yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Rumuskan Formula Tepat Sistem Pelayanan Publik

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: UMKM harus naik kelas. Begitu arahan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki saat diamanatkan menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Arahan ini sebenarnya sudah disampaikan pada periode sebelumnya, namun kembali diingatkan karena situasi perekonomian global diprediksi akan mengalami ketidakstabilan. Maka penguatan untuk UMKM dan UMKM harus naik kelas menjadi begitu penting.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Ekspor Perdana Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ) Hasil Inovasi Balitbang ke Timor Leste

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang telah mengembangkan alat pengujian bernama APKJ (Alat Pengukur Kekuatan Jalan) yang di dunia internasional disebut dengan nama FWD (Falling Weight Deflectometer). Teknologi APKJ telah diinisiasi sejak tahun 2008 dengan melakukan penelitian prototipe APKJ untuk mendapatkan rangka alat dan sistem pembebanan. 

Read more...

Kemenkop dan UKM Rumuskan Formula Tepat Sistem Pelayanan Publik

UMKM harus naik kelas. Begitu arahan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki saat diamanatkan menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Arahan ini sebenarnya sudah disampaikan pada periode sebelumnya, namun kembali diingatkan karena situasi perekonomian global diprediksi akan mengalami ketidakstabilan. Maka penguatan untuk UMKM dan UMKM harus naik kelas menjadi begitu penting.BOGOR, JURNAL IBUKOTA: UMKM harus naik kelas. Begitu arahan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki saat diamanatkan menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Arahan ini sebenarnya sudah disampaikan pada periode sebelumnya, namun kembali diingatkan karena situasi perekonomian global diprediksi akan mengalami ketidakstabilan. Maka penguatan untuk UMKM dan UMKM harus naik kelas menjadi begitu penting.

 

 

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana UMKM bisa naik kelas kalau banyak persoalan yang dihadapi UMKM? Tidak sedikit kasus UMKM yang mengalami kerugian karena tertipu oleh "mitranya". Ada kasus UMKM yang produknya di eksport ke satu negara, tetapi saat barang itu sampai di tujuan, pemesannya hilang begitu saja. 

 

Ada juga persoalan ijin koperasi yang hingga hitungan tahun tak jua selesai. Di saat dalam kondisi seperti itu ke mana ia harus mengadu? Mengadu ke pemerintah terkadang respon yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Belum lagi masalah sumberdaya manusia, teknologi, akses pembiayaan, dan akses pemasaran. Tidak heran, jika Indeks Daya Saing UMKM Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia. Nilai ekspor juga masih kecil, masih di kisaran 14-15 persen.

 

Begitu persoalan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Peningkatan Peran Layanan Publik Kementerian Koperasi dan UKM", di Bogor, Selasa (3/12/2019). FGD ini menghadirkan 40 peserta yang meliputi antara lain Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, YLKI, kalangan akademisi (IPB dan Pakuan), KSP Sejahtera Bersama Bogor, pelaku UMKM Kota Bogor, Jamkrindo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM. 

 

Staf Khusus Menkop dan UKM Riza Damanik yang membuka FGD tersebut, mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM yang dipercaya untuk menangani sektor UMKM harus bertransformasi. Yang tadinya sekedar "melahirkan" kebijakan publik, ke depan harus lebih dari itu: melayani, melindungi, bahkan harus bisa menjadi advokat, fasilitator, dan mampu memasarkan produk UMKM dengan baik. 

 

"Sebagaimana disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, persoalan ini harus segera dicarikan jalan ke luarnya dengan membuat satu sistem pelayanan publik yang tidak saja bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga memberikan kebaikan pada Kementerian Koperasi dan UKM. Kita memang harus memberikan pelayanan terbaik pada UMKM mengingat jumlah UMKM lebih dari 62 juta unit, yang sebagian besar masih skala mikro yang usahanya sangat dinamis tapi rentan pada resiko. Karenanya, UMKM butuh perlindungan," tandasnya. 

 

Lantas sistem pelayanan publik seperti apa yang tepat diterapkan di Kementerian Koperasi dan UKM? Ada banyak metode sebenarnya. Bisa berkaca pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang memiliki aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang merespon pengaduan rakyat dengan batas waktu maksimal 3 x 24 jam. Bisa juga dengan mengadopsi pada sistem pengaduan yang diterapkan oleh pihak swasta, BUMN, dan lembaga negara. 

