yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Gerakan Inovasi Koperasi dan UKM di Kulonprogo Dapat Pengakuan Dunia

NEW YORK, JURNAL IBUKOTA: Gerakan inovasi untuk koperasi dan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) di Kulonprogo, DI Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan dunia dalam forum PBB.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pekerjaan Perbaikan Jalan Dihentikan H-10 hingga H+10 Lebaran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kesiapan infrastruktur jalan baik jalan tol dan non tol dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Tingkat kemantapan jalan nasional yang menjadi jalur mudik mencapai 90%.  

Read more...

Program Wirausaha Pemula Kemenkop dan UKM Sasar Daerah Perbatasan Negara

Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan daerah perbatasan negara sebagai salah satu fokus pelaksanaan program Wirausaha Pemula (WP) pada tahun 2018. Dengan tujuan utamanya, yakni untuk mendukung pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan daerah perbatasan negara sebagai salah satu fokus pelaksanaan program Wirausaha Pemula (WP) pada tahun 2018. Dengan tujuan utamanya, yakni untuk mendukung pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

 

 

Asdep Permodalan, Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto mengatakan daerah perbatasan negara adalah daerah yang perlu mendapat perhatian. Dia meyakini dengan pemberdayaan UMKM dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. 

 

“Pembangunan infrastruktur bila tidak dibarengi dengan pemberdayaan UMKM maka akan lama pertumbuhan perekonomiannya,” kata Luhur dalam Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Perbatasan Negara di Jakarta, Senin (19/3/2018). 

 

Luhur menegaskan pihaknya akan mendukung pengembangan UMKM melalui program WP. Karena apabila pelaku UMKM tidak diperkuat, maka ia menilai itu bisa mengakibatkan kerawanan sosial. Misalnya mudahnya penyeludupan, daya beli masyarakat dan, daya saing pelaku UMKM menurun.

 

Dengan program WP ini, para pelaku UMKM akan diberikan dukungan permodalan melalui kegiatan bantuan pemerintah. Namun UMKM harus mengusulkan proposal terlebih dahulu, dilengkapi dengan persyaratan antara lain, telah melakukan usaha produksi minimal 6 (enam) bulan, memiliki Ijin Usaha, serta memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis. 

 

“Mengingat UMKM di daerah perbatasan, umumnya belum memperoleh pelatihan, maka perlu diberikan pelatihan yang dilakukan oleh perangkat daerah atau bisa bekerjasama dengan perbankan atau perusahaan setempat dengan mengoptimalkan dana CSR,” tegas Luhur. 

 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Perbatasan, BNPP Boy Tenjuri menyampaikan bahwa pemerintah telah merenovasi dan membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu 3 PLBN di Kalimantan Barat, 1 PLBN di Nusa Tenggara Timur dan 3 PLBN di Papua. Direncanakan akan dibangun lagi 10 PLBN.

 

“Pembangunan PLBN bertujuan antara lain untuk meningkatkan keamanan. Oleh karena itu, agar kondisi di daerah perbatasan lebih kondusif, maka perlu ada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menggairahkan perkonomian,” katanya.

 

Dia mengatakan pengembangan UMKM menjadi penting dilakukan namun perlu sinergi dengan kementerian/lembaga, maupun BUMN. Diharapkan dengan sinergi ini masyarakat di sekitar wilayah PLBN dapat lebih sejahtera, UMKM berkembang, serta meningkatkan daya saing produk UMKM. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Dalam Waktu Dekat, Akan Diimplementasikan Satu Tarif Merata di Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.SEMARANG, JURNAL IBUKOTA :  Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.

Read more...