yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Primkop Kartika Widya Sejahtera Hadirkan Kemudahan bagi Masyarakat Banjarbaru

BANJARBARU, Kalsel, JURNAL IBUKOTA:  Primer Koperasi Kartika Widya Sejahtera di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi teladan koperasi angkatan yang senantiasa berupaya menghadirkan kemudahan dan layanan bagi masyarakat sekitar.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pemerintah dan DPR Mulai Pembahasan RUU SDA

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang merupakan RUU inisiatif DPR. Dimulainya pembahasan RUU SDA disepakati dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR dengan beberapa Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU SDA, di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

Read more...

Perpres Penguatan Pendidikan Karakter Diteken Presiden, Kemendikbud Segera Siapkan Aturan Turunan

Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Rabu (6/9). Dengan Perpres ini, Presiden berharap agar pendidikan karakter dapat berjalan baik di sekolah-sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Rabu (6/9). Dengan Perpres ini, Presiden berharap agar pendidikan karakter dapat berjalan baik di sekolah-sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.

 

Kepala Negara memastikan bahwa Perpres tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan dan teknis sehingga dapat betul-betul diterapkan di lapangan.

“Ini juga memberikan payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan walikota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter; baik di madrasah, sekolah, dan di masyarakat. Saya kira kekuatan kepentingan Perpres ini ada di situ,” tuturnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa cakupan Perpres memperluas Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres ini, menurutnya, menguatkan gerakan penguatan pendidikan karakter yang dimulai sejak tahun 2016.

“Pasti nanti ada Permen. Dalam minggu ini kita siapkan peraturan menteri yang merupakan turunan dari Perpres,” katanya saat berjalan keluar dari Istana Merdeka usai mendampingi Presiden bertemu dengan pemangku kepentingan pendidikan karakter.

Penguatan Pendidikan Karakter meliputi satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sesuai pasal 15, pendanaan pelaksanaan PPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketentuan peralihan dalam Perpres PPK ini menegaskan bahwa bagi satuan pendidikan formal yang telah melaksanakan PPK dengan pola lima hari sekolah tetap dapat meneruskan kegiatan tersebut. Adapun pasal 9 menyatakan bahwa penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal dapat dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

“Kan naik ke Perpres, cakupannya semakin luas, tidak hanya di kewenangan Kemendikbud saja. Harinya opsional,” ujar Mendikbud.

*Kerja Bersama Kuatkan Karakter Bangsa*

PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Salah satu pokok penting pelaksanaan PPK yang disebutkan dalam pasal 2 adalah upaya serius pemerintah untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan. Selain pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, PPK juga menyasar kelompok masyarakat, dan lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama.

Bab III Perpres Nomor 87 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK; mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Presiden.

Adapun Mendikbud bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal di bawah kewenangannya; mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya; melakukan kerja sama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menko PMK.

Peran penting Pemerintah Daerah dalam PPK nampak pada pasal 13 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Pemda bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenanganannya; mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK; menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK. Pemda juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPK.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga disebut dalam Perpres PPK. Kemendagri berperan penting untuk mengoordinasikan kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Gunung Agung Meletus Strombolian

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Senin (2/7/2018) dari pagi hingga sore hari, Gunung Agung mengalami beberapa kali erupsi kecil dengan tinggi abu vulkanik sekitar 1.000 meter hingga 2.000 meter.  Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Senin (2/7/2018) dari pagi hingga sore hari, Gunung Agung mengalami beberapa kali erupsi kecil dengan tinggi abu vulkanik sekitar 1.000 meter hingga 2.000 meter.

"Pada Senin malam tiba- tiba masyarakat sekitar Gunung Agung dikejutkan letusan disertai dengan suara ledakan keras disertai dengan lontaran batu pijar. PVMBG melaporkan bahwa telah terjadi erupsi Gunung Agung, Bali pada tanggal 2/72018 pukul 21:04 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.142 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Transportasi

Kris Ade: Volume Lalu Lintas pada Periode Mudik 2018 Naik 5,6% di Ruas Tol Tangerang - Merak

CIUJUNG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti Kris Ade Sudiyono mengatakan peningkatan volume lalu lintas pada periode mudik Tahun 2018 diperkirakan 5,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Jasa Marga Capai Pertumbuhan EBITDA 10,39%

Di tengah masa ekspansi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat menjaga pertumbuhan EBITDA. Pada semester I tahun 2018 pertumbuhan EBITDA mencapai nilai Rp 2,90 Triliun atau tumbuh 10,39% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, sedangkan untuk Margin EBITDA sebesar 60,48% atau tumbuh 2,54% dari semester I tahun 2017. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Di tengah masa ekspansi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat menjaga pertumbuhan EBITDA. Pada semester I tahun 2018 pertumbuhan EBITDA mencapai nilai Rp 2,90 Triliun atau tumbuh 10,39% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, sedangkan untuk Margin EBITDA sebesar 60,48% atau tumbuh 2,54% dari semester I tahun 2017. 

Read more...