yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Hari Koperasi Nasional Akan Dirayakan di Istana Kepresidenan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Hari Koperasi Nasional yang puncaknya jatuh pada 2 Juli 2018 akan dirayakan di Istana Kepresidenan dan mendatangkan para pelaku koperasi terbaik di Indonesia.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Menunda Penerapan Integrasi Sistem Transaksi Tol JORR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Memperhatikan dengan seksama pertimbangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan penerapan Integrasi Sistem Transaksi Tol Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR), Kementerian PUPR menunda penerapan sistem tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait untuk dapat melakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat.

Kemendikbud Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2017. Dengan demikian opini WTP yang diterima Kemendikbud kali ini menjadi yang kelima kali berturut-turut sejak tahun 2013.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2017. Dengan demikian opini WTP yang diterima Kemendikbud kali ini menjadi yang kelima kali berturut-turut sejak tahun 2013. 

 

 

"Semoga laporan hasil pemeriksaan ini dapat mendorong seluruh jajaran Kemendikbud untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam menunjang mutu layanan pendidikan dan kebudayaan," disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada penyerahan LHP di kantor BPK, Jakarta, Jumat (8/6/2018). 

 

Mendikbud menjelaskan bahwa realisasi anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2017 sebesar Rp36,87 triliun, atau 97,10 persen dari pagu sebesar Rp37,97 Triliun. Sebagian besar digunakan untuk membiayai program prioritas seperti Tunjangan Fungsional, Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kualifikasi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selain itu, anggaran 2017 juga digunakan untuk bantuan pemerintah kepada satuan pendidikan/organisasi/lembaga masyarakat penyelenggara pendidikan dan kebudayaan, antara lain untuk rehab ruang belajar, pembangunan USB, RKB, sekolah berasrama, SD-SMP satu atap, laboratorium, perpustakaan, bantuan peningkatan kualitas guru/sekolah, Kurikulum 2013, Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), layanan pendidikan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T). 

 

"Serta untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang membantu siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk untuk anak yatim piatu," kata Muhadjir. 

 

Menyoal beberapa permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan terkait dengan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Mendikbud menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dan penatausahaan BMN pada kantor/satuan kerja. 

 

"Kemendikbud akan terus berupaya optimal untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan," ujar Guru Besar Universitas Negeri Malang ini. 

 

Pada penyerahan LHP hari ini, Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, menyerahkan langsung LHP kepada Mendikbud, Menteri Kesehatan serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketiga instansi mendapatkan opini WTP yang telah melewati review berjenjang untuk menjamin pelaksanaan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Opini WTP atas LKPP Tahun 2017 ini merupakan yang kedua kalinya, setelah Pemerintah Pusat memperoleh opini WTP atas LKPP Tahun 2016. Sebanyak 80 LKKL (90,9%) mendapat WTP, 6 LKKL (6,8%) mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan 2 LKKL (2,3%) mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

 

Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali tentang pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP akan terus bertambah, dan tidak ada lagi yang mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Presiden mengharapkan agar entitas yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukan terobosan-terobosan sehingga tahun 2018 dapat lebih baik lagi. 

 

"Saya tidak akan bosan mengingatkan supaya kita benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara, keuangan rakyat. Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat. Yang namanya uang negara, uang rakyat, harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," ujar Presiden. (Agus) 

 

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau Bendungan Kuningan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/5/2018).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/5/2018).

Presiden Jokowi mengatakan, Bendungan Kuningan seluas 221 hektar yang membendung Sungai Cikaro tersebut akan memiliki volume tampung total sebesar 25,9 juta m3. Dengan daya tampung sebesar itu, bendungan multifungsi ini akan menjadi sumber pengairan irigasi seluas 3.000 hektar sawah di dua Daerah Irigasi (DI) yakni DI Cileuweung di Kabupaten Kuningan seluas 1.000 hektar dan DI Jangkelok di Kabupaten Brebes seluas 2.000 hektar.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mendorong Gerakan Bersih Kali Ciliwung di Kota Depok

Masyarakat Peduli dan Pecinta Lingkungan Kota Depok Catur Susanto mengungkapkan untuk menjaga dan melestarikan tepian Kali Ciliwung yang melintas wilayah Kota Depok, sudah banyak program yang dijalankan Pemkot Depok dan masyarakat sekitar.DEPOK, JURNAL IBUKOTA: Masyarakat Peduli dan Pecinta Lingkungan Kota Depok Catur Susanto mengungkapkan untuk menjaga dan melestarikan tepian Kali Ciliwung yang melintas wilayah Kota Depok, sudah banyak program yang dijalankan Pemkot Depok dan masyarakat sekitar.

Read more...

Transportasi

Guna mengurai Kepadatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Berkoordinasi dengan Kepolisian Lakukan Beberapa Upaya Rekayasa Lalu Lintas

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Senior Specialist Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti mengatakan mulai pukul 20.40 WIB, Jasa Marga atas diskresi Kepolisian telah memperpanjang pemberlakuan satu arah (ke arah Jakarta) mulai dari Km 72 sampai dengan Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama.