yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Koperasi Perempuan Potensial Jadi Basis Pengembangan Kewirausahaan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Koperasi yang dikelola dan beranggotakan kaum perempuan dinilai sangat potensial menjadi basis pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Venue Jetski dan Venue Layar Ditargetkan Rampung Juni 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebanyak 78 Venues dan 14 Non Venue disiapkan sebagai sarana dan prasarana Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Dari jumlah tersebut 33 Venue baik yang akan digunakan untuk pertandingan maupun latihan serta 10 bangunan/penataan kawasan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Read more...

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan meluncurkan skema baru pembiayaan perumahan, yakni Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Rabu (6/12) di Jakarta. 

 

 

Skema baru tersebut didasari bahwa hunian sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan hak setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 28 huruf H mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak.Dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tercantum bahwa, rumah selain merupakan bangunan tempat tinggal juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga sebagai lingkup terkecil kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Hal tersebut menunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah, pemerintah daerah, pengembang, maupun masyarakat sendiri.Sebelumnya, Ditjen Pembiayaan Perumahantelah berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, sepertiKredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) yang penyalurannya melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan(PPDPP).  Selain KPR FLPP juga terdapat KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM).

 

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan BP2BT diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang punya tabungan untuk memenuhi sebagian uang muka atau sebagian dana untuk pembangunan rumah.

 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mengembangkan Skema BP2BT melalui Program NAHP (National Affordable Housing Program – Program PerumahanTerjangkau) Bank Dunia. BP2BT adalah program bantuanpemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

 

Pelaksanaan program BP2BT diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  857/KPT/M/2017 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, BatasanSaldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Sarusun atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis  Tabungan.

 

Terkait dengan masalah perumahan dan permukiman, disadari bahwa masalah tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, industry perumahan, industry pembiayaan perumahan, akademisi, pemerhati perumahan dan masyarakat harus terjalin dengan baik dalam suatu sistem yang berkelanjutan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan juga meluncurkan Peta Jalan atau Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan disusun sehingga penanganan pemenuhan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dapat terarah dan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

 

Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia (SPPI)  2018-2025 sebagai penjabaran dari sasaran pembangunan perumahan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjawab berbagai tantangan baik eksisiting maupun ke depan, yaitu terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat didukung dengan system pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

 

 Buku Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia (SPPI) ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang terkait dalam pasar pembiayaan primer maupun pasar pembiayaan sekunder.

 

Satu hal yang tidak kalah penting adalah pemahaman yang sama terkait dengan istilah istilah dalam sistem pembiayaan perumahan. Untuk memberikan penjelasan dan penerangan mengenai istilah istilah yang terkait dengan sistem pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah menyusun Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan yang  perlu disebarluaskan, sehingga terdapat pemahaman yang sama dan menjadi rujukan apabila ditemukan permasalahan terkait sistem pembiayaan perumahan. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau TPS R3 Citarik Pel. Ratu

Setelah meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.SETELAH meninjau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Pasir Suren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi PKT kedua yakni Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April 2018. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Di Desa Citarik, Presiden Jokowi juga berkesempatan meninjau Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp 550 juta.

 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus di antaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Read more...

Transportasi

Kecepatan Kendaraan Meningkat 35,04% Pada Pekan Pertama Pemberlakuan Paket Kebijakan di Jalan Tol Janger

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru  mengatakan paket kebijakan yang diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) pada pekan pertama, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat adanya peningkatan kecepatan kendaraan yang signifikan di segmen Kunciran-Kembangan arah Jakarta pada periode tanggal 16-20 April 2018 pukul 06.00-09.00 WIB, dari sebelumnya 22,09 Km/jam naik sebesar 35,04%, menjadi 29,83 Km/jam.

Read more...