yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Pengawasan Koperasi di Perancis Dinilai Sangat Kuat

PARIS, JURNAL IBUKOTA: Koperasi di Perancis tumbuh secara luar biasa dan menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Di negara tersebut, PDB koperasi menyumbang 12% terhadap PDB nasional.  

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Menteri Basuki dan Menteri Sri Mulyani Cek Kesiapan Arena Olahraga di Kompleks GBK

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau beberapa arena olahraga di Kawasan GBK guna memastikan pekerjaan selesai sesuai target yang akan digunakan pada Asian Games XVIII tahun 2018.

Read more...

Kemenko PMK Gelar Rakor Pembangunan Karakter Berbasis Budaya

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Asisten Deputi (Asdep) Nilai dan Kreativitas Budaya, Kemenko PMK, Iwan Eka Setiawan, mewakili Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Nyoman Shuida, Senin (13/11/2017) memimpin rapat koordinasi pembangunan karakter dan peneguhan jati diri masyarakat berbasis budaya.

 

Rakor digelar di Hotel Grand Rocky, Bukittinggi, Sumatera Barat.

Iwan, seperti dikutip dari laman kemenkopmk.go.id, Selasa (14/11), mengungkapkan, tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk melakukan koordinasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemajuan Kebudayaan sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2017.

"Rakor ini juga melaksanakan Sosialisasi UU No.5 Tahun 2017 terutama pasal 32 tentang Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun Karakter bangsa serta memperoleh informasi Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Bukitinggi," tambah Iwan.

Landasan Hukum Kebudayaan terdapat pada undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 (untuk warisan budaya bendawi) dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 (untuk warisan budaya tak benda). 

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, telah disahkan dalam paripurna DPR RI pada 27 April 2017 dan telah diundangkan pada 24 Mei 2017.

Dalam UU No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan bahwa dalam Pasal 32 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan Internasional.

Objek pemajuan Kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

“Terdapat 10 objek pemenuhan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional," ujarnya.

Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi dalam sambutannya menyambut baik kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari UU No.5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, apalagi pada bulan Desember 2017 nanti Kota Bukittinggi akan berusia 233 tahun, maka berbagai kegiatan terkait pemajuan kebudayaan dilakukan, seperti makan bajambah dan lomba silat tradisional.

Irwandi melanjutkan, di Kota Bukit Tinggi banyak  bangunan penunjang jalannya pemerintahan dan sebagian besar dari bangunan itu merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Bangunan-bangunan itu tentu punya nilai dan cita rasa arsitektur yang tinggi.

Saat ini, di Bukittinggi terdapat  24 bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan melalui Permenbudpar, sementara 42 bangunan cagar budaya juga telah ditetapkan melalui Perwako Kota Bukittinggi Tahun 2012 dan Adanya kelompok seni, sanggar seni, hasil karya serta adat dan nilai tradisi yang merupakan warisan budaya tak benda (intangible heritage). (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

Pasca Penyesuaian Tarif Kondisi Lalu Lintas Tol Tangerang-Merak Berjalan Lancar

Manager Humas Theresia Dyah memberikan Souvenir dan Tabel Penyesuaian Tarif kepada pengguna jalanTANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Sejak diberlakukannya penyesuaian tarif tol Ruas Cikupa-Merak pada 21 November pukul 00.00 WIB, kondisi lalu lintas Jalan Tol Tangerang-Merak berlangsung lancar.

Read more...