yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Mengembalikan Peran Koperasi Perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelengaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya dilakukan oleh koperasi diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari 144 koperasi perikanan penyelenggara pelelangan ikan di pulau Jawa, tinggal 48 koperasi perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI, sisanya 96 koperasi perikanan sudah tidak sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI dan ini berdampak pada penurunan kinerja koperasi perikanan, yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada nelayan anggotanya.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

15 Venue Olahraga di Kompleks GBK Sudah Rampung

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 atau disebut Panitia Nasional Inasgoc (Indonesia Asian Games Organizing Committee) memimpin rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII di Wisma Serbaguna, Gedung INASGOC, Senayan Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Read more...

Prof. IB Rahmadi Supancana: Pentingnya Standardisasi Tools dalam Merumuskan Kebijakan dan Regulasi untuk Menunjang Iklim Bisnis serta Investasi di Indonesia

Untuk mencermati serta menggali kegagalan maupun keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta dalam rangka mensikapi keprihatinan Presiden menyangkut implementasi kebijakan, visi dan misi beliau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kiranya perlu dilakukan reflective observation terhadap cara-cara yang telah dilakukan dalam menjabarkan berbagai kebijakan tersebut.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Untuk mencermati serta menggali kegagalan maupun keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta dalam rangka mensikapi keprihatinan Presiden menyangkut implementasi kebijakan, visi dan misi beliau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kiranya perlu dilakukan reflective observation terhadap cara-cara yang telah dilakukan dalam menjabarkan berbagai kebijakan tersebut.

 

Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. I. B. Rahmadi Supancana, pada acara diskusi “Better Regulations Tools for Policy Making” yang diselenggarakan oleh Bappenas, WorldBank dan Pusat Kajian Regulasi, dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas,  Bambang Brodjonegoro dan dihadiri oleh Pejabat Eselon I di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kantor Staf Presiden, Kantor Wakil Presiden dan Sekretariat Kabinet  pada Selasa,  (6 Februari 2018) bertempat di hotel Grand Mahakam Jakarta.

 

 

sebagaimana diketahui bersama bahwa seluruh jajaran kabinet telah bekerja keras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui visi-misi Presiden, namun pada kenyataannya masih saja terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Presiden saat ini diantaranya: pencapaian ekspor yang tidak maksimal, perlunya dicari akar masalah yang menghambat investasi dan perdagangan, masalah regulasi yang menghambat impor (larangan dan pembatasan), penegakan hukum tentang SNI, penerimaan pajak yang belum maksimal, biaya logistik yang masih tinggi, hambatan dalam pembangunan infrastruktur, koordinasi kelembagaan yang tidak optimal, pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang tidak optimal, tidak efektifnya paket kebijakan ekonomi di daerah, masih banyaknya perijinan, dll. Dari berbagai isu yang menjadi concern Presiden, tentunya perlu dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan pokok dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khususnya terkait iklim bisnis dan investasi di Indonesia. 

Cara yang paling mudah untuk menangani berbagai permasalahan dalam proses perumusan maupun implementasi suatu kebijakan adalah dengan mencermati baik kegagalan maupun keberhasilan  negara-negara lain (lesson learned) dalam melakukan reformasi struktural di bidang perekonomian yang ditunjang oleh reformasi regulasi. 

 

Terdapat unsur-unsur kunci yang mencerminkan “best practices” dari negara-negara yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya karena sukses dalam melakukan reformasi regulasi, diantaranya: Strong Political Will; Lead directly by the head of government; Adanya kebijakan khusus tentang Reformasi Regulasi; Adanya Mandat Hukum yang Kuat; Penerapan RIA sebagai Model Analisis; Pengembangan Tools yang berstandar Internasional, akuntabel, mudah digunakan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia; Adanya Single Regulatory Management; Adanya Penataan Kelembagaan (Regulatory oversight body’ regulatory advisory body, regulatory promotional body); Menerapkan Whole Government Approach; Adanya Capacity Building, baik secara kelembagaan maupun secara Individual; Pelibatan masyarakat mengawal proses Reformasi Regulasi; Adanya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi regulasi; Penerapan Sanksi dan Insentif; Penetapan Time-Line dan sasaran pencapaian target sesuai dengan fase-fasenya. Jika seluruh komponen ini dapat dilaksanakan, maka dapat dipastikan iklim bisnis dan invetasi nasional akan berdaya saing karena didukung oleh kebijakan dan regulasi yang lebih memberikan kepastian “predictable”.

Dari berbagai unsur tersebut salah satu unsur penting adalah diadopsinya Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai tools yang berstandard Internasional, akuntabel namun dapat diterapkan secara fleksibel, meskipun harus konsisten. RIA adalah pendekatan analitis dan sistematis terhadap problema regulasi, mencakup berbagai sarana dan teknik yang ditujukan untuk menilai efek regulasi. RIA juga merupakan cara yang terstruktur untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil putusan dan publik. Adapun beberapa tahapan RIA yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan di antaranya: Problem Definition, Penetapan Tujuan dan Kendala, Merumuskan Alternative to Policy or  Regulation, Data Collection, Analisis Manfaat dan Biaya, Konsultasi Publik, Persiapan Implementasi dan Monitoring, Evaluation and Fitness Check. 

Pada akhir diskusi, dalam pemaparannya Prof. Supancana yang didampingi oleh tim peneliti dari pusat Kajian Regulasi di antaranya, Maman, Frida dan Susi,  mendorong agar para pengambil kebijakan, regulator serta teknokrat utama di Bappenas untuk dapat menetapkan dan menyepakati pemanfaatan RIA sebagai tools dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan dan regulasi. Sehingga ke depannya setiap Kementerian/Lembaga memiliki standard yang sama dalam melakukan perumusan kebijakan dan regulasi, agar lebih mudah baik pada saat dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, implementasi, penegakan, serta monitoring dan evaluasinya. (*/Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Tinjau Program Kotaku di Ambon

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff. 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...