yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menkop dan UKM Dorong Industri Jasa Boga Lestarikan Kuliner Tradisional

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata akan banyak berimbas ke sektor lain seperti industri jasa boga yang sebagian besar adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Terus Berupaya Tingkatkan Kualitas Belanja Anggaran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang memberikan manfaat sebesar-besarnya (value for money). Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa APBN menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. 

Read more...

Infrastruktur Berperan dalam Mengurangi Kerugian Akibat Bencana

Pada hari ketiga acara IMF - World Bank Annual Meeting 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu pembicara acara High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia : The National Strategy to Build Fiscal Resilience yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). NUSA DUA, JURNAL IBUKOTA: Pada hari ketiga acara IMF - World Bank Annual Meeting 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu pembicara acara High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia : The National Strategy to Build Fiscal Resilience yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). 

 

 

Sebagai negara rawan bencana, mitigasi penting dilakukan baik dari aspek teknis dan finansial agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak hanya bergantung pada APBN.

 

"Selama ini pembangunan aset tidak memperhitungkan asuransi. Apabila terjadi bencana semua menjadi beban APBN atau dari bantuan. Di Palu sekolah yang rusak berjumlah 2.000 sekolah dan 60 ribu rumah. Tentunya memerlukan biaya yang besar. Acara ini menjadi momen tepat mencari solusi bagaimana upaya mengatasi bencana dengan ketahanan fiskal tetap terjaga," jelas Wapres Jusuf Kalla.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sangat penting meningkatkan investasi dan pendanaan untuk mengurangi risiko bencana sesuai dengan kesepakatan internasional seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. "90 persen bantuan internasional bertujuan untuk penanganan tanggap darurat dan rehab rekon pasca bencana, sementara dana untuk mencegah dan mempersiapkan apabila terjadi bencana masih kecil hanya 10%," kata Menteri Basuki. 

 

Sebagai contoh mitigasi bencana terkait air seperti banjir dan kekeringan melalui pembangunan bendungan, normalisasi sungai dan pengaman pantai hendaknya tidak dimaknai sebagai biaya namun investasi masa depan. 

 

Pendekatan "Build Back Better" juga berperan dalam mitigasi karena tidak hanya sekadar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur namun membangun masyarakat yang tangguh bencana. “Oleh karenanya rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak. Kami merencanakan untuk membangun kembali Kota Palu yang tangguh terhadap bencana. Masterplannya tengah disusun bersama Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Bappenas. Inilah build back better,” kata Menteri Basuki. 

 

Pembicara lainnya, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan kemampuan Indonesia dalam penanganan bencana telah diakui dunia. Salah satunya metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang dilakukan Yogyakarta menempatkan komunitas sebagai aktor utama proses rehab rekon. Komunitas tidak hanya membangun permukimannya kembali namun juga menjadi komunitas yang kuat. Dari sisi biaya, pembangunan hunian pasca bencana dengan metode Rekompak juga lebih hemat dibandingkan dengan cara konvensional.  

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjadi salah satu narasumber, menyampaikan dengan frekuensi dan besarnya bencana yang terjadi di Indonesia, pembangunan kembali berbagai kerusakan akibat bencana, tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Mengingat belanja APBN sudah terikat dan dialokasikan untuk belanja rutin dan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah. 

 

Kementerian Keuangan telah menyusun strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana untuk mendukung terciptanya masyarakat dan pemerintah yang tangguh bencana. Saat ini pemahaman dan minat masyarakat dan pemerintah daerah terhadap asuransi bencana masih kurang. Padahal aset yang terlindung asuransi akan lebih cepat dibangun kembali karena tidak bergantung pada APBN maupun bantuan pihak lain. "Tahun 2019 kita akan memulai mengasuransikan gedung-gedung pemerintah," jelas Sri Mulyani. 

 

Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Mitigasi dapat dilakukan salah satunya pembangunan rumah yang memenuhi building code sehingga tahan terhadap guncangan gempa. 

 

Upaya mitigasi lainnya adalah mematuhi zonasi yang telah ditetapkan misalnya zona rawan bencana seperti sesar gempa, daerah sempadan pantai atau daerah lereng yang tidak boleh dibangun rumah penduduk. "Dengan mitigasi tersebut otomatis akan mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana," jelas Danis.

 

Indonesia juga berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan dan berbagi pengalaman dalam penanganan bencana dengan menjadi anggota HELP (High Level and Leaders Panel), salah satu badan PBB dibidang sumber daya air dan bencana. (*)

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Kunjungi Tol Trans Jawa, Komisi VI DPR RI Tekankan Soal Sosialisasi Tarif

Rombongan Anggota Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Jalan Tol Solo-Ngawi, Kamis (14/2). Kunjungan sebanyak 12 Anggota Komisi VI DPR RI ini guna memantau perkembangan dan dinamika salah satu ruas tol dalam koridor Tol Trans Jawa tersebut. SOLO, JURNAL IBUKOTA: Rombongan Anggota Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Jalan Tol Solo-Ngawi, Kamis (14/2). Kunjungan sebanyak 12 Anggota Komisi VI DPR RI ini guna memantau perkembangan dan dinamika salah satu ruas tol dalam koridor Tol Trans Jawa tersebut. 

Read more...