yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

SUKABUMI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Sebab peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Elek Yo Band : Kompak Bekerja Kompak Berkesenian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selalu kompak dalam bekerja terutama menyangkut kebijakan lintas Kementerian/Lembaga.

Read more...

Prof Supancana: Pengaturan Ruang Udara Indonesia Sangat Penting

Prof IB Rahmadi Supancana mengatakan pengaturan ruang udara di Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di khatulistiwa dan rentan bencana, sangat penting.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Prof IB Rahmadi Supancana mengatakan pengaturan ruang udara di Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di khatulistiwa dan rentan bencana, sangat penting.

 

"Buku ini saya dedikasikan kepada alm Prof Dr. H Priyatna Abdurrasyid, SH, PhD yang merupakan Bapak dan Pelopor Hukum Angkasa Indonesia yang memberikan gambaran secara sistematis tentang visi, misi, kebijakan, program dan pengaturan kegiatan keantariksaan," kata  Prof IB Rahmadi Supancana ketika meluncurkan buku "Undang-Undang Keantariksaan: Visi, Formulasi dan Tantangan ImplementasI" di Kampus Unika Atma Jaya, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Dalam peluncuran buku tersebut juga diselenggarakan diskusi dengan topik "Mengawal Visi Keantariksaan Indonesia". Sebagai pembicara dalam diskusi tersebut selain Prof IB Rahmadi Supancana, adalah Prof Dr Zhao Yun (pakar Hukum Antariksa Internasional dan Head of Law Department dari Hongkong University) serta Ir Agus Hidayat, MSi (Kepala Pusat KajIan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN).

Menurut Prof Supancana, suatu negara mungkin tidak mempunyai akses ke laut, tapi tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai ruang udara.

"Wilayah suatu negara tidak hanya dibatasi oleh tanah dan air, tapi juga dibatasi ruang udara yang merupakan tiga dimensi," tambahnya.

"Begitu pentingnya ruang udara dan antariksa, namun belum dianggap sebagai suatu kepentingan nasional," ujarnya.

Alasan lain mengapa Prof Supancana meluncurkan buku itu adalah karena sejak 1983 sampai 2013, yaitu selama 30 tahun dia  mengikuti proses studi awal dari UU Kedirgantaraan menjadi UU No 21/2013 tentang   Keantariksaan, kemudian ratifikasi perjanjian-perjanjian terkait, sampai penulisan naskah akademik, penyusunan rancangan UU.

"Sampai kemudian pembahasan di DPR, Saya ikut mengawal dari keseluruhan proses ini," katanya.

Menurut dia, buku itu merupakan pengarsipan dari catatan, ingatan, dinamika dan proses dari penyusunan Undang-undang Keantariksaan untuk mengawal visi keantariksaan bangsa Indonesia.

"Setelah Sputnik diluncurkan 4 Oktober 1957, pada tahun 1958 Amerika Serikat mendirikan NASA, tahun 1963 Indonesia sudah membuat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)," katanya.

"Ketika itu, Indonesia sudah meluncurkan roket Kartika," tambahnya.

Menurut Supancana, ketika itu Indonesia sudah mempunyai Dewan Penerbangan  dan Antariksa RI (DEPANRI).

Dia menyayangkan DEPANRI yang didirikan pada era Presiden Soekarno, telah dibubarkan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terlepas dari pertimbangan efisiensi yang menjadi dasar pertimbangan, pembubaran tersebut merupakan suatu kemunduran bagi kemajuan keantariksaan Indonesia," katanya. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...