 

Karenanya, dalam FGD yang dimoderatori Wandy Binyo dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, itu menghadirkan Mohammad Gamassie Customer Care Manajer PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), Sabri Rasyid dari Operation Senior Manager Rumah Kreatif BUMN (OSM RKB) PT Telkom Indonesia, dan Tenaga Ahli dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dominikus Dalu. Para narasumber ini dihadirkan agar Kemenkop UKM bisa belajar bagaimana memiliki instrumen pelayanan publik sehingga publik bisa terlayani dan terlindungi. 

 

Dalam pengantarnya, Wandy Binyo dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, menekankan, pelayanan publik perlu ditata sehingga harus dibuatkan satu sistem pelayanan publik yang pas dan tepat. Memang tidak mudah karena melibatkan teknologi dan capacity building. Karenanya, Kemenkop UKM harus belajar kepada pihak-pihak yang pelayanan publiknya dinilai relevan dengan tuntutan jaman. 

 

Asisten Deputi Perlindungan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Sutarmo, menjelaskan, FGD ini untuk mencari formula yang tepat dalam menghasilkan sistem pelayanan publik yang disesuaikan dengan jaman kekinian. Sehingga tercipta Center Complaint Handling di Kementerian Koperasi dab UKM. Terutama untuk meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

 

"Sebenarnya aduan pelayanan publik di Kementerian Koperasi dan UKM sudah ada yaitu PPID. Hanya saja ini kan produk lama, jadul, tidak sesuai dengan jaman kekinian, jadi perlu upgrade dengan sistem yang lebih baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, terlebih di era revolusi 4.0 yang mengalami banyak desrupsi. Jadi, nantinya PPID lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik," katanya. 

 

Belum bisa dipastikan kapan sistem pelayanan publik terkini yang diharapkan itu terealisasi. Tidak akan bisa dituntaskan dengan hanya pertemuan FGD yang sekali ini. Perlu juga kunjungan ke pihak-pihak yang menjadi narasumber untuk melihat lebih jelas dan lebih dekat bagaimana pelayanan customer yang diterapkan. 

 

"Ya, diharapkan secepatnya. Tahun depan sudah mulai menemukan sistem yang tepat, lalu melaporkan kepada Menteri Koperasi dan UKM. Mudah-mudahan tahun 2020 sudah bisa dieksekusi," ujarnya. (Agus)

 

 

Caption: 

 

Staf Khusus Menteri, Riza Damanik didampingi Asisten Deputi Perlindungan Usaha Deputi bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo S.E., MM membuka FGD ( Forum Group Discussion) dalam tema "Peningkatan Peran Layanan Publik Kementerian Koperasi dan UKM" di Bogor, Selasa (03/11/3019). Hadir sebagai Narasumber dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK). PT. Telkom Indonesia, dan Ombudsman dan dimoderatori oleh Bapak Wandy Sinyo dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Menuju #ZEROODOL 2020

SERANG, JURNAL IBUKOTA: PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) kembali menggelar acara Kampanye Keselamatan Berkendara di Jalan Tol. Acara rutin yang dilakukan setiap tahun ini mengambil tema Kampanye Keselamatan Berkendara ASTRA Tol Tangerang-Merak Menuju #ZEROODOL 2020. 

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Libatkan Lebih dari 8.500 Mahasiswa Kelola Sampah Plastik, Sinergi Jasa Marga – UI Catat Rekor MURI

Untuk mengimbangi proses bisnis jalan tol yang memiliki citra yang bertolak belakang dengan pelestarian alam, Jasa Marga berkomitmen untuk mengangkat program-program kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar.DEPOK, JURNAL IBUKOTA: Untuk mengimbangi proses bisnis jalan tol yang memiliki citra yang bertolak belakang dengan pelestarian alam, Jasa Marga berkomitmen untuk mengangkat program-program kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar.

Read more...

Info Jalan Tol

Hibur Masyarakat, _Grand Launching_ TIP 360 Tol Batang-Semarang Hadirkan Via Vallen dan Gigi

PT Jasamarga Related Business (JMRB), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., bersama PT PP Properti (Persero), PT PP Konstruksi (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) menggelar _Roadster Green Festival “The Grand Launching of Rest Area 360”_ di Jalan Tol Batang-Semarang, Sabtu (7/12). _Grand launching_ ini diisi dengan beraneka ragam hiburan, termasuk penampilan langsung Via Vallen dan grup band Gigi. BATANG, JURNAL IBUKOTA: PT Jasamarga Related Business (JMRB), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., bersama PT PP Properti (Persero), PT PP Konstruksi (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) menggelar _Roadster Green Festival “The Grand Launching of Rest Area 360”_ di Jalan Tol Batang-Semarang, Sabtu (7/12). _Grand launching_ ini diisi dengan beraneka ragam hiburan, termasuk penampilan langsung Via Vallen dan grup band Gigi. 

Read more...