yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Rully Indrawan: Masa Transisi Pengesahan Koperasi oleh Kemenkum HAM Sampai 1 Maret 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), maka terdapat kewenangan pengesahan, perubahan dan pembubaran koperasi. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas. 

Read more...

Kementerian PUPR Bangun 1.200 Hunian Sementara untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sulteng

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sebanyak 1.200 Hunian Sementara (Huntara) sebagai transit sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai. Huntara akan dibangun di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sebanyak 1.200 Hunian Sementara (Huntara) sebagai transit sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai. Huntara akan dibangun di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

 

 

“Relokasi permukiman memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu. Tiga lokasi menjadi kandidat untuk relokasi permukiman warga yakni Kelurahan Duyu, Tondo dan Pombewe. 

 

Sebanyak 1.200 unit huntara dapat menampung 14.400 keluarga. Huntara yang dibangun dengan model knocked down berukuran 12 x 26,4 meter persegi, dibagi menjadi 12 bilik di mana setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga.Dari 1.200 unit huntara yang akan dibangun merupakan tahap pertama sambil menunggu perkembangan data pengungsi yang membutuhkan. 

 

"Minggu ini kami targetkan sudah ada satu unit _mockup_ huntara sehingga bisa menjadi contoh dalam pembangunan huntara selanjutnya. Pembangunan huntara akan dilakukan oleh kontraktor dan insya Allah mulai dihuni secara bertahap pada pekan berikutnya dengan target selesai seluruhnya dalam dua bulan ke depan," kata Arie Setiadi Murwanto, Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR.  

 

Ia menjelaskan bahwa huntara tersebut akan dibangun dengan sistem cluster pada lima zona dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa. Setiap cluster yang terdiri atas 10 unit huntara (120 bilik), akan dibangun satu buah sekolah PAUD dan sebuah SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga serta tempat parkir sepeda motor.

 

Kontruksi huntara juga tahan gempa dan mengakomodir cuaca Kota Palu yang panas karena berada di garis khatulistiwa. Konstruksi akan menggunakan baja ringan dengan dinding berbahan glassfiber reinforced cement (GRC). Setiap unit huntara akan dilengkapi 4 toilet, 4 kamar mandi, septik tank, tempat mencuci, dan dapur bersama serta listrik dengan daya 450 watt setiap bilik.

 

Hunian-hunian ini bisa edimanfaatkan dalam dua tahun sampai hunian tetap yang dibangun Pemerintah selesai. Menurut Arie, pembangunan huntara tidak seluruhnya dilakukan oleh Kementerian PUPR, namun juga terbuka bagi pihak lain untuk membangun huntara di atas lahan-lahan yang disiapkan dengan desain yang sama dengan yang dibangun Kementerian PUPR.

 

"Kami mengharapkan pembangunan hunian sementara oleh pihak-pihak lain di luar Kementerian PUPR menyatu dengan huntara Kementerian PUPR serta memiliki desain yang sama agar tidak terjadi kecemburuan," ujar Arie.

 

Lokasi-lokasi huntara yakni di Kelurahan Duyu, Petobo dan Pengawu, Lapangan Sepakbola Kelurahan Silae, Tipo, Tipo A, Lapangan Kelurahan Buluri, Watusampu, dan Kawatuna. (*)

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Tarif 3 Ruas Tol Trans Jawa di Jawa Tengah Berlaku Mulai 21 Januari 2019

AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. SEMARANG, JURNAL IBUKOTA:  AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. 

Read more...