yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Pengawasan Koperasi di Perancis Dinilai Sangat Kuat

PARIS, JURNAL IBUKOTA: Koperasi di Perancis tumbuh secara luar biasa dan menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Di negara tersebut, PDB koperasi menyumbang 12% terhadap PDB nasional.  

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Menteri Basuki dan Menteri Sri Mulyani Cek Kesiapan Arena Olahraga di Kompleks GBK

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau beberapa arena olahraga di Kawasan GBK guna memastikan pekerjaan selesai sesuai target yang akan digunakan pada Asian Games XVIII tahun 2018.

Read more...

PKP Indonesia Haris Sudarno-Semuel Samson Menangkan Gugatan di PTUN

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dipimpin oleh Roni Erry Saputro Mengabulkan Gugatan Penggugat PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson dengan membatalkan berlakunya SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017. Majelis juga membatalkan berlakunya SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 Tahun 2016.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dipimpin oleh Roni Erry Saputro Mengabulkan Gugatan Penggugat PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson dengan membatalkan berlakunya SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017. Majelis juga membatalkan berlakunya SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 Tahun 2016.

 

SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 tersebut adalah SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum AM Hendropriyono. Sementara SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKP Indonesia.

Dengan putusan pembatalan SK Menkumham ini, berarti partai warisan Bang Yos yang didirikan oleh alm Jenderal Pur Edi Sudrajat ini, dimenangkan oleh PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson.

Dalam perkara No 308/G/2016/PTUN-JKT ini majelis menyatakan membatalkan kedua obyek sengketa tersebut. "Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, dalam Pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal surat keputusan penggugat berupa SK Menkumham no. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pengesahan perubahan AD/ART PKP Indonesia dan SK Menkumham no No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PKP Indonesia periode 2016-2021," kata Roni Erry Saputro saat membacakan putusan, pada Rabu (21/6/2017) di PTUN Jakarta.

Majelis juga mewajibkan Menkumham mencabut kedua obyek perkara di atas. Melalui putusan ini juga menguatkan putusan sela sebelumnya, di mana Hendropriono dilarang menggunakan atribut PKP Indonesia.

Usai putusan, para kader dan simpatisan PKP Indonesia yang memadati ruangan sidang pun bertepuk tangan dan saling berpelukan pertanda bahagia.

Saat sidang putusan perkara ini juga dihadiri oleh Haris Sudarno dan Semuel Samson serta para pengurus DPN PKP Indonesia. Dalam sidang mereka juga dihadiri oleh kuasa hukumnya Safril Partang, Abd Lukman Hakim dan Ronny Asril.

Sementara Pihak Tergugat Menkumham dihadiri kuasa hukum Imam Muttaqin.

Sedangkan dari PKP Indonesia sebagai pihak tergugat II intervensi dihadiri oleh Kuasa hukum dari Hendropriono & Associates. 

Usai sidang, kepada wartawan Haris Sudarno menghimbau, dengan adanya putusan ini, agar seluruh kader kembali bersatu, "Saya minta kepada seluruh kader PKP Indonesia agar balik kandang, kembali bersatu dalam rangka menghadapi Pemilu 2019," pintanya. (Agus)

 

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

Pasca Penyesuaian Tarif Kondisi Lalu Lintas Tol Tangerang-Merak Berjalan Lancar

Manager Humas Theresia Dyah memberikan Souvenir dan Tabel Penyesuaian Tarif kepada pengguna jalanTANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Sejak diberlakukannya penyesuaian tarif tol Ruas Cikupa-Merak pada 21 November pukul 00.00 WIB, kondisi lalu lintas Jalan Tol Tangerang-Merak berlangsung lancar.

Read more...