yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menkop dan UKM Dorong Industri Jasa Boga Lestarikan Kuliner Tradisional

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata akan banyak berimbas ke sektor lain seperti industri jasa boga yang sebagian besar adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Terus Berupaya Tingkatkan Kualitas Belanja Anggaran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang memberikan manfaat sebesar-besarnya (value for money). Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa APBN menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. 

Read more...

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

 

 

“Kasus-kasus tersebut berasal dari 67 pengaduan masyarakat, dan pengawasan izin pengelolaan lingkungan sebanyak 137 perusahaan. Sementara, berkaitan dengan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran limbah B3,” kata Rasio Ridho saat jumpa pers di Jakarta (02/04/2018).

 

Dia menegaskan KLHK akan memprioritaskan upaya peningkatan kepatuhan, dan penegakan hukum terhadap pengelola limbah B3, baik yang dilakukan oleh perusahaan penghasil, maupun perusahaan jasa pengolah limbah.

 

Hal ini dilakukan karena ada indikasi di beberapa tempat terjadi pembuangan/dumping limbah B3. "Mengingat limbah B3 bersifat infeksius, seperti halnya limbah medis dan bersifat beracun (toksik), serta mudah terbakar dan meledak, seperti limbah-limbah dari bahan kimia, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, pada masa kini dan masa yang akan datang", jelas Rasio Ridho Sani.

 

Rasio Ridho juga menerangkan bahwa pihaknya saat ini penyidik KLHK sedang melakukan pulbaket intensif dan pengawasan terhadap perusahaan jasa pengelola limbah B3, untuk menangani limbah medis yang dibuang di sekitar Desa Panuragan Lor, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan penumpukan limbah B3 berupa kantung berisi slag sisa peleburan alumunium untuk menguruk jalan dan tanggul sawah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

 

"Penyidik KLHK akan menjerat Pelanggaran terkait pengelolaan limbah B3 dengan Pasal 102, 103, dan 104 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukum penjara paling singkat satu tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan maksimal Rp 3 miliar. KLHK juga akan melakukan Penegakan Hukum Perdata dengan melakukan verifikasi dan perhitungan oleh tenaga ahli mengenai besarnya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan", jelas Rasio Ridho Sani.

 

Sementara menanggapi masalah tumpahan minyak di Perairan Balikpapan, Rasio Ridho Sani menerangkan, terdapat dua peristiwa, yaitu tumpahan minyak di perairan dan kebakaran kapal. "Untuk tumpahan minyak, sejak hari Sabtu telah dikirim petugas ke lapangan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), dan pengambilan sampel minyak, serta melakukan pendalaman tentang kejadian tersebut bersama pihak-pihak terkait di Kaltim", lanjutnya.

 

Saat ini KLHK telah menurunkan personel dari Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, dan melakukan mitigasi atas dampak lingkungan dari kejadian ini. 

 

Dalam keterangan persnya, Rasio Ridho menerangkan, bahwa KLHK berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak Pertamina dan instansi terkait di Balikpapan. Secara pararel pihak KLHK juga sambil mengumpulkan sampel-sampel untuk mengetahui sejauh mana dan seluas apa sebaran tumpahan minyak ini dan bagaimana dampaknya, ujar Rasio Ridho Sani. Tim KLHK sendiri telah memulai investigasi sejak Sabtu lalu (31/3/2018). 

 

Yang terpenting adalah, penyebaran minyak tidak meluas, dan memastikan pihak-pihak terkait bertanggung jawab atas segala kerugian. "Kita harus benar-benar mendapat kepastian dari mana minyak ini berasal dari Pertamina atau dari sumber lain", ucap Rasio Ridho.

 

Minyak sendiri memiliki ciri-ciri spesifik, yang bisa digunakan KLHK untuk melihat sumber utama dari mana minyak-minyak tersebut berasal. Terkait pertanyaan waktu yang dibutuhkan dalam penanganan tumpahan minyak tersebut, Rasio Ridho menyatakan untuk investigasi dan pemulihan memakan waktu yang cukup panjang, namun KLHK telah memiliki pengalaman dalam penanganan limbah minyak ini, seperti yang pernah terjadi di Pekalongan beberapa tahun yang lalu.

 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya KLHK juga telah melakukan penegakan hukum pidana dimana kasus P-21 (berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan), untuk 430 kasus, dan penerapan 418 sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa terhadap 126 Kasus senilai Rp. 17,52 trilyun, dimana 110 perkara di luar pengadilan dan 16 perkara melalui pengadilan.(Agus)

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Kunjungi Tol Trans Jawa, Komisi VI DPR RI Tekankan Soal Sosialisasi Tarif

Rombongan Anggota Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Jalan Tol Solo-Ngawi, Kamis (14/2). Kunjungan sebanyak 12 Anggota Komisi VI DPR RI ini guna memantau perkembangan dan dinamika salah satu ruas tol dalam koridor Tol Trans Jawa tersebut. SOLO, JURNAL IBUKOTA: Rombongan Anggota Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Jalan Tol Solo-Ngawi, Kamis (14/2). Kunjungan sebanyak 12 Anggota Komisi VI DPR RI ini guna memantau perkembangan dan dinamika salah satu ruas tol dalam koridor Tol Trans Jawa tersebut. 

Read more...