yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

SUKABUMI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Sebab peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Elek Yo Band : Kompak Bekerja Kompak Berkesenian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selalu kompak dalam bekerja terutama menyangkut kebijakan lintas Kementerian/Lembaga.

Read more...

Diskriminasi Gender Masih Ada, Kemenko PMK Ingin Peningkatan Komitmen K/L

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. Sujatmi mengatakan, diskriminasi gender masih menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan di Indonesia. “Kendati diskriminasi gender sudah semakin berkurang, namun faktanya masih tetap ada,” ujar Sujatmiko di Kantor Kemenko PMK.

 

Sebelumnya, menukil data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama dua dasawarsa terakhir, persentase kontribusi perempuan pada usia 15 tahun ke atas di bidang ekonomi meningkat dari 41,29 persen pada 2005 menjadi 45,76 persen pada 2015.

“Namun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih belum mencapai 50 persen,” tutur Sujatmiko.

Sujatmiko menganggap, diskriminatif gender yang menimpa kaum perempuan itu banyak terjadi di sektor industri atau pabrik yang sebatas mempekerjakan perempuan hanya sebagai buruh. “Diskriminasi gender harus dihilangkan dan mewujudkan kesetaraan gender akan terus kami lakukan,” jelas pejabat Kemenko PMK itu.

Lebih lanjut, sebagai pengawal isu gender di Kemenko PMK, Sujatmiko juga menjelaskan bahwa tingkat keterlibatan perempuan di parlemen juga masih berada di kisaran 17,32 persen dari total kursi di legislatif pusat dan daerah. Karena itu, Pemerintah akan terus memfokuskan terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan gender.

“Melalui kebijakan tersebut kita memerlukan partisipasi aktif dunia swasta dalam hal ini pelaku usaha lewat program tanggung jawab korporasinya (CSR) dan juga peran serta masyarakat,” ungkap Sujatmiko.

Bagi Sujatmiko, untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan perlu kerja bersama, tidak akan berhasil kalau masih jalan sendiri-sendiri. “Kita perlu motor penggerak agar dapat maju bersama karena kalau sudah bersama, Kita pasti bisa,” tegasnya.

Kemenko PMK untuk masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian berupa Pengembangan industri rumahan; Pemberdayaan TKI purna (termasuk korban TPPO); Mendorong Swasta/Pengusaha untuk memrogramkan CSR; Membangun jejaring kerja antar kelompok perempuan (Ormas/LSM dan perorangan); dan Mendorong peningkatan komitmen K/L dan Pemda.(***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...