumber dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK). PT. Telkom Indonesia, dan Ombudsman dan dimoderatori oleh Bapak Wandy Sinyo dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Siap Hadapi Libur Nataru

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: ASTRA Tol Tangerang-Merak mengoptimalkan layanan jalan tol menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (NATARU) yang terdiri atas layanan operasional, infrastruktur, pendukung dan informasi.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Kecelakaan Tunggal di Rest Area Km 97 Cipularang: Tidak Hanya Rem Blong, Pengendara Truk Kontainer Ditemukan Tanpa SIM

Berdasarkan informasi dari Kepolisian, kecelakaan tunggal truk kontainer di Rest Area Km 97B Jalan Tol Cipularang yang terjadi kemarin (17/01) disebabkan oleh rem blong. Tidak hanya itu, pengendara truk kontainer dengan plat nomor B 9766 UO milik PT Gemilang Indah Jaya juga ditemukan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).PURWAKARTA, JURNAL IBUKOTA: (18/01) Berdasarkan informasi dari Kepolisian, kecelakaan tunggal truk kontainer di Rest Area Km 97B Jalan Tol Cipularang yang terjadi kemarin (17/01) disebabkan oleh rem blong. Tidak hanya itu, pengendara truk kontainer dengan plat nomor B 9766 UO milik PT Gemilang Indah Jaya juga ditemukan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Read more...