yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

21 Pengusaha Inspiratif Raih Smesco Awards 2017

 JAKARTA​, JURNAL IBUKOTA:  Sebanyak 21 Pengusaha kecil dan menengah dari berbagai pelosok Tanah Air  menerima penghargaan Smesco Award 2017 yang berlangsung di Gedung Smesco Indonesia, Sabtu (9/12/2017) Jakarta.  Penghargaan

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Perbaiki Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir di Gunung Kidul, Pacitan dan Wonogiri

PACITAN, JURNAL IBUKOTA : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memobilisasi personil dan alat berat untuk memperbaiki jembatan yang putus dan tanggul sungai yang ambles akibat banjir yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta dan Pacitan, Jawa Timur beberapa waktu lalu. 

Read more...

Masterplan Pembangunan Kawasan Perdesaan Harus Menjadi Milik Daerah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK, Awal Subandar menyampaikan Kabinet Kerja saat ini yang di pimpin oleh presiden Joko Widodo mendorong daerah untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Daerah untuk membangun wilayahnya sesuai  aspirasi dan partisipasi masyarakat.

 

Keberpihakan pemerintah kepada desa, terang Awal, sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi dana desa (DD) yang digelontorkan pemerintah langsung pada desa. Tahun 2015 alokasi DD sebesar Rp. 20, 76 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp. 46, 98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun.

“Selain dana desa juga ditambah dengan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2017 yang diarahkan ke daerah. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplyer efek yang luas,” terangnya di Jakarta, menanggapi perkembangan program pembangunan desa.

Namun demikian, pembangunan desa, tambahnya,  tidak hanya memikirkan kemajuan desa secara individu, tetapi harus mampu bekerja sama dengan desa-desa lain.

“Suatu desa penghasil produk pertanian, baru akan mampu memenuhi kebutuhan pasar jika ditambah pasokan dari desa lainnya. Sebab skala produksi satu desa tidak akan mencukupi untuk sebuah industri besar," jelasnya.

Di samping itu, efisiensi pembangunan pasar, sarana prasarana pengolahan pasca panen dan industri, dinilainya akan jadi efisien jika desa-desa dapat tergabung dalam kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota.

Awal juga menyampaikan bahwa membangun kawasan merupakan strategi untuk membangun sejumlah desa sekaligus. Melalui pembangunan kawasan perdesaan akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain: pertama, program-program Kementerian/Lembaga diharapkan akan lebih mudah untuk menjangkau hingga ke desa-desa; Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan infrastruktur, sarana dan prasarana; Ketiga,  meningkatkan etos kerja dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama; Keempat, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat.

Terkait pendekatan kawasan perdesaan, Awal berharap akan mengubah pola pikir kita untuk berpikir lebih luas dalam satu kesatuan utuh pembangunan dari proses produksi hingga ke pemasaran, dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan ada 39 lokasi  pusat pertumbuhan yang tertuangan dalam RPJMN 2015-2019 berada pada 60 kabupaten. Untuk itulah lokasi-lokasi menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). 

“Pengembangan KPPN akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan, memperkuat konektivitas desa-kota. Sekaligus mendorong pembangunan desa-desa dan kawasan sekitarnya yang saat ini masih berstatus sebagai desa berkembang dan tertinggal,” ujarnya.

Namun demikian, Awal menilai, tekad dan partisipasi daerah menjadi modal utama pembangunan kawasan perdesaan. Tanpa kemauan dari masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, pembangunan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan tidaklah terwujud.

Terkait dengan masterplan pembangunan kawasan perdesaan, menurut Awal, daerah harus ambil masterplan tersebut. Masterplan bukan lagi milik BPIW, ATR, Kemendes PDTT, Bappenas, dan Kemenko PMK, maupun pemerintah pusat. Masterplan kepemilikannya ada pada daerah masing-masing yaitu Bupati dan jajarannya.

Beberapa daerah telah melakukan Kesepakatan Bersama Komitmen Pengembangan Kawasan Pembangunan Prioritas Nasional (KPPN). Di antaranya pemerintah daerah Morowali, Luwu Timur, Sidenreng Rappang, Empat Lawang, Dompu, Banjar, Mempawah, Toba Samosir, Pakpak Bharat, dan Berau. (***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Resmikan 4 Venues di GBK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan empat venues di Gelora Bung Karno (GBK) sebagai persiapan menghadapi perhelatan Asian Games pada 2018, di lapangan hoki GBK, Sabtu (2/122017). Jokowi dalam acara tersebut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpora Imam Nahrawi dan Wagub DKI Sandiaga Uno.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan empat venues di Gelora Bung Karno (GBK) sebagai persiapan menghadapi perhelatan Asian Games pada 2018, di lapangan hoki GBK, Sabtu (2/12/2017). Jokowi dalam acara tersebut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpora Imam Nahrawi dan Wagub DKI Sandiaga Uno.

Presiden Jokowi meminta kawasan Gelora Bung Karno (GBK) setelah perhelatan Asian Games pada 2018 dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (open space) oleh masyarakat.
 

Sponsor

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

PT Jasa Marga Umumkan Lima Ruas Tol Alami Kenaikan Tarif mulai 8 Desember 2017

PT Jasa Marga (Persero)‎ Tbk mengumumkan lima ruas tol mengalami kenaikan tarif per 8 Desember Pukul 00.00. Hal ini telah direstui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA : PT Jasa Marga (Persero)‎ Tbk mengumumkan lima ruas tol mengalami kenaikan tarif per 8 Desember Pukul 00.00. Hal ini telah direstui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Read more...