yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

OASE Kabinet Kerja Sosialisasi Pencegahan Stunting di Bangli

BANGLI, JURNAL IBUKOTA: Tujuh istri menteri kabinet kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja (KK) melakukan sosialisasi konvergensi pencegahan stunting dengan mengunjungi PAUD Semara Murti sebagai percontohan pencegahan stunting di Desa Pengotan, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (22/8).

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Bangun Rusun dan Rusus Petugas Lapas Nusakambangan

CILACAP, JURNAL IBUKOTA: Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun hunian berupa rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) bagi para petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Adanya bantuan perumahan tersebut diharapkan dapat membantu para petugas Lapas Nusakambangan dan keluarganya untuk tinggal di hunian yang layak.

Read more...

Pedoman Media Siber

PERATURAN DEWAN PERS

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1.Ruang Lingkup

1.Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

2.Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2.Verifikasi dan keberimbangan berita

1.Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

2.Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

3.Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1.Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2.Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3.Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4.Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

4.Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3.Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

1.Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

2.Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

3.Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1.Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2.Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3.Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

4.Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

5.Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

6.Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

7.Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

8.Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4.Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

1.Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

2.Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

3.Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

4.Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1.Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2.Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3.Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

5.Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5.Pencabutan Berita

1.Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

2.Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

3.Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6.Iklan

1.Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

2.Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7.Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9.Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

 

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Sumber: http://dewanpers.or.id/

 

Presiden Jokowi Tinjau Konstruksi Tol Mabit

Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung (Mabit) diharapkan tidak hanya memudahkan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur, namun juga mendukung sektor Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Pulau Lembeh. Tol Mabit awalnya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019, namun karena proses pembebasan lahan belum selesai sepanjang 13 Km maka diharapkan bisa selesai April 2020.   “(Tol Mabit) Akan mendukung keduanya, pariwisata dan industri. Pariwisata baru di Pulau Lembeh dan mendukung industri terutama industri perikanan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebagai akses Pelabuhan. Ini akan men-trigger perekonomian di Bitung berkembang,” kata Presiden Jokowi ketika meninjau pembangunan Tol Mabit sepanjang 39,9 KM tepatnya di Simpang Susun Airmadidi, Jumat (5/7/2019).

 Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung (Mabit) diharapkan tidak hanya memudahkan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur, namun juga mendukung sektor Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Pulau Lembeh. Tol Mabit awalnya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019, namun karena proses pembebasan lahan belum selesai sepanjang 13 Km maka diharapkan bisa selesai April 2020.

 

“(Tol Mabit) Akan mendukung keduanya, pariwisata dan industri. Pariwisata baru di Pulau Lembeh dan mendukung industri terutama industri perikanan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebagai akses Pelabuhan. Ini akan men-trigger perekonomian di Bitung berkembang,” kata Presiden Jokowi ketika meninjau pembangunan Tol Mabit sepanjang 39,9 KM tepatnya di Simpang Susun Airmadidi, Jumat (5/7/2019).

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Tingkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Transaksi

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada pengguna Jalan Tol Tangerang-Merak. Memasuki semester 2/2019, peningkatan pelayanan infrastruktur dan transaksi semakin digencarkan. 

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Beri Bantuan 5 Kabupaten untuk Pulihkan DAS Citarum

KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (Ditjen PSLB3) di Jakarta, Rabu (21/8), melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan 5 Kabupaten yang dilalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (Ditjen PSLB3) di Jakarta, Rabu (21/8), melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan 5 Kabupaten yang dilalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. 

Read more...

Info Jalan Tol

Masif Kejar Penyelesaian Proyek Jalan Tol, Jasa Marga Optimistis Kinerja Keuangan Tetap Terjaga

Di tengah ekspansi pembangunan proyek jalan tol baru, Jasa Marga tetap dapat menjaga kinerja keuangan yang solid. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Di tengah ekspansi pembangunan proyek jalan tol baru, Jasa Marga tetap dapat menjaga kinerja keuangan yang solid. 

Read more...