yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menteri Puspayoga Inisiasi Koperasi Jadi Pengelola Pasar Rakyat

BANGLI, JURNAL IBUKOTA :  Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meresmikan beroperasinya Pasar Rakat Desa Bayunggede, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Selasa (16/1/2018). Penandatanganan prasasti menandai peresmian pasar tersebut. Pasar Rakyat Bayunggede termasuk dalam program revitalisasi Kementerian Koperasi dan UKM yang sumber anggarannya berasal dari dana tenaga pembantuan tahun 2017 sebesar Rp 684 juta. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Akhir Tahun 2018, Jalan Paralel Perbatasan di Kalbar Ditargetkan Sudah Tembus 805 Km

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin dan Zeni TNI Angkatan Darat menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat yakni ruas Nanga Era-Batas Kalimantan Timur sepanjang 60 km dengan nilai Rp 178,47 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan 335 hari. Penandatanganan dilakukan Senin (15/1/2018) di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta.

Read more...

Prof. Dr Ida Bagus Rahmadi Supancana: ”Hari Istimewa Harus Menjadi Bahan Renungan”

JAKARTA (Jurnal): Hari ini adalah merupakan hari istimewa bagi Ida Bagus Rahmadi Supancana. Bertepatan dengan hari kelahirannya yang ke-54, 12-12-12-Doddy, begitu dia akrab disapa, berkesempatan untuk meluncurkan bukunya yang ke- 12 di tempatnya mengajar.

 

Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana dan keluarga memotong kue tart di sela-sela peluncuran bukunya.
Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana dan keluarga memotong kue tart di sela-sela peluncuran bukunya.

Dia adalah Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya,Jakarta. Bukunya berjudul Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
Menurut dia, hari kelahirannya yang merupakan kombinasi angka yang sangat langka, yang mungkin terjadi sekali dalam seumur hidup.
”Bagi seorang akademisi, memperingati hari yang sangat istimewa ini tentu tidak patut dilakukan dengan cara pesta pora,” katanya.
Menurut dia, hari istimewa itu harus menjadi bahan renungan, apa kontribusi yang telah diberikan bagi dunia ilmu maupun kemaslahatan masyarakat dan kemanusiaan.
”Atas dasar renungan itu, saya ingin mendedikasikan buku ini ke hadapan dunia ilmu dan masyarakat luas,” tuturnya.
Menurut dia, buku ini berisi kumpulan yaitu 12 (dua belas) makalah atau artikel yang pernah disajikannya dalam 12 kesempatan yang berbeda, yang terdiri dari 12 bidang hukum.
”Benang merahnya adalah persoalan harmonisasi antaa hukum nasional dengan hukum internasional,” katanya.

Keluarga Akademisi

Doddy lahir di Bandung, pada tanggal 12 Desember 1958. Menempuh pendidikan Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jurusan Hukum Internasional. Gelar Sarjana Hukum diraih pada tahun 1983.
Gelar Magister Ilmu Hukum dalam bidang Hukum dan Ekonomi diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 1990, dan Gelar Doktor Ilmu Hukum di bidang Hukum Internasional diraih dari Universitas Leiden, Belanda, pada 1998.

Doddy memang dilahirkan dalam keluarga akademisi. Ayahnya Ida Bagus Suwanda Wesnawa (alm) adalah mantan Asisten Sospol Gubernur Bali di masa Soekarmen. Suwanda kemudian bergeser ke bidang akademisi, ketika mendapat kepercayaan untuk menjadi Rektor Institut Hindu Dharma (sekarang Univeritas Negeri Hindu Indonesia/UNHI). Kakaknya, Ida Bagus Rabindra  adalah Dekan Fakultas Arsitektur dan Teknik Lansekap Universitas Trisakti, Jakarta. Sementara kakaknya  Ida Bagus Gde Wiyana sebagai Ketua Yayasan Dwijendra, sebuah perguruan yang termasuk paling tua di Bali.

Berbagai Pelatihan
Di samping itu juga mengikuti berbagai pelatihan, seperti: pelatihan tentang Regulatory Impact Analysis (RIA) di AS; pelatihan tentang Governance dari the European Institute of Public Administration (EIPA), the Netherlands School of Public Administration (NSOB), Civil Service College (Singapura); pelatihan Mediasi dari Pusat Mediasi Nasional (PMN); pelatihan Hukum dan Ekonomi (Kerjasama Indonesia-Belanda).
Penulis adalah Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Di samping itu juga mengajar pada Program Pasca Sarjana dan/atau membimbing Thesis dan Disertasi pada beberapa Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta di Jakarta, Surabaya dan Bandung.
Sejak tahun 1995 menjadi Chairman/Founder pada Pusat Kajian Regulasi (Center for Regulatory Research). Banyak membantu Kementerian dan Lembaga dalam berbagai kajian dan penelitian di bidang hukum serta perundingan internasional.

