yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Daerah Usulkan Koperasi Tak Aktif untuk Dibekukan

AMBON, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM meminta stakeholders di daerah supaya mengusulkan koperasi yang sudah tidak aktif atau mati suri untuk dibekukan badan hukumnya. Langkah pembekuan dilakukan ini tidak terlepas dari upaya menyelaraskan program reformasi total koperasi yang diusung ‎Kemenkop dan UKM.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Tujuh Ruas Jalan Tol Baru Akan Dilelang pada Tahun 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik. 

Read more...

Menteri Basuki : Penyerapan Anggaran Infrastruktur agar Tidak Menumpuk pada Akhir Tahun

Mendapatkan kepercayaan untuk membelanjakan anggaran besar membangun infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan agar pegawai Kementerian PUPR memiliki jiwa militan, berani, kuat dan berjiwa seni. Kerja keras diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program & proyek strategis dieksekusi tepat waktu dan tepat sasaran agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Mendapatkan kepercayaan untuk membelanjakan anggaran besar membangun infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan agar pegawai Kementerian PUPR memiliki jiwa militan, berani, kuat dan berjiwa seni. Kerja keras diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program & proyek strategis dieksekusi tepat waktu dan tepat sasaran agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat. 

 

 

Hal tersebut disampaikan pada penutupan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2018 yang berlangsung tanggal 7-8 Agustus 2018 di Jakarta.  Belanja infrastruktur akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing sehingga menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di hadapan pejabat tinggi Madya, Pratama, Para Kepala Balai/Satuan Kerja Kementerian PUPR menginstruksikan tiga hal yakni fokus pada penyelesaian kegiatan tahun 2018 dengan memperbaiki penyerapan anggaran agar tidak menumpuk pada akhir tahun dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan, menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan dan melakukan pemrograman kegiatan tahun 2019 dengan benar.  

 

“Pelaksanaan pekerjaan tahun 2018 dilaksanakan tepat waktu agar target penyerapan pada akhir tahun sebesar 94,16% dari pagu tahun 2018 Rp 113,71 triliun bisa tercapai. Infrastruktur yang didanai oleh pinjaman dan hibah luar negeri harus proaktif dituntaskan non-objection letter (NOL) secepatnya sehingga penandatanganan kontrak bisa segera dilakukan” kata Menteri Basuki.  

 

Pelaksanaan pekerjaan tahun 2019 juga dilakukan antisipasi dengan melakukan lelang dini. Petunjuk pelaksanaan lelang dini akan diterbitkan oleh Ditjen Bina Konstruksi sehingga dalam pelaksanaan lelang dini lebih jelas dan mudah.  

 

Dalam arahan program tahun 2019, Menteri Basuki mengatakan bagian pemrograman harus mengetahui betul prioritas pembangunan infrastruktur di antaranya dengan meningkatkan belanja modal dan melakukan efisiensi belanja barang seperti belanja perjalanan dinas, paket meeting, belanja ATK, dan belanja tidak produktif lain. “Anggaran tidak boleh dianggap omset unit kerja. Saya minta para Direktur Bina Program bisa mengalokasikan anggaran dengan cermat untuk mendukung tugas yang diberikan kepada Kementerian PUPR,”kata Menteri Basuki.  

 

Untuk pekerjaan tahun 2019, Menteri Basuki juga mengingatkan bahwa telah dikeluarkan surat edaran Menteri PUPR mengenai himbauan agar BUMN tidak ikut dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR yang nilainya dibawah Rp 100 miliar kecuali BUMN PT. Istaka Karya. “Untuk proyek dengan nilai besar. BUMN juga melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan swasta nasional sebagai bagian dari pembinaan jasa konstruksi nasional sehingga yang kontraktor kecil menengah bisa menjadi besar,” ujarnya.  

