yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Rully Indrawan: Masa Transisi Pengesahan Koperasi oleh Kemenkum HAM Sampai 1 Maret 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), maka terdapat kewenangan pengesahan, perubahan dan pembubaran koperasi. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas. 

Read more...

Kemenko PMK: Jangan Lakukan Pemasungan terhadap Penyandang Disabilitas Mental

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menginginkan penderita penyandang disabilitas mental itu jangan pernah dipasung atau bahkan ditelantarkan. 

 

"Pemasungan atau menelantarkan penyandang disabilitas mental itu sudah bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Tindakan itu juga bentuk pelanggaran HAM," ucap Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni di Kantornya.

Choesni menuturkan bahwa jumlah penyandang disabilitas mental yang dipasung dan ditelantarkan itu masih cukup tinggi. Hal ini berdasarkan data rekap Kementerian Sosial hingga 21 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas Mental/Orang Dengan Gangguan Jiwa ((PDM/ODGJ) yang bebas pasung itu sekitar 3.441 orang dan yang sedang dipasung mencapai 1.350 orang. 

"Indonesia harus bebas secara nasional dari adanya praktik pasung dan penelantaran terhadap penderita disabilitas mental," tutur Choesni.

Sebagai pengawal isu kesejahteraan di Kemenko PMK, Choesni mengaku bahwa saat ini diperlukan suatu perubahan sosial dalam penanganan PDM dan ODGJ yang dipasung dengan mengembangkan pelayanan dasar yang terintegrasi, dan terkoordinasi secara berkesinambungan antar Kementerian/Lembaga dan perlunya evaluasi implementasi bisnis proses pencegahan dan penanganan pemasungan bagi PDM/ODGJ.

Lebih lanjut, Choesnie mengatakan korban pemasungan harus mendapatkan layanan kesehatan berupa rujukan ke Rumah Sakit atau Rumah Sakit Jiwa oleh Dinas Kesehatan, rujuk balik ke puskesmas oleh Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, keberlanjutan intervensi psikososial dan obat oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan; serta rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.

Korban pemasungan, kata Choesni, juga akan mendapatkan pendampingan sosial  secara periodik untuk pencegahan pemasungan, rehabilitasi psikiatrik, dan rehabilitasi sosial; rujukan ke PSBL/UPTD Bina Laras dan LKS Penyandang Disabilitas Mental; rehabilitasi sosial berbasis masyarakat; bantuan sosial; dan pendampingan sosial dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mental. 

"Saya berharap masyarakat juga ikut terlibat sebagai ujung tombak mencegah pemasungan terjadi," terang Choesni. (***)

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Tarif 3 Ruas Tol Trans Jawa di Jawa Tengah Berlaku Mulai 21 Januari 2019

AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. SEMARANG, JURNAL IBUKOTA:  AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. 

Read more...