yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Mengembalikan Peran Koperasi Perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelengaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya dilakukan oleh koperasi diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari 144 koperasi perikanan penyelenggara pelelangan ikan di pulau Jawa, tinggal 48 koperasi perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI, sisanya 96 koperasi perikanan sudah tidak sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI dan ini berdampak pada penurunan kinerja koperasi perikanan, yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada nelayan anggotanya.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

15 Venue Olahraga di Kompleks GBK Sudah Rampung

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 atau disebut Panitia Nasional Inasgoc (Indonesia Asian Games Organizing Committee) memimpin rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII di Wisma Serbaguna, Gedung INASGOC, Senayan Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Read more...

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan meluncurkan skema baru pembiayaan perumahan, yakni Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Rabu (6/12) di Jakarta. 

 

 

Skema baru tersebut didasari bahwa hunian sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan hak setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 28 huruf H mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak.Dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tercantum bahwa, rumah selain merupakan bangunan tempat tinggal juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga sebagai lingkup terkecil kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Hal tersebut menunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah, pemerintah daerah, pengembang, maupun masyarakat sendiri.Sebelumnya, Ditjen Pembiayaan Perumahantelah berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, sepertiKredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) yang penyalurannya melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan(PPDPP).  Selain KPR FLPP juga terdapat KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM).

 

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan BP2BT diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang punya tabungan untuk memenuhi sebagian uang muka atau sebagian dana untuk pembangunan rumah.

 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mengembangkan Skema BP2BT melalui Program NAHP (National Affordable Housing Program – Program PerumahanTerjangkau) Bank Dunia. BP2BT adalah program bantuanpemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

 

Pelaksanaan program BP2BT diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  857/KPT/M/2017 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, BatasanSaldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Sarusun atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis  Tabungan.

 

Terkait dengan masalah perumahan dan permukiman, disadari bahwa masalah tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, industry perumahan, industry pembiayaan perumahan, akademisi, pemerhati perumahan dan masyarakat harus terjalin dengan baik dalam suatu sistem yang berkelanjutan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan juga meluncurkan Peta Jalan atau Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan disusun sehingga penanganan pemenuhan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dapat terarah dan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

 

Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia (SPPI)  2018-2025 sebagai penjabaran dari sasaran pembangunan perumahan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjawab berbagai tantangan baik eksisiting maupun ke depan, yaitu terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat didukung dengan system pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

 

 Buku Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia (SPPI) ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang terkait dalam pasar pembiayaan primer maupun pasar pembiayaan sekunder.

 

Satu hal yang tidak kalah penting adalah pemahaman yang sama terkait dengan istilah istilah dalam sistem pembiayaan perumahan. Untuk memberikan penjelasan dan penerangan mengenai istilah istilah yang terkait dengan sistem pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah menyusun Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan yang  perlu disebarluaskan, sehingga terdapat pemahaman yang sama dan menjadi rujukan apabila ditemukan permasalahan terkait sistem pembiayaan perumahan. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Tinjau Program Kotaku di Ambon

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff. 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...