 

Dalam pengadaan barang dan jasa, peran kelompok kerja (Pokja) sangat besar demikian halnya dengan tantangan dan godaannya. Oleh karena itu Menteri Basuki meminta Inspektur Jenderal melakukan pembekalan sehingga para anggota Pokja bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

 

*Pembentukan Dua Pusat Baru di Kementerian PUPR*

 

Untuk mendukung pelaksanaan penugasan untuk membangun pasar dan sarana pendidikan pada tahun 2019, Kementerian PUPR akan membentuk Pusat Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Peningkatan kemampuan supervisi Kementerian PUPR terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah juga dilakukan melalui aspek kelembagaan dengan membentuk Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah di bawah Sekretariat Jenderal.  

 

Proses perizinan yang berada di bawah Kementerian PUPR juga mendapat perhatian untuk ditingkatkan kualitas pelayanan dan kepastian waktu permohonan perizinan diterima atau ditolak. Beberapa proses perizinan di Kementerian PUPR seperti izin penggunaan sumber daya air, izin penggunaan ruang milik jalan tol dan non tol, dan izin penghunian rumah negara golongan III. 

 

Dalam pembiayaan infrastruktur, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha lebih diperluas tidak hanya pada pembangunan jalan tol dan sistem penyediaan air minum. Tahun 2019, skema KPBU juga digunakan pada pekerjaan tiga paket pekerjaan yakni preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel), Penanganan Jalan Lintas Barat dan Tengah Sumatera termasuk penggantian jembatan di Lintas Utama dan Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena-Mumugu) dengan nilai Rp 5,1 triliun. 

 

Skema yang dipakai adalah KPBU Availability Payment (AP) di mana badan usaha akan membiayai pembangunannya, kemudian Pemerintah akan membayar terhadap layanan jalan yang diberikan selama masa konsesi sekitar 15 tahun. “Saya minta sudah disiapkan tahun ini sehingga tahun 2019 sudah bisa langsung dilaksanakan,” pungkas Menteri Basuki. (*)

 

 

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau Konstruksi Tol Mabit

Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung (Mabit) diharapkan tidak hanya memudahkan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur, namun juga mendukung sektor Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Pulau Lembeh. Tol Mabit awalnya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019, namun karena proses pembebasan lahan belum selesai sepanjang 13 Km maka diharapkan bisa selesai April 2020.   “(Tol Mabit) Akan mendukung keduanya, pariwisata dan industri. Pariwisata baru di Pulau Lembeh dan mendukung industri terutama industri perikanan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebagai akses Pelabuhan. Ini akan men-trigger perekonomian di Bitung berkembang,” kata Presiden Jokowi ketika meninjau pembangunan Tol Mabit sepanjang 39,9 KM tepatnya di Simpang Susun Airmadidi, Jumat (5/7/2019).

 Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung (Mabit) diharapkan tidak hanya memudahkan akses barang dan jasa ke Pelabuhan Internasional Bitung salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur, namun juga mendukung sektor Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Pulau Lembeh. Tol Mabit awalnya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019, namun karena proses pembebasan lahan belum selesai sepanjang 13 Km maka diharapkan bisa selesai April 2020.

 

“(Tol Mabit) Akan mendukung keduanya, pariwisata dan industri. Pariwisata baru di Pulau Lembeh dan mendukung industri terutama industri perikanan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebagai akses Pelabuhan. Ini akan men-trigger perekonomian di Bitung berkembang,” kata Presiden Jokowi ketika meninjau pembangunan Tol Mabit sepanjang 39,9 KM tepatnya di Simpang Susun Airmadidi, Jumat (5/7/2019).

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Dukung Kementerian BUMN: Djakarta Lloyd Berangkatkan 600 Pemudik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Perusahaan pelayaran nasional, PT Djakarta Lloyd (Persero), hari ini (31/5) kembali memberangkatkan 600 pemudik secara gratis menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H, dengan mengerahkan 11 unit armada bus yang diberangkatkan dari Kawasan Mega Glodok Kemayoran (MGK), Jakarta Pusat.  

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan LingkunganJAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Hari Ini Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Kembali Lakukan Rekonstruksi Jalan Tol

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek kembali melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dengan metode konstruksi rigid pada kedua jalur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek kembali melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dengan metode konstruksi rigid pada kedua jalur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.

Read more...