yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Rully Indrawan: Masa Transisi Pengesahan Koperasi oleh Kemenkum HAM Sampai 1 Maret 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), maka terdapat kewenangan pengesahan, perubahan dan pembubaran koperasi. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas. 

Read more...

Layanan e-FLPP Masuk Tahapan Selanjutnya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018

Layanan e-FLPP (elektronik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)mengikuti tahapan selanjutnya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah, BUMN dan BUMND yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bagian dari Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).  JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Layanan e-FLPP (elektronik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)mengikuti tahapan selanjutnya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah, BUMN dan BUMND yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bagian dari Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).  

 

 

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti didampingi oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono bersama dengan Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan memaparkan sistem e-FLPP di hadapan tim juri independen di Ruang Sriwijaya Gedung Kementerian PAN-RB, Selasa (10/7/2018). 

 

Tim juri independen dipimpin oleh JB Kristiadi dengan anggota Siti Zuhro, Nurjaman Mochtar, Tulus Abadi, dan Refly Harun. Sebelumnya pada 8 Juni 2018, layanan e-FLPP telah ditetapkan menjadi salah satu Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. 

 

"Dengan kehadiran layanan e-FLPP, maka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat disalurkan dengan cepat, akurat, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga memberikan gairah bagi berkembangnya industri properti di Indonesia," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. 

 

Dalam paparannya kepada tim juri, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti menjelaskan mekanisme e-FLPP. Layanan e-FLPP merupakan terobosan inovatif yang dilakukan PPDPP, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR untuk mengatasi permasalahan dalam proses FLPP yang sebelumnya dilakukan secara manual. Cara manual memiliki kelemahan antara lain data yang disampaikan tidak lengkap/tidak sesuai; proses pengujian memakan waktu yang lama; pengecekan data debitur kurang akurat; proses antrian pengujian data yang tidak tertib; dan keamanan data tidak terjamin.

 

Dampak dari masalah yang ada mengakibatkan proses pencairan dana FLPP terlambat; kurang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat; kurang efisien dari sisi waktu dan biaya; serta berujung pada pelayanan kepada stakeholders menjadi tidak prima.

 

Pemanfaatan teknologi telah mempercepat penyaluran dana FLPP, seperti waktu pencairan dana FLPP maksimal 7 hari kerja menjadi maksimal 3 hari kerja, dengan catatan dokumen pencairan sudah diterima lengkap dan benar oleh PPDPP. “Dengan e-FLPP, untuk proses pengujian data bagi 8.000 calon debitur (6 batch) dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 jam,” jelas Lana Winayanti. 

 

Selain itu, sistem ini mampu meningkatkan akurasi penerima manfaat KPR subsidi karena karena sistem e-FLPP terhubung langsung dengan Dukcapil Kemendagri sehingga meminimalisir penggunaan KTP palsu. 

Sistem e-FLPP telah digunakan oleh 36 Bank Pelaksana penyalur FLPP dari total 40 Bank Pelaksana. 

 

Untuk menghindari human error dalam pengujian data debitur, tertib administrasi maupun penyalahgunaan data, Sistem ini juga telah dilengkapi dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga mampu meningkatkan keamanan data dan informasi, dengan demikian layanan kepada stakeholders menjadi lebih baik. 

 

Kementerian PUPR diberikan amanah dan tanggung jawab untuk memberikan kemudahan dan/atau bantuan perolehan perumahan bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu dibentuk unit khusus yaitu Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang bertanggung jawab dalam penyaluran dan pengelolaan dana FLPP bagi MBR.  Melalui program FLPP, MBR dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta/bulan untuk rumah tapak dan Rp 7 juta/bulan untuk rumah susun dapat memiliki rumah subsidi dengan uang muka ringan, bunga rendah sebesar 5% selama 20 tahun, dan bebas PPn. (*)

 

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Tarif 3 Ruas Tol Trans Jawa di Jawa Tengah Berlaku Mulai 21 Januari 2019

AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. SEMARANG, JURNAL IBUKOTA:  AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. 

Read more...