yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Gerakan Inovasi Koperasi dan UKM di Kulonprogo Dapat Pengakuan Dunia

NEW YORK, JURNAL IBUKOTA: Gerakan inovasi untuk koperasi dan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) di Kulonprogo, DI Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan dunia dalam forum PBB.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pekerjaan Perbaikan Jalan Dihentikan H-10 hingga H+10 Lebaran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kesiapan infrastruktur jalan baik jalan tol dan non tol dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Tingkat kemantapan jalan nasional yang menjadi jalur mudik mencapai 90%.  

Read more...

Kemenkop dan UKM Minta Pelaku KUKM Benahi Sistem Manajemen Usaha dan Keuangan

Keberadaan KUMKM sebagai pelaku usaha dianggap memiliki peran penting dalam dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus turut berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. PADANG, JURNAL IBUKOTA: Keberadaan KUMKM sebagai pelaku usaha dianggap memiliki peran penting dalam dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus turut berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

 

 

“Karena itu, KUKM perlu diperkuat kelembagaan dan usahanya agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lain baik di pasar lokal maupun nasional ataupun internasional,” kata Deputi Bidang Restrukturisasi, Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam acara Sinergi Kegiatan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha di Padang, Sumbar, Kamis (8/3/2018).

 

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya melaksanakan kegiatan tentang advokasi manajemen dan keuangan bagi KUKM, serta kegiatan temu mitra antara KUKM dengan usaha besar di Kota Padang, Sumbar. Damanik mengatakan Advokasi manajemen dan keuangan bagi KUKM  yang perlu dibenahi masalah manajemen usaha  dan keuangannya. 

 

“Karena secara umum, pelaku KUMKM belum menerapkan manajemen secara konsisten dan komprehensif,” ungkapnya.

 

Menurut Damanik, beberapa aspek manajemen usaha perlu diketahui oleh KUMKM agar dapat melakukan prinsip manajemen usaha dengan baik, sehingga dapat mengevaluasi dan mengetahui perkembangan usahanya. Model manajemen usaha KUMKM diharapkan dapat mengadop manajemen perusahaan meliputi manajemen produksi, keuangan, SDM, dan pemasaran.  

 

Dari sisi peningkatan nilai tambah dan akses pasar, kemitraan usaha lanjut Damanik dapat menjadi salah satu strategi dalam mengembangkan usaha KUMKM. Kemitraan yang dimaksudkan adalah kemitraan atau kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip saling membutuhkan, mempercayai, menguntungkan dan saling memperkuat.  

 

“Dalam hal ini bagi usaha besar ada unsur pembinaan terhadap KUKM sehingga diharapkan KUKM yang bermitra dapat didorong untuk naik kelas dan juga sekaligus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dengan UB,” ujar Damanik.

 

Dengan prinsip-prinsip kemitraan tersebut tegas Damanik, kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat seperti meningkatnya produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, menurunkan resiko kerugian, memberikan sosial benefit yang cukup tinggi yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

 

Mengingat pentingnya kemitraaan usaha dalam memacu pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor dan menjaga keseimbangan struktur perekonomian nasional, maka pemerintah telah memperluas pola kerjasama usaha bagi KUMKM, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013. 

 

Dalam PP ini terdapat 10 (sepuluh) pola kemitraan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha sesuai dengan sektor usaha yang dapat dijalankan, yaitu Inti-Plasma, Subkontrak, Waralaba, Perdagangan Umum, Distribusi dan Keagenan, Bagi Hasil, Kerja Sama Operasional, Usaha Patungan (Joint Venture), Penyumberluaran (Outsourcing), dan Bentuk Kemitraan Lainnya.

 

“Agar kemitraan bisa berjalan dengan baik tentunya KUKM harus mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pola kemitraan yang akan dilakukan. Sebagai contoh pola kemitraan perdagangan umum dengan periteil modern, KUKM perlu mempersiapkan produk sesuai dengan persyaratan yang berlaku baik itu berupa desain produk, kemasan, standarisasi/ sertifikasi produk, termasuk kesinambungan pasokan,” tutup Damanik.

 

Dalam acara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Zirma Yusri, mengungkapkan bahwa KUMKM di sumbar yang bergerak di kerajinan (bordir dan sulaman), makanan-minuman sebagian sudah dapat mengikuti era pasar global dan digital. Diakuinya saat ini koperasi yang produksi kopi sudah mulai ada kerjasama dengan pihak luar. 

 

“Koperasi yang memproduksi kopi ini dimotori sebagian oleh generasi muda,” tandas Zirma Yusri.

 

Sumbar terkenal dengan sumberdaya alam dan budayanya yang unik dan beragam. Mulai dari pertanian, pariwisata, kuliner, kerajinan tenun, songket, dan bordir memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Berdasarkan data statistik Sumbar Tahun 2017, jumlah UMKM Sumbar adalah sebanyak 501.410 unit, terdiri dari usaha mikro 423.280 unit, pelaku usaha kecil 74.410 unit, dan pelaku usaha menengah dan besar 3.720 unit. 

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perekonomian Sumbar didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Namun dalam perkembangannya, KUMKM masih menghadapi beberapa kendala baik dari sisi permodalan, SDM, manajemen usaha, standarisasi produk, legalitas/perijinan, penguasaan teknologi informasi serta pemasaran produk. 

 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengembangan dan penguatan yang berkesinambungan terhadap pengelolaan manajemen usaha KUMKM dan peningkatan pangsa pemasaran KUMKM di Sumbar. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Dalam Waktu Dekat, Akan Diimplementasikan Satu Tarif Merata di Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.SEMARANG, JURNAL IBUKOTA :  Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pentarifan merata dengan tarif tunggal di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C.

Read more...