yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Mengembalikan Peran Koperasi Perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelengaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya dilakukan oleh koperasi diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari 144 koperasi perikanan penyelenggara pelelangan ikan di pulau Jawa, tinggal 48 koperasi perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI, sisanya 96 koperasi perikanan sudah tidak sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI dan ini berdampak pada penurunan kinerja koperasi perikanan, yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada nelayan anggotanya.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

15 Venue Olahraga di Kompleks GBK Sudah Rampung

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 atau disebut Panitia Nasional Inasgoc (Indonesia Asian Games Organizing Committee) memimpin rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII di Wisma Serbaguna, Gedung INASGOC, Senayan Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Read more...

Program Infrastruktur PUPR Tahun 2019 Mendukung Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. SEMARANG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. 

 

 

Salah satu program yang dilakukan adalah padat karya tunai dan penyelesaian infrastruktur yang sudah dicanangkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan uang yang beredar di masyarakat desa, melalui peningkatan pendapatan petani sehingga ekonomi desa tumbuh. 

 

“Pada 2019 tidak lagi beorientasi untuk memulai pekerjaan baru yang sifatnya kontrak tahun jamak, kecuali bendungan dan irigasi/air baku  untuk mendukung fungsi bendungan. Tahun 2019 lebih berfokus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Menteri Basuki di hadapan peserta Pembukaan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2018 di Semarang, Senin (12/2/2018).

 

Untuk itu Menteri Basuki mengingatkan kepada seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah agar mempertajam program kerja dengan beberapa target prioritas tahun 2019. 

 

Pada bidang Sumber Daya Air mencakup pembangunan 46 bendungan baik baru dan lanjutan yang telah dikerjakan sebelumnya, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 200 km, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 40 ribu hektar, pembangunan 54 embung, pembangunan 31 pengendali lahar/sedimen,dan  pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 22 km.

 

Selanjutnya di bidang konektivitas, ditargetkan pada 2019 pembangunan jalan mencapai 1.120 km,  pembangunan jembatan mencapai 10.029 meter (belum termasuk jembatan gantung), pembangunan flyover/underpass/terowongan mencapai 1.467 meter dan pembangunan jalan tol mencapai 670 km.

 

Sementara di bidang Cipta Karya ditargetkan hingga 2019 terbangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas total 5.700 liter/detik, pengolahan air limbah untuk 603.863 kepala keluarga (KK), pelayanan sistem persampahan untuk 1.960.686 KK, dan penataan kawasan kumuh 2.564 hektar. Di bidang perumahan ditargetkan hingga 2019 terbangun 13.500 unit rumah susun, 250 ribu unit rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus dan dukungan prasarana sarana utilitas (PSU) bagi 30 ribu unit. 

 

Dalam menyusun program, Menteri Basuki menyampaikan tiga pokok kebijakan belanja infrastruktur 2019 yakni pertama, besaran belanja barang operasional sama dengan realisasi tahun 2017 atau pagu 2018 apabila lebih rendah. Dilakukan penajaman belanja barang yang akan diserahkan atau hibahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.  

 

Kedua, meningkatkan belanja modal yang produktif untuk membiayai kegiatan atau proyek prioritas. Membatasi belanja modal dalam bentuk kendaraan bermotor dan gedung baru. Mendorong belanja modal yang meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas. Ketiga, realokasi belanja barang menjadi belanja produktif termasuk menambah volume output kegiatan atau proyek prioritas.

 

Menteri Basuki juga menyampaikan pentingnya pengembangan wilayah untuk menanggulangi disparitas, terutama pada wilayah perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), Kawasan Timur Indonesia (KTI).  dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) .

 

Jelang memasuki tahun 2019 yang merupakan tahun politik, dirinya meminta kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR untuk tidak ikut berpolitik praktis dengan tetap menjalankan pekerjaan sesuai aturan, mengutamakan keselamatan dan kualitas dalam bekerja, kompak dan bekerja keras dalam menyelesaikan pekerjaan, mengutamakan kejujuran profesional, memanfaatkan hasil penelitian untuk solusi teknologi, dan siaga bencana.

 

“Pemanfaatan teknologi hasil penelitian Balitbang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur. Para pimpinan Kepala Balai juga harus siaga di wilayah kerja masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang berdampak pada kerusakan infrastruktur,” tegasnya. (***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Tinjau Program Kotaku di Ambon

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff. 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...