yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM di Pontianak

PONTIANAK, JURNAL IBUKOTA: Untuk meningkatkan daya saing usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, serta meningkatkan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan peningkatan kapasitas SDM di Kalimantan Barat. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Asmat Akan Ditingkatkan

ASMAT, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Meski sebagian besar lahan berupa rawa dengan pasang surut tinggi, namun Kabupaten Asmat memiliki curah hujan sangat tinggi dan sungai yang bisa menjadi sumber air baku. 

Read more...

Perludem: Jangan Anggap Wajar Permintaan Mahar Parpol

Polemik mahar politik yang marak di pilkada serentak, kini lebih terbuka dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Bahkan, Partai politik (Parpol) mulai terbuka soal permintaan uang ke calon kepala daerah. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Polemik mahar politik yang marak di pilkada serentak, kini lebih terbuka dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Bahkan, Partai politik (Parpol) mulai terbuka soal permintaan uang ke calon kepala daerah. 

 

Alasannya uang itu diperlukan untuk membayar transport dan akomodasi relawan atau petugas saksi Tempat Pengambilan Suara (TPS).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, praktik semacam itu tidak boleh dianggap wajar dalam pilkada atau pemilu.

“Tentu saja meminta sejumlah biaya untuk saksi, dan kampanye tidak boleh dianggap wajar," ujar Titi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1)

Titi juga khawatir dari sana akan muncul praktik korupsi politik. Sebab, kata dia, ketika seorang calon itu nanti menjabat maka akan berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.

"Jadi rasional ketika biaya besar (dikeluarkan) dikejar kembali untuk impas saat berkuasa. Ini tentu saja tidak boleh menjadi tradisi,“ katanya.

Menurut Titi, gaji kepala daerah tidak akan mampu mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, kata dia, perselingkuhan pun dimulai mengingat kepala daerah punya akses anggaran, kebijakan, maupun birokrasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Chaniago menilai, masyarakat harus bisa lebih mempertimbangkan parpol yang sangat ngotot di urusan mahar. Karena mahar menjadi biang kerok korupsi yang selama ini terjadi.

“Kalau kita sisir dari hulu hingga hilir maka bisa dipastikan salahsatu faktor masalahnya adalah persoalan mahar. Dan imbasnya adalah tingginya cost politik,” papar Pangi.

Selain itu, tingginya biaya mahar juga membuat minat menjadi kepala daerah makin menurun. Belu lagi ditambah, biaya atribut, akomodasi relawan hingga ongkos loby-loby. Terbukti, ada 19 daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh calon tunggal.  

“Angka 19 terbukti paling besar sepanjang pilkada diselenggarakan. Bisa dikatakan salah satu faktornya adalah mahalnya cost politik di pilkada,’ paparnya.

Pangi juga menjelaskan, mahar biasanya diberlakukan partai apalabila calon kepala daerah yang maju bukan berasal dari kader partainya. Justru yang akan menjadi sasaran adalah para pensiunan polisi, TNI, maupun pengusaha.

“Istilahnya pilkada ini bisa jadi pekan panen bagi pengurus DPW hingga DPP terutama yang berwenang di urusan pilkada,” paparnya.

Lebih lanjut, pangi menyarankan agar publik bisa lebih mengawasi dan melihat persoalan ini dengan bijak. Terutama saat akan memilih atau memberikan suaranya.

“Ingat dalam politik tidak ada makan siang yang geratis, karena itu biasanya calon yang sudah nyetor banyak, pasti diduga bakal mikir balikin juga. ya baiknya jangan dipilih,” pungkasnya.(***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Tinjau DAS Citarum

 Presiden Joko Widodo menyadari bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS)  Citarum bukanlah pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bulan, bahkan 1 atau 2 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, penggiat lingkungan hidup di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 22 Februari 2018.

PRESIDEN Joko Widodo menyadari bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS)  Citarum bukanlah pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bulan, bahkan 1 atau 2 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, penggiat lingkungan hidup di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 22 Februari 2018.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...