yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menteri Puspayoga Harapkan ICSB Lahirkan UKM Eksportir

PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengharapkan International Council For Small Business (ICSB) bisa melahirkan UKM eksportir atau pengusaha skala UKM  yang berorientasi ekspor. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Daftar Penerima Penghargaan PUPR Tahun 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan acara Penghargaan PUPR Tahun 2018 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, 7 Desember 2018. Berikut daftar para penerima Penghargaan PUPR yang diserahkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Read more...

Pengawas Koperasi Akan Jadi Jabatan Fungsional

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengatakan, guna lebih mengefektifkan pengawasan koperasi baik di pusat dan terutama di daerah, maka pengawas koperasi akan dijadikan jabatan fungsional.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengatakan, guna lebih mengefektifkan pengawasan koperasi baik di pusat dan terutama di daerah, maka pengawas koperasi akan dijadikan jabatan fungsional.

"Usulan jabatan fungsional pengawas koperasi itu sudah kami presentasikan ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan tinggal disempurnakan naskah akademisnya," ungkap Suparno dalam diskusi dengan perwakilan dinas koperasi dari 19 provinsi dan 13 kota/kabupaten di Jakarta, Kamis (22/3).

 

Dengan begitu, lanjut Suparno, jabatan fungsional Pengawas Koperasi ini akan memiliki kelangsungan yang jelas dalam karir. "Sehingga, bila ada orang yang berminat terhadap jabatan fungsional Pengawas Koperasi ini tidak ada lagi rasa takut karirnya akan mentok. Di mana kalau jabatan struktural bisa sampai golongan 4E, maka jabatan fungsional ini juga bisa sampai 4E", tandas Suparno.

 

Menurut Suparno, selama ini kita banyak mendengar fenomena jabatan pengawas koperasi di daerah hanya berjalan selama 2-3 tahun saja lalu diganti orang lain. Bahkan, dengan jangka waktu 10 tahun saja ada keterbatasan memahami koperasi secara utuh, baik dan benar. "Kalau jabatan fungsional Pengawas Koperasi di daerah memiliki kelangsungan, maka akan memperkecil masalah koperasi koperasi di daerah karena fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Marwah koperasi akan terjaga di daerah, tidak belok-belok dalam praktiknya", papar Suparno.

 

Oleh karena itu, Suparno berharap agar dalam mengejar karir tidak hanya di jalur jabatan struktural saja, tapi juga di jabatan fungsional seperti Pengawas Koperasi. "Banyak instansi juga sudah menerapkan hal itu. Oleh karena itu, Kemenkop dan UKM akan terus membekali mereka tentang pengetahuan mengenai perkoperasian yang baik dan benar. Target saya secepatnya hal itu bisa terwujud, karena Kemenpan RB sudah memberikan sinyal positif", ungkap Suparno lagi.

 

Suparno menjelaskan, sejak 2016-2018 dengan menggunakan dana dekonsentrasi, Kemenkop dan UKM telah membentuk Satuan Tugas (satgas) pengawas koperasi. Satgas Pengawas Koperasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi/Kab/Kota yang menangani pengawasan koperasi di bawah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi koperasi dan UMKM.

 

Pada 2016, Satgas Koperasi sebanyak 3.010, tahun 2017 dan 2018 sebanyak 1.712 satgas. "Berdasarkan indikator penetapan kebutuhan (formasi) dan inventarisasi data ASN, maka kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) pengawas koperasi 1.144 orang, terdiri 11 orang di tingkat pusat, dan 1.533 orang di daerah," ungkap Suparno.

 

Suparno mengatakan, rekomendasi perbaikan naskah akademik Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi ini, sebagai tindak lanjut surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang meminta Kemenkop dan UKM melakukan penyempurnaan naskah akademik JF Pengawas Koperasi.

 

Penyempurnaan itu mencakup, pertama, menetapkan rumpun jabatan fungsional Pengawas Koperasi, yang menggambarkan kesamaan karakteristik dan pola kerja. Kedua, melakukan identifikasi dan pemetaan rumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan. Ketiga, menetapkan kualifikasi pendidikan yang terkait dengan kompetensi keahlian di bidang pengawasan koperasi. Keempat, melakukan indentifikasi dan standar kompetensi jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan. "Kelima, menyusun indikator penetapan kebutuhan formasi jabatan fungsional. Keenam, melakukan inventarisasi data PNS pengawas koperasi", jelas Suparno.

 

Sejumlah Masalah

 

Terkait pengawasan koperasi selama ini, Suparno menjelaskan, ada setidaknya lima masalah yang ditemukan di lapangan. "Permasalahan terkait kelembagaan, izin usaha, perubahan AD/ART Koperasi dan koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Juga, koperasi atau lembaga yang berkedok yang diduga melakukan penipuan/investasi bodong. Ini temuan Satgas Investasi", imbuh Suparno.

 

Masalah lain, lanjut Suparno, koperasi simpan pinjam (KSP) yang melayani bukan anggota atau calon anggota yang dijadikan calon anggota terus menerus. Ada juga koperasi yang menetapkan simpanan pokok yang relatif tinggi, dengan motif agar tak semua bisa menjadi anggota koperasi. Selain itu, adanya pembukaan kantor cabang koperasi yang tak sesuai dengan peraturan yang ada", pungkas Suparno. (Agus)

 

 

 

primi sui motori con e-max

Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Dukung Program Pemerintah Penertiban Akses Serang Timur

SERANG, JURNAL IBUKOTA: Sejalan dengan program pemerintah, ASTRA Tol Tangerang-Merak terus melakukan pembenahan terhadap akses Gerbang Tol Serang Timur. 

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Jasa Marga Raih 3 Penghargaan di Bidang Teknologi Informasi

Memasuki awal Desember ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kembali meraih penghargaan dalam penganugarahan _TOP IT & TELCO Award_ 2018 yang diselenggarakan Majalah IT Works, Kamis (6/12). JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Memasuki awal Desember ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kembali meraih penghargaan dalam penganugarahan _TOP IT & TELCO Award_ 2018 yang diselenggarakan Majalah IT Works, Kamis (6/12). 

Read more...