yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Menteri Puspayoga : Peran Koperasi Bisa Tekan Angka Pengiriman TKW Ilegal

TULUNGAGUNG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga mengatakan apabila koperasi dikelola secara baik (koperasi berkualitas) akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan begitu, kata Puspayoga, peran koperasi bisa menekan angka pengiriman tenaga kerja Indonesia, maupun wanita (TKI/TKW) secara ilegal ke luar negeri.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kementerian PUPR Terus Mendorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Read more...

Menteri Basuki : Penyerapan Anggaran Infrastruktur agar Tidak Menumpuk pada Akhir Tahun

Mendapatkan kepercayaan untuk membelanjakan anggaran besar membangun infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan agar pegawai Kementerian PUPR memiliki jiwa militan, berani, kuat dan berjiwa seni. Kerja keras diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program & proyek strategis dieksekusi tepat waktu dan tepat sasaran agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Mendapatkan kepercayaan untuk membelanjakan anggaran besar membangun infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan agar pegawai Kementerian PUPR memiliki jiwa militan, berani, kuat dan berjiwa seni. Kerja keras diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program & proyek strategis dieksekusi tepat waktu dan tepat sasaran agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat. 

 

 

Hal tersebut disampaikan pada penutupan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2018 yang berlangsung tanggal 7-8 Agustus 2018 di Jakarta.  Belanja infrastruktur akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing sehingga menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di hadapan pejabat tinggi Madya, Pratama, Para Kepala Balai/Satuan Kerja Kementerian PUPR menginstruksikan tiga hal yakni fokus pada penyelesaian kegiatan tahun 2018 dengan memperbaiki penyerapan anggaran agar tidak menumpuk pada akhir tahun dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan, menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan dan melakukan pemrograman kegiatan tahun 2019 dengan benar.  

 

“Pelaksanaan pekerjaan tahun 2018 dilaksanakan tepat waktu agar target penyerapan pada akhir tahun sebesar 94,16% dari pagu tahun 2018 Rp 113,71 triliun bisa tercapai. Infrastruktur yang didanai oleh pinjaman dan hibah luar negeri harus proaktif dituntaskan non-objection letter (NOL) secepatnya sehingga penandatanganan kontrak bisa segera dilakukan” kata Menteri Basuki.  

 

Pelaksanaan pekerjaan tahun 2019 juga dilakukan antisipasi dengan melakukan lelang dini. Petunjuk pelaksanaan lelang dini akan diterbitkan oleh Ditjen Bina Konstruksi sehingga dalam pelaksanaan lelang dini lebih jelas dan mudah.  

 

Dalam arahan program tahun 2019, Menteri Basuki mengatakan bagian pemrograman harus mengetahui betul prioritas pembangunan infrastruktur di antaranya dengan meningkatkan belanja modal dan melakukan efisiensi belanja barang seperti belanja perjalanan dinas, paket meeting, belanja ATK, dan belanja tidak produktif lain. “Anggaran tidak boleh dianggap omset unit kerja. Saya minta para Direktur Bina Program bisa mengalokasikan anggaran dengan cermat untuk mendukung tugas yang diberikan kepada Kementerian PUPR,”kata Menteri Basuki.  

 

Untuk pekerjaan tahun 2019, Menteri Basuki juga mengingatkan bahwa telah dikeluarkan surat edaran Menteri PUPR mengenai himbauan agar BUMN tidak ikut dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR yang nilainya dibawah Rp 100 miliar kecuali BUMN PT. Istaka Karya. “Untuk proyek dengan nilai besar. BUMN juga melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan swasta nasional sebagai bagian dari pembinaan jasa konstruksi nasional sehingga yang kontraktor kecil menengah bisa menjadi besar,” ujarnya.  

 

Dalam pengadaan barang dan jasa, peran kelompok kerja (Pokja) sangat besar demikian halnya dengan tantangan dan godaannya. Oleh karena itu Menteri Basuki meminta Inspektur Jenderal melakukan pembekalan sehingga para anggota Pokja bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

 

*Pembentukan Dua Pusat Baru di Kementerian PUPR*

 

Untuk mendukung pelaksanaan penugasan untuk membangun pasar dan sarana pendidikan pada tahun 2019, Kementerian PUPR akan membentuk Pusat Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Peningkatan kemampuan supervisi Kementerian PUPR terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah juga dilakukan melalui aspek kelembagaan dengan membentuk Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah di bawah Sekretariat Jenderal.  

 

Proses perizinan yang berada di bawah Kementerian PUPR juga mendapat perhatian untuk ditingkatkan kualitas pelayanan dan kepastian waktu permohonan perizinan diterima atau ditolak. Beberapa proses perizinan di Kementerian PUPR seperti izin penggunaan sumber daya air, izin penggunaan ruang milik jalan tol dan non tol, dan izin penghunian rumah negara golongan III. 

 

Dalam pembiayaan infrastruktur, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha lebih diperluas tidak hanya pada pembangunan jalan tol dan sistem penyediaan air minum. Tahun 2019, skema KPBU juga digunakan pada pekerjaan tiga paket pekerjaan yakni preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel), Penanganan Jalan Lintas Barat dan Tengah Sumatera termasuk penggantian jembatan di Lintas Utama dan Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena-Mumugu) dengan nilai Rp 5,1 triliun. 

 

Skema yang dipakai adalah KPBU Availability Payment (AP) di mana badan usaha akan membiayai pembangunannya, kemudian Pemerintah akan membayar terhadap layanan jalan yang diberikan selama masa konsesi sekitar 15 tahun. “Saya minta sudah disiapkan tahun ini sehingga tahun 2019 sudah bisa langsung dilaksanakan,” pungkas Menteri Basuki. (*)

 

 

 

primi sui motori con e-max

Gempa 7,0 SR Guncang Lombok Utara, NTB

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Transportasi

ASTRA Tol Tangerang-Merak Terus Tingkatkan Kualitas Jalan

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA : PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi penguna Jalan. Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukan pekerjaan pelebaran jalur dan peningkatan kualitas jalan di sepanjang Ruas Tol Tangerang-Merak yang dimulai dari Cikupa KM 31+900 sampai dengan Balaraja Barat 39+200 arah Merak dan Jakarta.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Penjelasan Jasa Marga Terkait Waktu Pemberlakuan Integrasi JORR

Sehubungan dengan maraknya infografis terkait pemberlakuan integrasi JORR, dapat kami sampaikan bahwa tanggal pemberlakuan integrasi Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang tercantum dalam infografis tersebut bukan merupakan tanggal pemberlakuan resmi integrasi JORR.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sehubungan dengan maraknya infografis terkait pemberlakuan integrasi JORR, dapat kami sampaikan bahwa tanggal pemberlakuan integrasi Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang tercantum dalam infografis tersebut bukan merupakan tanggal pemberlakuan resmi integrasi JORR.

Read more...