yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Masa Depan Industri Pariwisata Ubud Bali, Butuh Entrepreneurship Berbalut Kearifan Lokal

UBUD, BALI, JURNAL IBUKOTA: Meski masih menjadi destinasi utama dunia,  namun industri pariwisata (tourism) Bali dituntut melakukan inovasi dan jangan hanya mengandalkan anugerah keindahan dan budaya yang selama ini melekat di pulau Dewata.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Menerima Penghargaan Pengelola Surat Berharga Syariah Negara

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menerima penghargaan sebagai Pengelola Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terbaik Tahun Anggaran (TA) 2017 dari Kementerian Keuangan. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo dan diterima oleh Sekretaris Ditjen Bina Marga, Soebagiono di Jakarta, pada Kamis (19/7).

Read more...

Pengawas Koperasi Akan Jadi Jabatan Fungsional

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengatakan, guna lebih mengefektifkan pengawasan koperasi baik di pusat dan terutama di daerah, maka pengawas koperasi akan dijadikan jabatan fungsional.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengatakan, guna lebih mengefektifkan pengawasan koperasi baik di pusat dan terutama di daerah, maka pengawas koperasi akan dijadikan jabatan fungsional.

"Usulan jabatan fungsional pengawas koperasi itu sudah kami presentasikan ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan tinggal disempurnakan naskah akademisnya," ungkap Suparno dalam diskusi dengan perwakilan dinas koperasi dari 19 provinsi dan 13 kota/kabupaten di Jakarta, Kamis (22/3).

 

Dengan begitu, lanjut Suparno, jabatan fungsional Pengawas Koperasi ini akan memiliki kelangsungan yang jelas dalam karir. "Sehingga, bila ada orang yang berminat terhadap jabatan fungsional Pengawas Koperasi ini tidak ada lagi rasa takut karirnya akan mentok. Di mana kalau jabatan struktural bisa sampai golongan 4E, maka jabatan fungsional ini juga bisa sampai 4E", tandas Suparno.

 

Menurut Suparno, selama ini kita banyak mendengar fenomena jabatan pengawas koperasi di daerah hanya berjalan selama 2-3 tahun saja lalu diganti orang lain. Bahkan, dengan jangka waktu 10 tahun saja ada keterbatasan memahami koperasi secara utuh, baik dan benar. "Kalau jabatan fungsional Pengawas Koperasi di daerah memiliki kelangsungan, maka akan memperkecil masalah koperasi koperasi di daerah karena fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Marwah koperasi akan terjaga di daerah, tidak belok-belok dalam praktiknya", papar Suparno.

 

Oleh karena itu, Suparno berharap agar dalam mengejar karir tidak hanya di jalur jabatan struktural saja, tapi juga di jabatan fungsional seperti Pengawas Koperasi. "Banyak instansi juga sudah menerapkan hal itu. Oleh karena itu, Kemenkop dan UKM akan terus membekali mereka tentang pengetahuan mengenai perkoperasian yang baik dan benar. Target saya secepatnya hal itu bisa terwujud, karena Kemenpan RB sudah memberikan sinyal positif", ungkap Suparno lagi.

 

Suparno menjelaskan, sejak 2016-2018 dengan menggunakan dana dekonsentrasi, Kemenkop dan UKM telah membentuk Satuan Tugas (satgas) pengawas koperasi. Satgas Pengawas Koperasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi/Kab/Kota yang menangani pengawasan koperasi di bawah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi koperasi dan UMKM.

 

Pada 2016, Satgas Koperasi sebanyak 3.010, tahun 2017 dan 2018 sebanyak 1.712 satgas. "Berdasarkan indikator penetapan kebutuhan (formasi) dan inventarisasi data ASN, maka kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) pengawas koperasi 1.144 orang, terdiri 11 orang di tingkat pusat, dan 1.533 orang di daerah," ungkap Suparno.

 

Suparno mengatakan, rekomendasi perbaikan naskah akademik Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi ini, sebagai tindak lanjut surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang meminta Kemenkop dan UKM melakukan penyempurnaan naskah akademik JF Pengawas Koperasi.

 

Penyempurnaan itu mencakup, pertama, menetapkan rumpun jabatan fungsional Pengawas Koperasi, yang menggambarkan kesamaan karakteristik dan pola kerja. Kedua, melakukan identifikasi dan pemetaan rumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan. Ketiga, menetapkan kualifikasi pendidikan yang terkait dengan kompetensi keahlian di bidang pengawasan koperasi. Keempat, melakukan indentifikasi dan standar kompetensi jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan. "Kelima, menyusun indikator penetapan kebutuhan formasi jabatan fungsional. Keenam, melakukan inventarisasi data PNS pengawas koperasi", jelas Suparno.

 

Sejumlah Masalah

 

Terkait pengawasan koperasi selama ini, Suparno menjelaskan, ada setidaknya lima masalah yang ditemukan di lapangan. "Permasalahan terkait kelembagaan, izin usaha, perubahan AD/ART Koperasi dan koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Juga, koperasi atau lembaga yang berkedok yang diduga melakukan penipuan/investasi bodong. Ini temuan Satgas Investasi", imbuh Suparno.

 

Masalah lain, lanjut Suparno, koperasi simpan pinjam (KSP) yang melayani bukan anggota atau calon anggota yang dijadikan calon anggota terus menerus. Ada juga koperasi yang menetapkan simpanan pokok yang relatif tinggi, dengan motif agar tak semua bisa menjadi anggota koperasi. Selain itu, adanya pembukaan kantor cabang koperasi yang tak sesuai dengan peraturan yang ada", pungkas Suparno. (Agus)

 

 

 

primi sui motori con e-max

Gunung Agung Meletus Strombolian

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Senin (2/7/2018) dari pagi hingga sore hari, Gunung Agung mengalami beberapa kali erupsi kecil dengan tinggi abu vulkanik sekitar 1.000 meter hingga 2.000 meter.  Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Senin (2/7/2018) dari pagi hingga sore hari, Gunung Agung mengalami beberapa kali erupsi kecil dengan tinggi abu vulkanik sekitar 1.000 meter hingga 2.000 meter.

"Pada Senin malam tiba- tiba masyarakat sekitar Gunung Agung dikejutkan letusan disertai dengan suara ledakan keras disertai dengan lontaran batu pijar. PVMBG melaporkan bahwa telah terjadi erupsi Gunung Agung, Bali pada tanggal 2/72018 pukul 21:04 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.142 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Transportasi

Kris Ade: Volume Lalu Lintas pada Periode Mudik 2018 Naik 5,6% di Ruas Tol Tangerang - Merak

CIUJUNG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti Kris Ade Sudiyono mengatakan peningkatan volume lalu lintas pada periode mudik Tahun 2018 diperkirakan 5,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Rombongan Komisaris dan Direksi Pantau Penyelenggaraan Jalan Tol Jasa Marga di Sumatera

Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Refly Harun beserta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga mengadakan kunjungan kerja ke Cabang Belmera, Sumatera Utara, Jumat (20/7) hingga Minggu (22/7). Selain memantau perkembangan terkini Jalan Tol Belawan-Medan-Tj. Morawa, rombongan juga memantau progres pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT). JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Refly Harun beserta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga mengadakan kunjungan kerja ke Cabang Belmera, Sumatera Utara, Jumat (20/7) hingga Minggu (22/7). Selain memantau perkembangan terkini Jalan Tol Belawan-Medan-Tj. Morawa, rombongan juga memantau progres pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT). 

Read more...