yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

SUKABUMI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Sebab peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Elek Yo Band : Kompak Bekerja Kompak Berkesenian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selalu kompak dalam bekerja terutama menyangkut kebijakan lintas Kementerian/Lembaga.

Read more...

Masterplan Pembangunan Kawasan Perdesaan Harus Menjadi Milik Daerah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK, Awal Subandar menyampaikan Kabinet Kerja saat ini yang di pimpin oleh presiden Joko Widodo mendorong daerah untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Daerah untuk membangun wilayahnya sesuai  aspirasi dan partisipasi masyarakat.

 

Keberpihakan pemerintah kepada desa, terang Awal, sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi dana desa (DD) yang digelontorkan pemerintah langsung pada desa. Tahun 2015 alokasi DD sebesar Rp. 20, 76 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp. 46, 98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun.

“Selain dana desa juga ditambah dengan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2017 yang diarahkan ke daerah. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplyer efek yang luas,” terangnya di Jakarta, menanggapi perkembangan program pembangunan desa.

Namun demikian, pembangunan desa, tambahnya,  tidak hanya memikirkan kemajuan desa secara individu, tetapi harus mampu bekerja sama dengan desa-desa lain.

“Suatu desa penghasil produk pertanian, baru akan mampu memenuhi kebutuhan pasar jika ditambah pasokan dari desa lainnya. Sebab skala produksi satu desa tidak akan mencukupi untuk sebuah industri besar," jelasnya.

Di samping itu, efisiensi pembangunan pasar, sarana prasarana pengolahan pasca panen dan industri, dinilainya akan jadi efisien jika desa-desa dapat tergabung dalam kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota.

Awal juga menyampaikan bahwa membangun kawasan merupakan strategi untuk membangun sejumlah desa sekaligus. Melalui pembangunan kawasan perdesaan akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain: pertama, program-program Kementerian/Lembaga diharapkan akan lebih mudah untuk menjangkau hingga ke desa-desa; Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan infrastruktur, sarana dan prasarana; Ketiga,  meningkatkan etos kerja dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama; Keempat, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat.

Terkait pendekatan kawasan perdesaan, Awal berharap akan mengubah pola pikir kita untuk berpikir lebih luas dalam satu kesatuan utuh pembangunan dari proses produksi hingga ke pemasaran, dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan ada 39 lokasi  pusat pertumbuhan yang tertuangan dalam RPJMN 2015-2019 berada pada 60 kabupaten. Untuk itulah lokasi-lokasi menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). 

“Pengembangan KPPN akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan, memperkuat konektivitas desa-kota. Sekaligus mendorong pembangunan desa-desa dan kawasan sekitarnya yang saat ini masih berstatus sebagai desa berkembang dan tertinggal,” ujarnya.

Namun demikian, Awal menilai, tekad dan partisipasi daerah menjadi modal utama pembangunan kawasan perdesaan. Tanpa kemauan dari masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, pembangunan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan tidaklah terwujud.

Terkait dengan masterplan pembangunan kawasan perdesaan, menurut Awal, daerah harus ambil masterplan tersebut. Masterplan bukan lagi milik BPIW, ATR, Kemendes PDTT, Bappenas, dan Kemenko PMK, maupun pemerintah pusat. Masterplan kepemilikannya ada pada daerah masing-masing yaitu Bupati dan jajarannya.

Beberapa daerah telah melakukan Kesepakatan Bersama Komitmen Pengembangan Kawasan Pembangunan Prioritas Nasional (KPPN). Di antaranya pemerintah daerah Morowali, Luwu Timur, Sidenreng Rappang, Empat Lawang, Dompu, Banjar, Mempawah, Toba Samosir, Pakpak Bharat, dan Berau. (***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...