yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Gerakan Inovasi Koperasi dan UKM di Kulonprogo Dapat Pengakuan Dunia

NEW YORK, JURNAL IBUKOTA: Gerakan inovasi untuk koperasi dan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) di Kulonprogo, DI Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan dunia dalam forum PBB.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pekerjaan Perbaikan Jalan Dihentikan H-10 hingga H+10 Lebaran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kesiapan infrastruktur jalan baik jalan tol dan non tol dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Tingkat kemantapan jalan nasional yang menjadi jalur mudik mencapai 90%.  

Read more...

Kemenko PMK Dorong Peningkatan Perlindungan TKI di Luar Negeri

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengupayakan peningkatan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. "Memberikan perlindungan kepada TKI perlu langkah serius dan kesungguhan kita bersama," ucap Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Dr. Sujatmiko saat melakukan rapat koordinasi perbaikan tata kelola TKI untuk daerah perbatasan dan daerah kantong (sumber) TKI di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Selasa (5/12).

 

Menurut Sujatmiko, perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu harusnya selalu ditingkatkan. Oleh karana itu, kata Sujatmiko, pemerintah mencanangkan program perbaikan tata kelola layanan TKI baik di daerah perbatasan maupun daerah kantong dengan pembangunan Layanan Terpadu  Satu Atap (LSTA). "Dengan kebijakan pemerintah seperti yang fokus pada pembangunan LSTA di perbatasan ini, saya harap akan lebih melayani di semua bidang termasuk lalu lalang TKI,” tandasnya.

Sebelumnya, hal khusus yang dibahas dalam rakor ini adalah perkembangan LTSA bagi TKI. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan bahwa sejauh ini pemerintah sudah secara serius membangun LSTA di tiga lokasi pada 2015, lima lokasi pada 2016. 10 lokasi pada 2017. Sedangkan disisi lain, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan merencanakan target pembangunan LSTA pada 2019 mendatang sebanyak 52 titik di wilayah Indonesia. 

Melalui hal ini, Sujatmiko berharap perbaikan tata kelola Layanan TKI di daerah perbatasan dan daerah kantong TKI dapat berjalan dengan baik. "Dengan begini calon TKI akan mendapatkan layanan informasi dan dokumen yang mudah, cepat, transparan, dan bebas praktik korupsi," Sujatmiko menjelaskan.

Selain hal itu, kata sujatmiko, Diperlukan langkah koordinasi dan sinkronisasi agar perbaikan tata kelola LTSA dapat lebih baik lagi untuk ke depannya. “Segala macam persoalan di perbatasan kita harus selesaikan secara komprehensif dan yang terpenting kita mensosialisasikan kepada stakeholder bahwa kita mempunyai pemahaman yang sama, komitmen bersama untuk perbaikan tata kelola TKI," jelas Sujatmiko.

Diketahui, rapat yang diselenggarakan di lantai 1 Kantor Kemenko PMK itu, dihadiri oleh Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono M.A; Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro; Perwakilan dari Kemenaker; Kemenkes; Kemensos; KPK; POLRI; dan K/L terkait lainnya. (***)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Dalam Waktu Dekat, Akan Diimplementasikan Satu Tarif Merata di Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.SEMARANG, JURNAL IBUKOTA :  Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.

Read more...