yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kembangkan Usaha, Pelaku WP Antusias Sambut Program Bantuan Modal dari Kemenkop dan UKM

PALOPO, JURNAL IBUKOTA: Sejumlah pelaku Wirausaha Pemula (WP) di Sulawesi Selatan antusias menyambut program Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal pemberian bantuan dana WP. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah melalui program Nawa Cita guna meningkatkan daya saing di pasar internasional dan untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Presiden Instruksikan Menteri PUPR Segera Perbaiki RSUD dan Pasar Tanjung

LOMBOK UTARA, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa 14 Agustus 2018, meninjau RSUD Tanjung yang berada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Read more...

Kemenkop dan UKM Cari Solusi untuk Kredit Macet KUMKM

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.

"Meski begitu, KUMKM yang memiliki kredit bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit. Sehingga, tidak akan berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM, yang dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya dan atau bahkan menjadi bangkrut atau kolaps", papar Damanik pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Menekan Resiko Kredit Macet KUMKM, di Jakarta, Selasa (13/3).

 

Menurut Damanik, kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. "Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan", tandas Damanik.

 

Damanik menjelaskan, kredit merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan sumber pendanaan kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan. "Dalam pemberian kredit umumnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan KUMKM selaku debitur dan mewajibkan untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu beserta bunga pinjaman", imbuh Damanik.

 

Kredit yang diterima dan atau diberikan kepada KUMKM berdasarkan pertimbangan kelayakan KUMKM sebagai debitur perbankan. "Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan", kata Damanik lagi.

 

Hanya saja, Damanik mengakui bahwa restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, restrukturisasi kredit yang diberlakukan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan masih dirasakan berat oleh KUMKM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh Koperasi dan UMKM. Kedua, implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah dalam arti, tiap tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing. "Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur", jelas Damanik.

 

Ketiga, Tidak dapat kita pungkiri pula bahwa masih terjadinya moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur, karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi dari pada nilai kredit. "Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah", kata Damanik.

 

Keempat, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kredit. "FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh koperasi sebagai debitur perbankan/non perbankan dalam penyelesaian kredit", pungkas Damanik.(Agus)

 

primi sui motori con e-max

Gempa 7,0 SR Guncang Lombok Utara, NTB

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Sumbawa dan Bali pada 5/8/2018 pukul 18.46 WIB telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB mencatat sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Transportasi

Kris Ade: Volume Lalu Lintas pada Periode Mudik 2018 Naik 5,6% di Ruas Tol Tangerang - Merak

CIUJUNG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti Kris Ade Sudiyono mengatakan peningkatan volume lalu lintas pada periode mudik Tahun 2018 diperkirakan 5,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kejar Target Penyelesaian Pembangunan Konstruksi

BALIKPAPAN, JURNAL IBUKOTA: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan total panjang 99,35 Km akan menghubungkan 2 kota besar di Kalimantan yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Jalan tol yang ditargetkan untuk bisa diselesaikan pada penghujung tahun 2018, sehingga dapat beroperasi penuh pada awal tahun 2019 ini, menunjukkan progres positif, hingga awal Agustus 2018, progres Seksi 2, Seksi 3 dan Seksi 4 adalah 63,31% sementara progres konstruksi Seksi 1 sampai dengan Seksi 5 adalah 65,25%. Hingga awal bulan Agustus 2018, progres pembebasan lahan telah mencapai 95,47% dari total keseluruhan lahan. 

Read more...