yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

SUKABUMI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Sebab peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Elek Yo Band : Kompak Bekerja Kompak Berkesenian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selalu kompak dalam bekerja terutama menyangkut kebijakan lintas Kementerian/Lembaga.

Read more...

Kemenko PMK Dorong Peningkatan Perlindungan TKI di Luar Negeri

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengupayakan peningkatan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. "Memberikan perlindungan kepada TKI perlu langkah serius dan kesungguhan kita bersama," ucap Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Dr. Sujatmiko saat melakukan rapat koordinasi perbaikan tata kelola TKI untuk daerah perbatasan dan daerah kantong (sumber) TKI di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Selasa (5/12).

 

Menurut Sujatmiko, perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu harusnya selalu ditingkatkan. Oleh karana itu, kata Sujatmiko, pemerintah mencanangkan program perbaikan tata kelola layanan TKI baik di daerah perbatasan maupun daerah kantong dengan pembangunan Layanan Terpadu  Satu Atap (LSTA). "Dengan kebijakan pemerintah seperti yang fokus pada pembangunan LSTA di perbatasan ini, saya harap akan lebih melayani di semua bidang termasuk lalu lalang TKI,” tandasnya.

Sebelumnya, hal khusus yang dibahas dalam rakor ini adalah perkembangan LTSA bagi TKI. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan bahwa sejauh ini pemerintah sudah secara serius membangun LSTA di tiga lokasi pada 2015, lima lokasi pada 2016. 10 lokasi pada 2017. Sedangkan disisi lain, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan merencanakan target pembangunan LSTA pada 2019 mendatang sebanyak 52 titik di wilayah Indonesia. 

Melalui hal ini, Sujatmiko berharap perbaikan tata kelola Layanan TKI di daerah perbatasan dan daerah kantong TKI dapat berjalan dengan baik. "Dengan begini calon TKI akan mendapatkan layanan informasi dan dokumen yang mudah, cepat, transparan, dan bebas praktik korupsi," Sujatmiko menjelaskan.

Selain hal itu, kata sujatmiko, Diperlukan langkah koordinasi dan sinkronisasi agar perbaikan tata kelola LTSA dapat lebih baik lagi untuk ke depannya. “Segala macam persoalan di perbatasan kita harus selesaikan secara komprehensif dan yang terpenting kita mensosialisasikan kepada stakeholder bahwa kita mempunyai pemahaman yang sama, komitmen bersama untuk perbaikan tata kelola TKI," jelas Sujatmiko.

Diketahui, rapat yang diselenggarakan di lantai 1 Kantor Kemenko PMK itu, dihadiri oleh Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono M.A; Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro; Perwakilan dari Kemenaker; Kemenkes; Kemensos; KPK; POLRI; dan K/L terkait lainnya. (***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...