yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menuju Koperasi Naik Kelas, KemenKopUKM Menata Struktur Organisasi Baru

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penataan Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong UMKM berdaya saing dan naik kelas, modernisasi Koperasi, serta reformasi struktural dan mindset. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Kembalikan Fungsi Sungai Cakung di Kawasan Grand Kota Bintang Bekasi

BEKASI, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan. A. Djalil meninjau lokasi pelanggaran Tata Ruang Kawasan Grand Kota Bintang, di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/1/2021). Kawasan pertokoan dan perumahan yang berada di Jalan KH Noer Ali, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat tersebut melanggar pemanfaatan ruang terkait dengan perubahan alur Sungai Cakung menjadi kawasan komersial. 

Read more...

Kemenkop dan UKM Harapkan Ada Kesepahaman Pusat dan Daerah

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menekankan bahwa Rakornas harus mampu melahirkan kesepahaman kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, akan berdampak pada terciptanya kepastian kebijakan di seluruh Indonesia. PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA: Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menekankan bahwa Rakornas harus mampu melahirkan kesepahaman kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, akan berdampak pada terciptanya kepastian kebijakan di seluruh Indonesia. 

 

 

"Birokrasi yang harus mengikuti kebutuhan di masyarakat dalam  era yang berbeda seperti sekarang ini", kata Prof Rully pada acara Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM 2019 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (3/5).

 

Di depan ratusan kepala dinas koperasi dan UMKM seluruh Indonesia (provinsi dan kabipaten), Prof Rully menambahkan, ada lima strategi yang diusung Kemenkop dan UKM pada RPJMN 2015-2019 ini. Di antaranya, peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kemudahan, kepastian, serta perlindungan usaha. "Peningkatan daya saing KUMKM sangat penting agar bisa berkembang lebih besar atau naik kelas",kata Prof Rully.

 

Yang tak boleh diabaikan, kata Prof Rully, adanya pengembangan environment penerapan Koperasi 4.0 dalam wadah penguatan kelembagaan koperasi. "Harus ada pengembangan regulasi, arsitektur kelembagaan, hingga infrastruktur", tukas dia.

 

Dari sisi pengawasan, Prof Rully berharap ada regulasi untuk meningkatkan koordinasi dalam bidang pengawasan koperasi. Salah satunya, usulan harmonisasi regulasi khususnya terkait KSP dan fintech antara pemerintah dengan OJK. "Yang tak boleh ketinggalan adalah mekanisme untuk meningkatkan koordinasi Kemenkop dengan instansi terkait dan daerah. Juga, sosialisasi regulasi dan mekanisme pengawasan kepada pemda dan dunia usaha", papar Prof Rully.

 

Dari sisi pembiayaan, Prof Rully menunjuk peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui kredit program dengan subsidi bunga dan penjaminan (KUR). "Kita juga akan meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui LPDB KUMKM. Tujuannya, agar pembiayaan dana bergulir tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat pengembalian", tegas Prof Rully lagi.

 

Sementara menyangkut peningkatan produktifitas dan daya saing KUMKM, Prof Rully mengatakan perlu adanya strategi kemitraan yang komprehensif. "Pengembangan pola kemitraan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi koperasi dan UMKM. Termasuk menyelaraskan semua aturan yang berkaitan dengan urusan kemitraan koperasi", ucap Prof Rully seraya menyebutkan bahwa layanan promosi melalui e-Commerce juga harus ditingkatkan.

 

Sedangkan menyoal peningkatan SDM KUMKM, Prof Rully mengatakan pentingnya pengembangan pelatihan vocational bagi SDM koperasi dan UMKM, termasuk penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. "Harus ada pemetaan potensi peluang dan pengembangan usaha KUMKM. Di sini, KUMKM sebagai leading sector dan koordinator program Kewirausahaan Nasional", kata Prof Rully.

 

Untuk itu, Prof Rully berharap Rakornas ini bisa membentul agenda bersama untuk pengembangan koperasi dan UMKM ke depan. "Pertama, kita harus memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM melalui komunikasi dan sinergitas antar koperasi besar mrlalui dialog-dialog dan kerjasama bisnis serta kesehatan organisasi", ujar Prof Rully.

 

Kedua, lanjut Prof Rully, pusat dan daerah harus mampu membangun jejaring untuk mengatasi persoalan praktis yang dapat mengganggu operasional bisnis dan layanan koperasi dan UMKM. "Ketiga, kita juga harus memperkuat fundamen bagi pengembangan koperasi masa depan dengan menggarap koperasi strategis, yakni kelompok milenial dan wanita, dengan memanfaatkan layanan teknologi informasi", jelas Prof Rully.

 

Tak hanya itu, kata Prof Rully, harus ada juga agenda bersama menyangkut Harkopnas 2019. "Kita harus mampu memanfaatkan momentum Harkopnas tahun ini sebagai sarana promosi, sosialisasi, penguatan citra, dan eksistensi bisnis koperasi dan UMKM", pungkas Prof Rully. (Agus)

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Infrastruktur Pondasi Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

 

"Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 

 

 

 

 

 

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Konsisten Dukung Pemerintah dalam Penertiban Truk ODOL di Jalan Tol Tangerang-Merak

SERANG, JURNAL IBUKOTA: (16/12¬¬¬¬)-  Dalam rangka penanganan over dimension dan over loading (ODOL) di ruas jalan tol secara nasional, ASTRA Tol Tangerang-Merak mendukung kegiatan penegakan hukum ODOL yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten yang berlangsung pada tanggal 14 s.d. 16 Desember 2020 di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 68 arah Jakarta Ruas Tol Tangerang-Merak.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Info Jalan Tol

Mulai 30 Januari 2021 Pukul 00.00 WIB Akan Diberlakukan Tarif Baru dan Pengoperasian Seksi IIIA Jalan Tol Bogor Ring Road

Tarif baru Jalan Tol Bogor Ring Road (BORR) akan diberlakukan mulai 30 Januari 2021 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.08/KPTS/M/2021 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Bogor Ring Road. Penyesuaian tarif ini juga dilakukan bersamaan dengan Pengoperasian Seksi III A Jalan Tol BORR (Simpang Yasmin – Simpang Semplak) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.07/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIIA (Simpang Yasmin – Simpang Semplak). BOGOR, JURNAL IBUKOTA: (27/01), Tarif baru Jalan Tol Bogor Ring Road (BORR) akan diberlakukan mulai 30 Januari 2021 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.08/KPTS/M/2021 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Bogor Ring Road. Penyesuaian tarif ini juga dilakukan bersamaan dengan Pengoperasian Seksi III A Jalan Tol BORR (Simpang Yasmin – Simpang Semplak) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.07/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIIA (Simpang Yasmin – Simpang Semplak). 

Read more...