yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Gerakan Inovasi Koperasi dan UKM di Kulonprogo Dapat Pengakuan Dunia

NEW YORK, JURNAL IBUKOTA: Gerakan inovasi untuk koperasi dan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) di Kulonprogo, DI Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan dunia dalam forum PBB.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Menteri Basuki: Ramadhan Bulan Penuh Berkah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: _Marhaban Ya Ramadhan_. Mengawali bulan Ramadhan 1439 Hijriah tahun 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa kepada seluruh Keluarga Besar Kementerian PUPR yang ada di seluruh Indonesia.

Read more...

Menteri Basuki Ajak Pemangku Kepentingan Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran ketahanan pangan dan air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan dalam kurun 2015-2019.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran ketahanan pangan dan air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan dalam kurun 2015-2019.

Pembangunan bendungan menjadi program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla guna meningkatkan kapasitas tampungan air. Salah satu tujuannya agar kontinuitas suplai air ke sawah terjaga melalui jaringan irigasi di 14 sentra produksi pangan nasional.

 

“Kita sudah membangun banyak bendungan dan jaringan irigasi, kita juga pikirkan  pengelolaannya. Saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk bersama mengelola Sumber Daya Air (SDA) dari hulu ke hilir,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Sarasehan Irigasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan INACID (Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage). 

 

Sarasehan mengangkat tema "Pengelolaan Irigasi Jatiluhur yang Hemat Air, Adil dan Berkelanjutan" di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (14/5/2018). 

 

Menteri Basuki menambahkan dalam mengelola irigasi tidak cukup dilihat dari segi teknis, melainkan juga butuh pendekatan budaya kebiasaan para petani dalam bercocok tanam. “Jadi harus kita pelajari betul di lapangan, pola perilaku para petani kita. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara membagi air untuk keperluan irigasi,” katanya. 

 

Saat ini masih terdapat beberapa Daerah Irigasi yang sumber airnya masih berasal dari irigasi tadah hujan. Berdasarkan data, dari total luas irigasi permukaan sebesar 7.145.168 Ha, hanya 10,7 persen irigasi yang bersumber dari waduk dan sisanya masih 89,3 persen irigasi dari non waduk/bendungan. 

 

Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya daerah irigasi yang bersumber pada bendungan. “Di Jawa Barat masih terdapat irigasi tadah hujan seluas 22 ribu hektar,” kata Menteri Basuki.  

 

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan bendungan sebagai sumber pengairan irigasi, Kementerian PUPR mengambil langkah modernisasi irigasi melalui pengembangan irigasi premium. Irigasi premium adalah irigasi yang mendapatkan jaminan suplai air dari bendungan yang saat ini masif dilakukan pembangunannya.  

 

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas Menteri Basuki. 

 

Dalam pembangunan dan perbaikan saluran irigasi kecil melibatkan petani setempat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) lewat Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) dengan skema padat karya tunai. 

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah PKT irigasi kecil se Indonesia yakni 5.000 lokasi dengan anggaran per lokasinya Rp 225 juta.  “PKT bertujuan untuk mendistribusikan uang ke desa tetapi dengan cara bekerja (membangun infrastruktur yang akan meningkatkan produktivitas),” jelasnya.

 

*Kebijakan Satu Peta untuk Sistem Irigasi*

 

Peningkatan pengelolaan irigasi diikuti penguatan kerjasama antar Kementerian/Lembaga melalui penyusunan peta digital jaringan irigasi yang merupakan bagian dari  kebijakan one map policy (Kebijakan Satu Peta) di bawah kordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. 

 

“Melalui kebijakan satu peta (peta digital), merupakan acuan data yang valid untuk digunakan Kementerian termasuk dalam pengelolaan irigasi yang sebagian lingkup tugasnya berada di Kementerian PUPR. Peta digital dengan skala 1:5.000 digital ini ditargetkan selesai Agustus 2018, saat ini progresnya hampir 60%,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso. 

 

Ia berharap dengan adanya peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan irigasi baik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. (***)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Dalam Waktu Dekat, Akan Diimplementasikan Satu Tarif Merata di Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.SEMARANG, JURNAL IBUKOTA :  Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.

Read more...