yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Koperasi Perempuan Potensial Jadi Basis Pengembangan Kewirausahaan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Koperasi yang dikelola dan beranggotakan kaum perempuan dinilai sangat potensial menjadi basis pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Venue Jetski dan Venue Layar Ditargetkan Rampung Juni 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebanyak 78 Venues dan 14 Non Venue disiapkan sebagai sarana dan prasarana Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Dari jumlah tersebut 33 Venue baik yang akan digunakan untuk pertandingan maupun latihan serta 10 bangunan/penataan kawasan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Read more...

Upaya Kementan Jaga Stabitas Ketersediaan Daging dan Telur Ayam Menjelang Bulan Puasa

Dalam mengatasi permasalahan perunggasan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan terhadap peternak unggas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan perunggasan di Indonesia yang diatur melalui Permentan nomor 61 tahun 2016 tentang penyedian, peredaran dan pengawasan Ayam Ras. Selanjutnya Pemerintah juga telah melakukan berbagai intervensi melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur mulai dari aspek hulu hingga hilir di bidang perunggasan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Dalam mengatasi permasalahan perunggasan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan terhadap peternak unggas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan mengeluarkan kebijakan perunggasan di Indonesia yang diatur melalui Permentan Nomor 61 tahun 2016 tentang penyediaan, peredaran dan pengawasan Ayam Ras. Selanjutnya Pemerintah juga telah melakukan berbagai intervensi melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur mulai dari aspek hulu hingga hilir di bidang perunggasan.

 

“Dari dimensi hulu untuk ayam potong (broiler) sudah dilakukan upaya perlindungan terhadap peternak melalui pengaturan distribusi DOC-FS, pengaturan penerapan sertifikat benih/bibit yang beredar, dan melakukan keseimbangan supply-demand. Sedangkan untuk ayam Layer, Pemerintah sedang berupaya mengatur segmentasi usaha dengan merevisi Permentan 61 tahun 2016, dimana sebagian besar usaha budidaya diperuntukkan bagi peternak sebesar 88% sedangkan yang dilakukan Integrator dan pelaku usaha mandiri dengan kapasitas kandang minimal 300.000 ekor sebesar 12%”, kata Dr. Ir. Surachman Suwardi selaku Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lebih lanjut dijelaskan, dari dimensi hilir telah dilakakukan pengaturan harga kawalan (harga terendah di peternak dan harga tertinggi di konsumen) untuk ayam potong dan telur konsumsi oleh Kementerian Perdagangan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan dari aspek budidaya Pemerintah merekomendasikan adanya pola kemitraan yang berkeadilan bagi pelaku usaha perunggasan.

Menurut Surachman, dalam menerapkan regulasi perunggasan yakni Permentan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya, yaitu: 1) Pembentukan Tim Analisis, Tim Asistensi dan Tim Pengawas; 2). Analisa Supply-Demand daging dan telur ayam ras; 3). Pertemuan dengan stakeholders membahas dinamika perunggasan nasional; 4). Berkoordinasi dengan KPPU dan KPK untuk bekerjasama melaksanakan pengawalan dan pendampingan dalam penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras di Indonesia.

Selanjutnya, untuk mengatasi kondisi kelebihan pasokan yang berdampak terjadinya penurunan harga ayam potong dan telur ayam ras ditingkat peternak yang diindikasikan karena kelebihan produksi, maka pemerintah telah melakukan penyesuaian produksi dalam rangka menjaga keseimbangan suplai-demand daging ayam potong dan telur ayam ras melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3035/Kpts/PK010/F/03/2017 tentang penyesuaian jumlah DOC FS Broiler, DOC FS Jantan Layer dan FS Ayam Layer produktif.

“Sampai saat ini Tim Pengawas masih melakukan pengawasan penerapan Keputusan Menteri Pertanian no 3035 tahun 2017 ke pelaku usaha pembibitan tersebut agar pelaksanaan penyesuaian produksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha pembibitan (breeder) sesuai dengan Kepmentan tersebut”, ungkap Surachman. “Bagi yang belum melakukan penyesuaian produksi sebagaimana yang diatur dalam Kepmentan Nomor 3035 tahun 2017, maka telah dilakukan teguran secara tertulis. Pengawasan tersebut juga dilakukan bersama dengan Tim dari Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya”, tutur Surachman.

Surachman kembali menjelaskan, berdasarkan amanat yang tercantum dalam Permentan No. 61 tahun 2016, di sektor hulu Pemerintah bersama dengan Tim Analisis Supply –Demand dan Tim Asisistensi Ayam Ras telah melakukan pengaturan pasokan GPS, PS dan FS agar sesuai dengan dinamika permintaan, sehingga kedepan diharapkan tidak terjadi over supply.

Sedangkan untuk sektor hilir, Ditjen PKH juga terus mendorong tumbuhnya usaha pemotongan, penyimpanan dan pengolahan. Sehingga hasil usaha peternak tidak lagi dijual sebagai ayam segar atau telur segar melainkan ayam beku, ayam olahan, tepung telur ataupun inovasi produk lainnya.

“Hal ini mengingat pasar untuk komoditi unggas di Indonesia didominasi fresh commodity, sehingga produk mudah rusak. Kecepatan distribusi dan keseimbangan supply demand menjadi faktor penting penentu harga, sehingga intervensi pemerintah perlu dilakukan dari hulu hingga hilir”, tambah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak menjelaskan.

Lebih lanjut Surachman menghimbau agar peternak memperbaiki manajemen pemeliharaan dan menerapkan prinsip-prinsip animal welfare, biosecurity dan treacibility. Selain itu juga perlu modernisasi supply chain from farm to table. Lebih lanjut disampaikan, agar perusahaan yang memiliki Rumah Pemotongan Ayam (RPA) telah melakukan penyimpanan dengan fasilitas cold storage. Saat ini kemampuannya terbatas, hanya mampu menampung 15-20% dari total produksi.

Dari aspek hilir, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga telah berupaya agar ada perlindungan terhadap harga Live Bird dan telur ayam di tingkat peternak melalui penerbitan harga acuan. Untuk mengendalikan para Broker, Kemendag telah menetapkan regulasi berupa keharusan setiap Broker terdaftar di Kemendag .

“Cara ini tentunya akan efektif untuk mengurangi gejolak harga yang tidak wajar. Dengan demikian kami punya keyakinan harga ayam dan telur pada bulan Puasa dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017 akan terkendali” ujar Surachman. (Agus)

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Kecepatan Kendaraan Meningkat 35,04% Pada Pekan Pertama Pemberlakuan Paket Kebijakan di Jalan Tol Janger

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.

Read more...