yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Gerakan Inovasi Koperasi dan UKM di Kulonprogo Dapat Pengakuan Dunia

NEW YORK, JURNAL IBUKOTA: Gerakan inovasi untuk koperasi dan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) di Kulonprogo, DI Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan dunia dalam forum PBB.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pekerjaan Perbaikan Jalan Dihentikan H-10 hingga H+10 Lebaran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kesiapan infrastruktur jalan baik jalan tol dan non tol dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Tingkat kemantapan jalan nasional yang menjadi jalur mudik mencapai 90%.  

Read more...

Miliki Potensi Listrik, Pembangunan Bendungan Bisa KPBU

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terbuka untuk bermitra dengan investor yang berminat pada pembangunan bendungan dengan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terbuka untuk bermitra dengan investor yang berminat pada pembangunan bendungan dengan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  

 

 

“Sampai saat ini belum ada bendungan yang dibangun oleh swasta. Bila ada investor yang berminat akan kita dorong. Dengan demikian dana APBN dapat digunakan untuk program lainnya. Peraturan Menteri PUPR mendukung karena saya monitor intensif untuk pembangunan bendungan di Indonesia,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Jumat (9/3/2018). 

 

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR menawarkan kepada investor Jepang untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan yang membutuhkan dana mencapai Rp 3,8 triliun. Namun belum diminati, sehingga akan dibangun menggunakan APBN dan mulai dilelang tahun 2018.  “Menurut perhitungan Jepang, untuk masuk investasi ke bendungan, kapasitas listrik yang dihasilkan antara 60-75 MW,” kata Menteri Basuki. 

 

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini merupakan upaya nyata mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mencapai ketahanan pangan dan air. 

 

Pada tahun 2018 sebanyak 34 bendungan dalam proses pembangunan dengan 10 bendungan ditargetkan selesai tahun ini dan 14 bendungan baru dimulai pembangunannya.  

 

Pembangunan infrastruktur PUPR dengan skema KPBU, saat ini tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga untuk proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan dan Saluran Pembawa Air Baku dari Bendungan Karian (Karian-Serpong Water Conveyance). 

 

Kementerian PUPR juga telah menginisiasi kegiatan preservasi jalan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema baru ini akan menyediakan layanan jalan nasional dalam kondisi mantap secara berkelanjutan.  

 

Ditjen Bina Marga telah melakukan penjajakan minat kepada investor potensial untuk dua proyek preservasi jalan yakni di Provinsi Riau sepanjang 43 km senilai Rp 882 miliar dan di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 km senilai Rp. 1,975 triliun. Formulasi KPBU AP dengan masa konsesi selama 15 tahun dikurangi masa konstruksi selama 2 tahun, Pemerintah membayar cicilan layanan kepada badan usaha selama masa pemeliharaan 13 tahun. (***)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Dalam Waktu Dekat, Akan Diimplementasikan Satu Tarif Merata di Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.SEMARANG, JURNAL IBUKOTA :  Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.

Read more...