yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Ketua MUI Sebut Koperasi Cocok Jadi Wadah Pemberdayaan Ekonomi Umat

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin ikut mendorong terbentuknya koperasi di berbagai daerah. Ma’ruf menyebut koperasi sangat cocok menjadi wadah pemberdayaan ekonomi umat, di samping berperan sebagai pemutus kesenjangan. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Ruas Tol Brebes Timur-Pemalang dalam Kondisi Mantap untuk Mudik 2018

BREBES, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Jalan Tol seksi 3 dan 4  Pejagan-Pemalang sepanjang 37,3 km dari Brebes Timur hingga Pemalang dalam kondisi mantap siap operasi, namun masih tetap akan fungsional tanpa tarif pada mudik Lebaran 2018. 

Read more...

Masterplan Pembangunan Kawasan Perdesaan Harus Menjadi Milik Daerah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK, Awal Subandar menyampaikan Kabinet Kerja saat ini yang di pimpin oleh presiden Joko Widodo mendorong daerah untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Daerah untuk membangun wilayahnya sesuai  aspirasi dan partisipasi masyarakat.

 

Keberpihakan pemerintah kepada desa, terang Awal, sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi dana desa (DD) yang digelontorkan pemerintah langsung pada desa. Tahun 2015 alokasi DD sebesar Rp. 20, 76 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp. 46, 98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun.

“Selain dana desa juga ditambah dengan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2017 yang diarahkan ke daerah. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplyer efek yang luas,” terangnya di Jakarta, menanggapi perkembangan program pembangunan desa.

Namun demikian, pembangunan desa, tambahnya,  tidak hanya memikirkan kemajuan desa secara individu, tetapi harus mampu bekerja sama dengan desa-desa lain.

“Suatu desa penghasil produk pertanian, baru akan mampu memenuhi kebutuhan pasar jika ditambah pasokan dari desa lainnya. Sebab skala produksi satu desa tidak akan mencukupi untuk sebuah industri besar," jelasnya.

Di samping itu, efisiensi pembangunan pasar, sarana prasarana pengolahan pasca panen dan industri, dinilainya akan jadi efisien jika desa-desa dapat tergabung dalam kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota.

Awal juga menyampaikan bahwa membangun kawasan merupakan strategi untuk membangun sejumlah desa sekaligus. Melalui pembangunan kawasan perdesaan akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain: pertama, program-program Kementerian/Lembaga diharapkan akan lebih mudah untuk menjangkau hingga ke desa-desa; Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan infrastruktur, sarana dan prasarana; Ketiga,  meningkatkan etos kerja dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama; Keempat, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat.

Terkait pendekatan kawasan perdesaan, Awal berharap akan mengubah pola pikir kita untuk berpikir lebih luas dalam satu kesatuan utuh pembangunan dari proses produksi hingga ke pemasaran, dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan ada 39 lokasi  pusat pertumbuhan yang tertuangan dalam RPJMN 2015-2019 berada pada 60 kabupaten. Untuk itulah lokasi-lokasi menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). 

“Pengembangan KPPN akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan, memperkuat konektivitas desa-kota. Sekaligus mendorong pembangunan desa-desa dan kawasan sekitarnya yang saat ini masih berstatus sebagai desa berkembang dan tertinggal,” ujarnya.

Namun demikian, Awal menilai, tekad dan partisipasi daerah menjadi modal utama pembangunan kawasan perdesaan. Tanpa kemauan dari masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, pembangunan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan tidaklah terwujud.

Terkait dengan masterplan pembangunan kawasan perdesaan, menurut Awal, daerah harus ambil masterplan tersebut. Masterplan bukan lagi milik BPIW, ATR, Kemendes PDTT, Bappenas, dan Kemenko PMK, maupun pemerintah pusat. Masterplan kepemilikannya ada pada daerah masing-masing yaitu Bupati dan jajarannya.

Beberapa daerah telah melakukan Kesepakatan Bersama Komitmen Pengembangan Kawasan Pembangunan Prioritas Nasional (KPPN). Di antaranya pemerintah daerah Morowali, Luwu Timur, Sidenreng Rappang, Empat Lawang, Dompu, Banjar, Mempawah, Toba Samosir, Pakpak Bharat, dan Berau. (***)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mendorong Gerakan Bersih Kali Ciliwung di Kota Depok

Masyarakat Peduli dan Pecinta Lingkungan Kota Depok Catur Susanto mengungkapkan untuk menjaga dan melestarikan tepian Kali Ciliwung yang melintas wilayah Kota Depok, sudah banyak program yang dijalankan Pemkot Depok dan masyarakat sekitar.DEPOK, JURNAL IBUKOTA: Masyarakat Peduli dan Pecinta Lingkungan Kota Depok Catur Susanto mengungkapkan untuk menjaga dan melestarikan tepian Kali Ciliwung yang melintas wilayah Kota Depok, sudah banyak program yang dijalankan Pemkot Depok dan masyarakat sekitar.

Read more...

Transportasi

Pastikan Kesiapan Mudik, Kementerian BUMN Tinjau Jalur-Jalur Mudik dari Jakarta hingga Solo

Dalam rangka memastikan kesiapan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dalam menyiapkan pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2018 (Idul Fitri 1439 H) yang aman, nyaman dan lancar, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lakukan tinjauan ke ruas-ruas jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga dan kelompok usahanya.SEMARANG, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangka memastikan kesiapan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dalam menyiapkan pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2018 (Idul Fitri 1439 H) yang aman, nyaman dan lancar, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lakukan tinjauan ke ruas-ruas jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga dan kelompok usahanya.

Read more...