Para panelis dalam panel diskusi peluncuran buku.
Para panelis dalam panel diskusi peluncuran buku

Antara lain: LAPAN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bappenas, BKPM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kominfo, Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain. Menjadi Konsultan dan/atau Koordinator Konsultan pada kegiatan beberapa Lembaga Internasional seperti: World Bank, JICA (Jepang), GIZ (Jerman), National Law Reform Program (Kerjasama IMF dengan Pemerintah Belanda).
Dalam pengembangan Jurnal Ilmiah, penulis juga aktif sebagai Editor pada berbagai jurnal ilmiah, seperti: Journal of East Asia and International Law (Korea); Indonesian Law Journal (BPHN); Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan (LAPAN).
Dia juga aktif dalam keanggotaan dan/atau penasihat di organisasi ilmiah maupun profesi, seperti: International Institute of Space Law (IISL); Indonesian Center for Air and Space Law, Universitas Padjadjaran Bandung; Masyarakat Hukum Udara (MHU); Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI); Pusat Mediasi Nasional (PMN); Mastel.
Karya ilmiahnya  tersebar dalam berbagai buku, hasil penelitian, dan makalah yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam berbagai pertemuan ilmiah, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam peluncuran buku itu diadakan pula panel diskusi dengan panelis Hikmahanto Juwono, Wahyuni Bahar, S.H., LL.M. (Ketua Masyarakat Hukum Udara),  Dr. Ruly Maryanti (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh (Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri),  Arief Christiono Soebroto, S.H., MSi. (Direktur Hukum dan HAM Bappenas), dan Kresno Putro, B.E., MAM (Dirut Air Launch Centra Nusa).

SINOPSIS BUKU
BERBAGAI PERSPEKTIF HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
PENULIS: PROF. DR IDA BAGUS RAHMADI SUPANCANA

Prof. Dr. Rahmadi "Doddy" Supancana menerima plakat dari pimpinan Universitas Atma Jaya, Jakarta
Prof. Dr. Rahmadi "Doddy" Supancana menerima plakat dari pimpinan Universitas Atma Jaya, Jakarta

Perkembangan Globalisasi dalam berbagai bidang telah semakin meningkatkan inter-dependensi antar negara. Meningkatnya pergaulan dan transaksi internasional mengakibatkan terjadinya inter aksi antar tata hukum, baik tata hukum antara suatu negara dengan negara lainnya maupun tata hukum antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional.
Permasalahannya adalah, bagaimana menyikapi hubungan tersebut, khususnya pola hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional yang harus dihadapi?
Buku ini menitikberatkan analisisnya pada berbagai pola hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional ditinjau dari berbagai perspektif hukum. Intinya, sejauh mana prinsip, asas, standar dan norma-norma Hukum Internasional sebagaimana tercermin pada berbagai instrumen internasional, baik Hard Laws maupun Soft Laws, telah memengaruhi pengembangan dan pelembagaan Hukum Nasional? Apakah manfaat maupun konsekuensi dari kepatuhan maupun penyimpangan terhadap prinsip, asas, standar dan norma-norma Hukum Internasional tersebut?

Manakah yang didahulukan apabila terjadi konflik norma antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional?
Secara selektif pola hubungan tersebut dapat dinilai dari berbagai perspektif, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah standar, prinsip dan norma yang telah menjadi praksis bersama (common practices) dan praksis terbaik (best practices) di dunia internasional, khususnya prinsip-prinsip tentang regulasi yang baik, dapat digunakan sebagai dasar bagi upaya melakukan reformasi regulasi secara sistemik bagi pembenahan kualitas regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana melakukan transformasi standar-standar aturan Hukum Antariksa Internasional dalam pelembagaan Hukum Antariksa Nasional?
cover buku rahmadi 003a3. Bagaimana standar keselamatan penerbangan di Indonesia dapat ditingkatkan guna meminimalisasi kecelakaan dan insiden pesawat udara, melalui kepatuhan dan perbaikan dengan mengacu kepada standar keselamatan penerbangan yang berlaku secara internasional, khususnya yang bersumber kepada standar keselamatan penerbangan dari International Civil Aviation Organization (ICAO)?
4. Bagaimanakah kegiatan manajemen bencana (disaster management) dapat ditingkatkan dengan mematuhi dan menerapkan berbagai standar internasional yang berlaku?
5. Bagaimana perlindungan terhadap privasi (atas data pribadi) dapat ditingkatkan dengan mengacu pada standar internasional dan praktek yang berlaku di berbagai negara?
6. Hal-hal apakah yang perlu dilakukan untuk mendekatkan gap (kesenjangan) hukum di bidang Investasi antara standar internasional dengan standar nasional yang berlaku?
7. Bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan daya saing di bidang perdagangan internasional tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip pokok di bidang perdagangan internasional?
8. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulanagn kejahatan di dunia maya (cybercrime), khususnya cyberpornography melalui mekanisme kerjasama internasional dan bertumpu pada perjanjian-perjanjian internasional yang ada?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas akan dapat diperoleh dalam buku ini.

Harapannya, isi buku ini akan mampu berkontribusi terhadap upaya reformasi hukum yang tengah dilakukan, khususnya reformasi regulasi secara sistematik, sehingga mampu menciptakan sistem hukum yang efektif, bertumpu pada kepentingan nasional namun berstandar internasional. (ags/mAn)

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Resmikan Embung di NTT

“Kuncinya di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao, hanya satu, air. Jika ada air, maka pertanian, perkebunan, peternakan bisa meningkat,” kata Presiden Joko Widodo seusai peresmian proyek-proyek strategis Kementerian PUPR di Kabupaten Ndao, yang dipusatkan di Embung Saina, Selasa (9/1).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Infrastruktur menjadi kunci peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan hasil pembangunan.

Pulau Rote sebagai pulau paling selatan Indonesia dikenal sebagai daerah rawan air. Kementerian PUPR telah melakukan program penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku melalui pembuatan sumur bor dan embung.

“Kuncinya di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao, hanya satu, air. Jika ada air, maka pertanian, perkebunan, peternakan bisa meningkat,” kata Presiden Joko Widodo seusai peresmian proyek-proyek strategis Kementerian PUPR di Kabupaten Ndao, yang dipusatkan di Embung Saina, Selasa (9/1). 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...