yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Meliadi: KUR Diharapkan Bisa Optimalkan Potensi Perikanan Rakyat

DEMAK, JURNAL IBUKOTA:  Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan bisa mengoptimalkan potensi perikanan rakyat yang peluangnya masih sangat besar untuk menyumbangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional, 74% Jumlah Paket Pekerjaan di Kementerian PUPR untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun, ditambah anggaran penanganan jalan nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment  (KPBU-AP)sebesar Rp 5,1 triliun. Progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 24 Maret 2019, yakni realisasi keuangan sebesar 6,59 % atau sebesar Rp 7,3 triliun dan realisasi fisik sebesar 7,13 %.

Read more...

Rehabilitasi Fasilitas Publik dan Rumah Tahan Gempa di Lombok Diintensifkan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk merehabilitasi fasilitas publik dan rumah dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pasca gempa Lombok sesuai perintah Presiden Joko Widodo.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk merehabilitasi fasilitas publik dan rumah dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pasca gempa Lombok sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

Dalam pelaksanaannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan tim Satgas Tanggap Bencana Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta TNI dan Polri untuk pelaksanaan tugas secara terpadu. 

 

“Untuk fasilitas publik kita utamakan memperbaiki prasarana ekonominya, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang. Fasilitas umum lainnya seperti masjid, mushalla, pasar, sekolah, dan perkantoran juga akan dibangun kembali dengan bangunan sementara. Kita libatkan BUMN Karya seperti PT. Adhi Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, PT. Hutama Karya, PT PP, PT. Wijaya Karya, dan PT. Waskita Karya. Untuk pembersihan akan dilakukan BNPB, TNI dan Polri sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan, dan kita dukung dengan suplai alat berat seperti dump truck, loader, dan excavator,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Senin (20/8/2018). 

 

Sedangkan untuk  rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, dikatakan Menteri Basuki, Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk tiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa, sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa.  

 

“Kami sudah kirimkan 20 contoh bangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) bersama tim fasilitator 150 orang yang akan mendampingi masyarakat untuk membangun rumahnya, dan masih ada yang akan menyusul lagi.  Ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana letusan Gunung Merapi tahun 2006 di Yogyakarta, ,” tegas Menteri Basuki. 

 

Diungkapkan Menteri Basuki, tim fasilitator sebanyak 150 orang tersebut direkrut oleh Kementerian PUPR, melalui Ditjen Cipta Karya, ditambah dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dari beberapa universitas/perguruan tinggi negeri yang akan dilatih untuk membuat rumah RISHA. “Kemarin sudah ada yang mulai dilatih. Hari ini sudah mulai dibangun meskipun agak tersendat karena tadi malam terjadi gempa lagi,” tuturnya. 

 

*Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tuntas Dalam 1 Hingga 2 Tahun*

 

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menargetkan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akan selesai dalam waktu satu tahun. Teknologi Risha menggunakan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan konstruksi rumah konvensional. Biayanya juga terjangkau, mudah dipindahkan karena knock down, tahan gempa dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. 

 

“Dengan ukuran tipe 36 dan biaya tiap 1 m2 sekitar Rp 1,5 juta maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Untuk komponen paling mahalnya yakni besi dan semen, akan dipasok oleh BUMN untuk memastikan harga pembangunannya sama. Kami pasti instruksikan untuk gunakan komponen dari dalam negeri,” ujar Danis. 

 

Untuk rekonstruksi fasilitas publik, Danis mengatakan telah memulai pembangunan pasar seperti di Pasar Tanjung dan Pemenang, agar roda aktifitas sosial ekonomi warga dapat segera berjalan kembali. Sementara untuk fasilitas pendidikan yang rusak, telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan sudah mulai dilakukan perbaikan di 43 sekolah. 

 

“Hingga saat ini, sudah dimulai pembangunan 20 unit Risha dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang akan digunakan sebagai rumah petugas, mushalla dan rumah sakit yang sifatnya sementara. Dari hasil identifikasi sementara sekitar 78 fasilitas publik dan 36.000 rumah mengalami rusak berat dan diperlukan waktu untuk rekonstruksi bangunan permanennya sekitar 2 tahun.  ,” kata Danis. 

 

Ditambahkan Danis, sebagai prioritas utama untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 - Ditjen Sumber Daya Air telah memfungsikan sebanyak 44 titik  sumur bor dan pompa air tanah (PAT) dengan kapasitas 15 - 20 liter/detik yang tersebar di 5 titik di Kabupaten Lombok Timur dan 39 titik di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. “Sistem transmisi dan distribusi air perpipaan PDAM di Kecamatan Tanjung sampai Senggigi juga sudah hidup dan dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya. (*)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Resmikan Pasar Badung, Denpasar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pasar rakyat atau pasar tradisional di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali, harus mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, pasar modern, hingga Mal.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pasar rakyat atau pasar tradisional di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali, harus mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, pasar modern, hingga Mal.

 

"Oleh karena itu, dengan program revitalisasi pasar, saya berharap pasar tradisional atau pasar rakyat bisa dikelola dengan manajemen yang baik dan bagus. Kebersihan pasar, termasuk kebersihan para pedagangnya, harus tetap dijaga. Jangan sampai becek, kotor, dan bau", tegas Presiden Jokowi saat meresmikan pasar rakyat Pasar Badung di Kota Denpasar, Jumat (22/3/2019).

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Mulai Hari Ini, Jalan Tol Sei Rampah-Tebing Tinggi Dioperasikan Tanpa Tarif

Mulai hari ini, Senin, 25 Maret 2019 sejak pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) yang merupakan seksi terakhir dari Jalan Tol Medan-Kualanamu Tebing Tinggi mulai dioperasikan tanpa dikenakan tarif tol (Rp. 0.-).MEDAN, JURNAL IBUKOTA: Mulai hari ini, Senin, 25 Maret 2019 sejak pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) yang merupakan seksi terakhir dari Jalan Tol Medan-Kualanamu Tebing Tinggi mulai dioperasikan tanpa dikenakan tarif tol (Rp. 0.-).

Read more...