yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Bersama IBM Sasar Perempuan dan Disabilitas

SOLO, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan IBM menggelar pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan bagi para perempuan dan penyandang disabilitas. Pelatihan bagi perempuan dan penyandang disabilitas penting karena merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Bendungan Kuningan Mampu Menampung 25 juta m3, Sumber Irigasi dan Air Baku Baru di Pantura Jawa

CIREBON, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja ke Cirebon untuk mengecek perkembangan proyek strategis bidang sumber daya air yang tengah dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Jumat (20/10/2017).

Read more...

Tiga Opsi Perkuat Peran APIP Daerah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Peran dan fungsi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah yang selama ini masih dinilai kurang optimal dalam melakukan pengawasan, mendorong pemerintah mengambil langkah serius guna memperkuat peran APIP tersebut. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Didid Noordiatmoko, menyampaikan bahwa peran APIP di daerah dalam memberi peringatan dini (early warning system) dinilai masih kurang.

 

Kedudukan serta peran APIP yang setara dengan kepala dinas lainnya bahkan di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) membuat peran APIP hanya sebagai pelengkap semata. Saat ini APIP hanya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah saja, hal ini tentunya membuat independensi APIP menjadi tidak optimal. “Saat ini kami tengah memperbaiki kebijakan tentang pengawasan terutama terkait penguatan peran APIP. Kami akan mencoba memperbaiki kebijakan yang memungkinkan kedudukan APIP lebih baik dan optimal,” ujarnya, di Jakarta, Senin (19/06/2017).

Ia menjelaskan terdapat beberapa pilihan dalam rangka memperkuat peran APIP. Opsi pertama, APIP di daerah akan bertanggung jawab langsung kepada APIP pusat, sehingga setiap potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan segera dilaporkan ke pusat. Dengan demikian langkah-langkah koreksi secepatnya dapat dilakukan.

Opsi kedua, APIP menyampaikan laporan tidak hanya kepada Kepala Daerah, tetapi ditujukan juga kepada APIP pusat. Kedua opsi ini membutuhkan persyaratan agar penempatan pimpinan APIP di masing-masing daerah selain ditetapkan oleh Kepala Daerah, juga harus disetujui oleh APIP nasional dengan mengacu pada beberapa persyaratan profesional.

Adapun opsi ketiga, pilihan yang juga merupakan usulan Kemendagri bersama KPK adalah, APIP di Provinsi diangkat oleh Mendagri sementara di kabupaten/kota oleh Gubernur. “Dari ketiga opsi terebut, memang kami akan menempatkan APIP untuk dapat melakukan pengawasan kepada Kepala Daerah secara langsung. Kami sedang mengkaji berbagai opsi tersebut, mana yang paling efektif untuk meningkatkan peran APIP,” imbuh Didiet.

Untuk diketahui kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi. Selain itu APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, seperti hambatan, keterlambatan, dan/atau rendahnya kualitas pelayanan publik, kemudian penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

Akses Keluar via GT Karawang Barat 2 Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kembali Normal

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru mengatakan setelah pada pukul 09.35 WIB pagi tadi Gerbang Tol (GT) Karawang Barat 2 dibuka kembali untuk kendaraan kecil, kendaraan besar juga telah dapat melintasi GT Karawang Barat 2 sejak pukul 13.45 WIB sehingga saat ini akses kembali normal untuk dilewati seluruh pengguna jalan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru mengatakan setelah pada pukul 09.35 WIB pagi tadi Gerbang Tol (GT) Karawang Barat 2 dibuka kembali untuk kendaraan kecil, kendaraan besar juga telah dapat melintasi GT Karawang Barat 2 sejak pukul 13.45 WIB sehingga saat ini akses kembali normal untuk dilewati seluruh pengguna jalan.

Read more...