yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Primkop Kartika Widya Sejahtera Hadirkan Kemudahan bagi Masyarakat Banjarbaru

BANJARBARU, Kalsel, JURNAL IBUKOTA:  Primer Koperasi Kartika Widya Sejahtera di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi teladan koperasi angkatan yang senantiasa berupaya menghadirkan kemudahan dan layanan bagi masyarakat sekitar.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pemerintah dan DPR Mulai Pembahasan RUU SDA

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang merupakan RUU inisiatif DPR. Dimulainya pembahasan RUU SDA disepakati dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR dengan beberapa Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU SDA, di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

Read more...

Djati: LHK Terapkan Prinsip Transparansi Informasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerapkan transparansi dalam hal publikasi data kehutanan yang dapat diakses publik melalui website resmi KLHK. Berbagai informasi terkait isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan dapat diketahui oleh publik sesuai dengan kategorisasi/klasifikasi informasi publik. Hal ini merupakan wujud nyata penerapan prinsip transparansi informasi dari KLHK.

 

“Klaim pihak Greenpeace Indonesia tidak benar bahwa KLHK menolak memberikan data kehutanan. Pernyataan tersebut dapat menyesatkan informasi kepada publik,” ujar Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas KLHK menanggapi hal tersebut.

Djati melanjutkan, terkait permintaan data kehutanan oleh Greenpeace Indonesia, KLHK telah menyampaikan peta-peta yang diminta dalam format JPG, serta data yang dapat diakses melalui http://webgis.dephut.go.id/. Data sebaran konsesi perizinan juga dapat dilihat di website resmi KLHK.

Dalam setiap pengambilan keputusan, KLHK selalu menjalin komunikasi dan menjadi simpul negosiasi berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dan LSM. Sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang tidak memihak golongan tertentu, karena berdasarkan informasi yang lengkap dan utuh (well-informed).

“Jadi tidak benar, bahwa KLHK menutupi informasi mengenai data dan peta kehutanan, karena semua sudah terlampir di website resmi KLHK dan sudah diberikan juga dalam format tertentu dengan tingkat skala yang cukup.” tambah Djati.

Majelis Hakim PTUN Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017 telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan (banding) Kementerian LHK atas putusan ajudikasi Majelis Komisioner KIP tentang sengketa informasi berupa pengecualian peta dengan format .shp.

Sebelumnya, pada tahun 2014, KLHK telah melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan berformat shapefile ini, dan ditetapkan bahwa peta format .shp (shapefile) menjadi informasi yang dikecualikan.

Ditinjau dari sisi hukum, data informasi peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam format SHP yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikategorikan sebagai data informasi geospasial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46, UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).

Apabila KLHK menyebarluaskan IGT dalam format SHP atau yang belum disahkan, maka KLHK atau setiap orang yang menyebarluaskan berarti melanggar undang-undang, yaitu ketentuan Pasal 62, maka dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang IGT. Undang-undang No. 4 Tahun 2011 tersebut merupakan ketentuan yang lebih khusus (Lex Specialis) dan lebih baru (Lex Posterior) dibandingkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan keputusan PTUN tersebut, maka putusan Majelis Komisioner KIP, yang menyatakan bahwa informasi geospasial atau peta dalam format .shp adalah informasi publik yang terbuka, dinyatakan batal demi hukum.

Permohonan informasi peta kehutanan, KLHK dapat memberikan dalam format .jpg atau .pdf. Adapun informasi geospasial yang dibutuhkan dapat diakses melalui http://geoportal.menlhk.go.id atau http://webgis.dephut.go.id. (Agus)

primi sui motori con e-max

Gunung Agung Meletus Strombolian

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Senin (2/7/2018) dari pagi hingga sore hari, Gunung Agung mengalami beberapa kali erupsi kecil dengan tinggi abu vulkanik sekitar 1.000 meter hingga 2.000 meter.  Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Senin (2/7/2018) dari pagi hingga sore hari, Gunung Agung mengalami beberapa kali erupsi kecil dengan tinggi abu vulkanik sekitar 1.000 meter hingga 2.000 meter.

"Pada Senin malam tiba- tiba masyarakat sekitar Gunung Agung dikejutkan letusan disertai dengan suara ledakan keras disertai dengan lontaran batu pijar. PVMBG melaporkan bahwa telah terjadi erupsi Gunung Agung, Bali pada tanggal 2/72018 pukul 21:04 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.142 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Transportasi

Kris Ade: Volume Lalu Lintas pada Periode Mudik 2018 Naik 5,6% di Ruas Tol Tangerang - Merak

CIUJUNG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti Kris Ade Sudiyono mengatakan peningkatan volume lalu lintas pada periode mudik Tahun 2018 diperkirakan 5,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Jasa Marga Capai Pertumbuhan EBITDA 10,39%

Di tengah masa ekspansi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat menjaga pertumbuhan EBITDA. Pada semester I tahun 2018 pertumbuhan EBITDA mencapai nilai Rp 2,90 Triliun atau tumbuh 10,39% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, sedangkan untuk Margin EBITDA sebesar 60,48% atau tumbuh 2,54% dari semester I tahun 2017. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Di tengah masa ekspansi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat menjaga pertumbuhan EBITDA. Pada semester I tahun 2018 pertumbuhan EBITDA mencapai nilai Rp 2,90 Triliun atau tumbuh 10,39% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, sedangkan untuk Margin EBITDA sebesar 60,48% atau tumbuh 2,54% dari semester I tahun 2017. 

Read more...