yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Gerakan Inovasi Koperasi dan UKM di Kulonprogo Dapat Pengakuan Dunia

NEW YORK, JURNAL IBUKOTA: Gerakan inovasi untuk koperasi dan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) di Kulonprogo, DI Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan dunia dalam forum PBB.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pekerjaan Perbaikan Jalan Dihentikan H-10 hingga H+10 Lebaran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kesiapan infrastruktur jalan baik jalan tol dan non tol dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Tingkat kemantapan jalan nasional yang menjadi jalur mudik mencapai 90%.  

Read more...

Rusunawa Bisa Menjadi Pilihan Hunian Generasi Millenial

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bagi MBR dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta dapat menikmati rusun subsidi dan untuk rumah tapak maksimal penghasilan MBR yang mendapatkan KPR Subsidi adalah Rp 4 juta. DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bagi MBR dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta dapat menikmati rusun subsidi dan untuk rumah tapak maksimal penghasilan MBR yang mendapatkan KPR Subsidi adalah Rp 4 juta. 

 

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono program subsidi rumah bagi MBR merupakan upaya mewujudkan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pada 29 April 2015 silam di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.

 

Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan Rusunawa bisa menjadi pilihan tempat tinggal bagi para pekerja generasi millenial. Mekanismenya Pemerintah Daerah menyediakan lahan dan mengajukan usulan pembangunan Rusun kepada Kementerian PUPR. 

 

“Kalau masih _single_ bisa memilih tipe studio, bila sudah berkeluarga bisa memiliki tipe 36. Harga sewanya relatif terjangkau dengan kualitas cukup baik. Nanti bila penghasilan semakin meningkat bisa mengangsur membeli apartemen/rumah tapak,” jelasnya usai Peresmian Rusunawa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Denpasar, Bali yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 

 

Hunian vertikal menjadi pilihan karena generasi milenial lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Hunian vertikal juga mengurangi laju konversi lahan perdesaan menjadi perkotaan. 

 

Rusunawa tersebut dibangun Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2017 sebesar  Rp14 miliar. Bangunan tersebut memiliki 3 lantai dengan 47 unit, serta telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sambungan listrik dan sarana air bersih meubelair, tempat parkir dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).

 

“Kalau di lokasi lain bisa dibangun 4 lantai, namun karena aturan di Bali, kita  hanya bisa membangun unit Rusun 3 lantai. Untuk harga sewanya nanti akan ditentukan oleh pihak pengelola,” jelas Khalawi.

 

Selain Rusunawa ASN, Kementerian PUPR juga membangun Rusunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan dan anggota TNI dan Polri. 

 

Pada 2017, proyek pembangunan Rusun Kementerian PUPR mendekati target yang dicanangkan. Dari total yang direncanakan sebanyak 13.253 rusun di seluruh Indonesia, berhasil dibangun keseluruhan 13.251 unit.

 

Adapun, pada tahun 2018 ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sebanyak 13.405 unit rusun. (***)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Dalam Waktu Dekat, Akan Diimplementasikan Satu Tarif Merata di Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.SEMARANG, JURNAL IBUKOTA :  Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.

Read more...