yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menteri Puspayoga Inisiasi Koperasi Jadi Pengelola Pasar Rakyat

BANGLI, JURNAL IBUKOTA :  Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meresmikan beroperasinya Pasar Rakat Desa Bayunggede, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Selasa (16/1/2018). Penandatanganan prasasti menandai peresmian pasar tersebut. Pasar Rakyat Bayunggede termasuk dalam program revitalisasi Kementerian Koperasi dan UKM yang sumber anggarannya berasal dari dana tenaga pembantuan tahun 2017 sebesar Rp 684 juta. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Akhir Tahun 2018, Jalan Paralel Perbatasan di Kalbar Ditargetkan Sudah Tembus 805 Km

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin dan Zeni TNI Angkatan Darat menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat yakni ruas Nanga Era-Batas Kalimantan Timur sepanjang 60 km dengan nilai Rp 178,47 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan 335 hari. Penandatanganan dilakukan Senin (15/1/2018) di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta.

Read more...

Perpres Penguatan Pendidikan Karakter Diteken Presiden, Kemendikbud Segera Siapkan Aturan Turunan

Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Rabu (6/9). Dengan Perpres ini, Presiden berharap agar pendidikan karakter dapat berjalan baik di sekolah-sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Rabu (6/9). Dengan Perpres ini, Presiden berharap agar pendidikan karakter dapat berjalan baik di sekolah-sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.

 

Kepala Negara memastikan bahwa Perpres tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan dan teknis sehingga dapat betul-betul diterapkan di lapangan.

“Ini juga memberikan payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan walikota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter; baik di madrasah, sekolah, dan di masyarakat. Saya kira kekuatan kepentingan Perpres ini ada di situ,” tuturnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa cakupan Perpres memperluas Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres ini, menurutnya, menguatkan gerakan penguatan pendidikan karakter yang dimulai sejak tahun 2016.

“Pasti nanti ada Permen. Dalam minggu ini kita siapkan peraturan menteri yang merupakan turunan dari Perpres,” katanya saat berjalan keluar dari Istana Merdeka usai mendampingi Presiden bertemu dengan pemangku kepentingan pendidikan karakter.

Penguatan Pendidikan Karakter meliputi satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sesuai pasal 15, pendanaan pelaksanaan PPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketentuan peralihan dalam Perpres PPK ini menegaskan bahwa bagi satuan pendidikan formal yang telah melaksanakan PPK dengan pola lima hari sekolah tetap dapat meneruskan kegiatan tersebut. Adapun pasal 9 menyatakan bahwa penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal dapat dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

“Kan naik ke Perpres, cakupannya semakin luas, tidak hanya di kewenangan Kemendikbud saja. Harinya opsional,” ujar Mendikbud.

*Kerja Bersama Kuatkan Karakter Bangsa*

PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Salah satu pokok penting pelaksanaan PPK yang disebutkan dalam pasal 2 adalah upaya serius pemerintah untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan. Selain pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, PPK juga menyasar kelompok masyarakat, dan lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama.

Bab III Perpres Nomor 87 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK; mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Presiden.

Adapun Mendikbud bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal di bawah kewenangannya; mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya; melakukan kerja sama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menko PMK.

Peran penting Pemerintah Daerah dalam PPK nampak pada pasal 13 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Pemda bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenanganannya; mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK; menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK. Pemda juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPK.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga disebut dalam Perpres PPK. Kemendagri berperan penting untuk mengoordinasikan kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Resmikan Embung di NTT

“Kuncinya di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao, hanya satu, air. Jika ada air, maka pertanian, perkebunan, peternakan bisa meningkat,” kata Presiden Joko Widodo seusai peresmian proyek-proyek strategis Kementerian PUPR di Kabupaten Ndao, yang dipusatkan di Embung Saina, Selasa (9/1).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Infrastruktur menjadi kunci peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan hasil pembangunan.

Pulau Rote sebagai pulau paling selatan Indonesia dikenal sebagai daerah rawan air. Kementerian PUPR telah melakukan program penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku melalui pembuatan sumur bor dan embung.

“Kuncinya di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao, hanya satu, air. Jika ada air, maka pertanian, perkebunan, peternakan bisa meningkat,” kata Presiden Joko Widodo seusai peresmian proyek-proyek strategis Kementerian PUPR di Kabupaten Ndao, yang dipusatkan di Embung Saina, Selasa (9/1). 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...