yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menteri Puspayoga : Peran Koperasi Bisa Tekan Angka Pengiriman TKW Ilegal

TULUNGAGUNG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga mengatakan apabila koperasi dikelola secara baik (koperasi berkualitas) akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan begitu, kata Puspayoga, peran koperasi bisa menekan angka pengiriman tenaga kerja Indonesia, maupun wanita (TKI/TKW) secara ilegal ke luar negeri.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Terus Mendorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Read more...

Djati: LHK Terapkan Prinsip Transparansi Informasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerapkan transparansi dalam hal publikasi data kehutanan yang dapat diakses publik melalui website resmi KLHK. Berbagai informasi terkait isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan dapat diketahui oleh publik sesuai dengan kategorisasi/klasifikasi informasi publik. Hal ini merupakan wujud nyata penerapan prinsip transparansi informasi dari KLHK.

 

“Klaim pihak Greenpeace Indonesia tidak benar bahwa KLHK menolak memberikan data kehutanan. Pernyataan tersebut dapat menyesatkan informasi kepada publik,” ujar Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas KLHK menanggapi hal tersebut.

Djati melanjutkan, terkait permintaan data kehutanan oleh Greenpeace Indonesia, KLHK telah menyampaikan peta-peta yang diminta dalam format JPG, serta data yang dapat diakses melalui http://webgis.dephut.go.id/. Data sebaran konsesi perizinan juga dapat dilihat di website resmi KLHK.

Dalam setiap pengambilan keputusan, KLHK selalu menjalin komunikasi dan menjadi simpul negosiasi berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dan LSM. Sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang tidak memihak golongan tertentu, karena berdasarkan informasi yang lengkap dan utuh (well-informed).

“Jadi tidak benar, bahwa KLHK menutupi informasi mengenai data dan peta kehutanan, karena semua sudah terlampir di website resmi KLHK dan sudah diberikan juga dalam format tertentu dengan tingkat skala yang cukup.” tambah Djati.

Majelis Hakim PTUN Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017 telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan (banding) Kementerian LHK atas putusan ajudikasi Majelis Komisioner KIP tentang sengketa informasi berupa pengecualian peta dengan format .shp.

Sebelumnya, pada tahun 2014, KLHK telah melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan berformat shapefile ini, dan ditetapkan bahwa peta format .shp (shapefile) menjadi informasi yang dikecualikan.

Ditinjau dari sisi hukum, data informasi peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam format SHP yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikategorikan sebagai data informasi geospasial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46, UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).

Apabila KLHK menyebarluaskan IGT dalam format SHP atau yang belum disahkan, maka KLHK atau setiap orang yang menyebarluaskan berarti melanggar undang-undang, yaitu ketentuan Pasal 62, maka dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang IGT. Undang-undang No. 4 Tahun 2011 tersebut merupakan ketentuan yang lebih khusus (Lex Specialis) dan lebih baru (Lex Posterior) dibandingkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan keputusan PTUN tersebut, maka putusan Majelis Komisioner KIP, yang menyatakan bahwa informasi geospasial atau peta dalam format .shp adalah informasi publik yang terbuka, dinyatakan batal demi hukum.

Permohonan informasi peta kehutanan, KLHK dapat memberikan dalam format .jpg atau .pdf. Adapun informasi geospasial yang dibutuhkan dapat diakses melalui http://geoportal.menlhk.go.id atau http://webgis.dephut.go.id. (Agus)

primi sui motori con e-max

Gempa 7,0 SR Guncang Lombok Utara, NTB

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Terus Tingkatkan Kualitas Jalan

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA : PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi penguna Jalan. Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukan pekerjaan pelebaran jalur dan peningkatan kualitas jalan di sepanjang Ruas Tol Tangerang-Merak yang dimulai dari Cikupa KM 31+900 sampai dengan Balaraja Barat 39+200 arah Merak dan Jakarta.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Penjelasan Jasa Marga Terkait Waktu Pemberlakuan Integrasi JORR

Sehubungan dengan maraknya infografis terkait pemberlakuan integrasi JORR, dapat kami sampaikan bahwa tanggal pemberlakuan integrasi Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang tercantum dalam infografis tersebut bukan merupakan tanggal pemberlakuan resmi integrasi JORR.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sehubungan dengan maraknya infografis terkait pemberlakuan integrasi JORR, dapat kami sampaikan bahwa tanggal pemberlakuan integrasi Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang tercantum dalam infografis tersebut bukan merupakan tanggal pemberlakuan resmi integrasi JORR.

Read more...