yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

SUKABUMI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Sebab peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Elek Yo Band : Kompak Bekerja Kompak Berkesenian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selalu kompak dalam bekerja terutama menyangkut kebijakan lintas Kementerian/Lembaga.

Read more...

Melalui RUU PKS, Kemenko PMK Ingin Intervensi Kekerasa Seksual Dilakukan Secara Serius

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sangat prihatin atas tindak kekerasan seksual yang terus terjadi belakangan ini. Pasalnya angka kekerasan seksual dari tahun ke tahun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Catatan Komnas Perempuan pada tahun 2016 telah terjadi 5.785 kasus.

 

“Kekerasan seksual telah menjadi masalah yang cukup serius, maka intervensinya pun harus benar-benar kita lakukan secara serius,” ucap Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Dr. Sujatmiko.

Sebelumnya, jajaran Kemenko PMK pagi ini membuka rapat koordinasi (rakor) lanjutan guna membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Rabu (6/12).  “RUU PKS ini telah menjadi inisiatif DPR dan telah disusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU tentang PKS,” ujarnya.

Disisi lain, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA ,Vennetia R. Danes mengatakan bahwa nantinya akan dibentuk tim khusus untuk mempelajari dan merumuskan RUU tentang PKS ini. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang memberikan pemulihan pada korban, melalui pengaturan tentang peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus diluar KUHP, untuk itu disusunlah RUU terkait PKS.

Terakhir, Sujatmiko menyampaikan bahwa diadakannya rakor ini untuk mendapatkan kesamaan persepsi antara pemerintah dan Komnas Perempuan agar satu suara dalam mempersiapkan pembahasan RUU PKS di DPR.

Diketahui, hadir pada rakor ini perwakilan dari Kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM,Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, dan lainnya. (***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...