yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Koperasi Perempuan Potensial Jadi Basis Pengembangan Kewirausahaan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Koperasi yang dikelola dan beranggotakan kaum perempuan dinilai sangat potensial menjadi basis pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Venue Jetski dan Venue Layar Ditargetkan Rampung Juni 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebanyak 78 Venues dan 14 Non Venue disiapkan sebagai sarana dan prasarana Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Dari jumlah tersebut 33 Venue baik yang akan digunakan untuk pertandingan maupun latihan serta 10 bangunan/penataan kawasan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Read more...

Djauhar: Dewan Pers ‘Cuci Gudang’ bagi Pengelola Media Ikuti UKW Jenjang Utama pada 2018

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan bagi para pengelola media (cetak/elektronik/siber) yang menjabat sebagai redaktur pelaksana atau pemimpin redaksi tapi belum mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) baik tingkat madya atau utama, masih ada kesempatan untuk mengikuti UKW pada 2018 ini.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan bagi para pengelola media (cetak/elektronik/siber) yang menjabat sebagai redaktur pelaksana atau pemimpin redaksi tapi belum mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) baik tingkat madya atau utama, masih ada kesempatan untuk mengikuti UKW pada 2018 ini.

 

 

“Pada tahun 2019, pengelola media yang belum mengikuti UKW harus melaksanakan UKW itu sesuai dengan jenjang kewartawanannya. Jadi pada 2018 ini, Dewan Pers ‘cuci gudang’ untuk para pengelola media yang belum melaksanakan  UKW untuk jenjang utama,” kata Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dalam acara sosialisasi Peraturan Dewan Pers No 4/Peraturan DP/XII/2017 di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Tampil sebagai pembicara lainnya pengurus Dewan Pers Hendry Ch Bangun.

 

Menurut  Djauhar, menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh  warga Negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan.

 

“Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan public karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk,” katanya.

 

Menurut dia, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi  yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers.

 

“Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetens wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan public dan hak pribadi masyarakat,” katanya.

 

Djauhar mengatakan standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga Negara menjadi wartawan.

 

Dia mengatakan kompetensi wartawan berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa dan bernegara yang demokratis. (agus) 

 

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Kecepatan Kendaraan Meningkat 35,04% Pada Pekan Pertama Pemberlakuan Paket Kebijakan di Jalan Tol Janger

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.

Read more...