yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Pengawasan Koperasi di Perancis Dinilai Sangat Kuat

PARIS, JURNAL IBUKOTA: Koperasi di Perancis tumbuh secara luar biasa dan menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Di negara tersebut, PDB koperasi menyumbang 12% terhadap PDB nasional.  

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Menteri Basuki dan Menteri Sri Mulyani Cek Kesiapan Arena Olahraga di Kompleks GBK

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau beberapa arena olahraga di Kawasan GBK guna memastikan pekerjaan selesai sesuai target yang akan digunakan pada Asian Games XVIII tahun 2018.

Read more...

Menteri Basuki Instruksikan Proyek Infrastruktur PUPR Harus Tertib Mutu dan Administrasi

Menjelang akhir tahun anggaran 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan empat arahan dalam penyelesaian pekerjaan tahun 2017 kepada para Pejabat Tinggi Madya, Pratama, para Kepala Balai dan Satuan Kerja dari seluruh Indonesia pada acara rapat kerja di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menjelang akhir tahun anggaran 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan empat arahan dalam penyelesaian pekerjaan tahun 2017 kepada para Pejabat Tinggi Madya, Pratama, para Kepala Balai dan Satuan Kerja dari seluruh Indonesia pada acara rapat kerja di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

 

Rapat kerja membahas dua agenda utama yakni persiapan pelaksanaan program Padat Karya dan sosialisasi mekanisme baru pengadaan dengan penguatan fungsi unit layanan pengadaan (ULP).

Pertama, menjaga mutu pekerjaan dengan mengikuti metoda dan prosedur kerja sehingga meminimalisasi kegagalan konstruksi. Kedua menjaga disiplin terhadap jadwal penyelesaian pekerjaan dengan ritme kerja cepat, dikerjakan dengan langgam “rock and roll”.

Beberapa infrastruktur yang sudah selesai konstruksinya dan siap diresmikan dalam waktu dekat antara lain Bendungan Raknamo di NTT, Bendung Randangan di Gorontalo, Tol Pasir Koja- Soreang, Tol Solo-Ngawi, Tol Surabaya-Mojokerto, Rusun Atlet Kemayoran dan Venue Asian Games di Jakarta dan Palembang.

Ketiga, senantiasa menjaga tertib administrasi agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan. Keempat, mempersiapkan dengan matang paket pekerjaan yang akan dilelang dini.

Kementerian PUPR menargetkan 5.516 paket senilai Rp 33,99 triliun dilakukan lelang dini seperti yang telah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga 10 November 2017, sebanyak 356 paket pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya senilai Rp 2,2 triliun telah dilelang. Ditargetkan 50%-60% paket pekerjaan yang lelang dini sudah bisa ditandatangani kontrak pekerjaannya pada bulan Januari 2018 sebagai awal dimulainya pekerjaan.

Pelaksanaan lelang dini akan membuat pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun 2018 dapat langsung dilakukan sejak awal tahun 2018, sehingga penyelesaian lebih cepat dan dirasakan manfaatnya. Umumnya waktu pelelangan memakan waktu sekitar 2 bulan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam laporannya menyampaikan progres fisik dan penyerapan anggaran tahun 2017, yakni dari Rp 104,23 triliun, hingga 10 November 2017, progres keuangan mencapai 66,93% atau lebih tinggi 6,21% bila dibandingkan waktu yang sama tahun 2016. Sementara progres fisik di lapangan 73,92%, lebih tinggi 12,92% dibandingkan dengan progres fisik pada waktu yang sama pada tahun 2016.

“Hal ini menunjukkan bahwa percepatan terjadi dan akan terus diupayakan untuk ditingkatkan dalam mencapai hasil lebih baik lagi," kata Sekjen PUPR Anita Firmanti.

*Arahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018*

Dalam arahannya untuk pelaksanaan anggaran tahun 2018, Menteri Basuki menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2017 di Gedung MPR/DPR yang menyampaikan bahwa RAPBN 2018 akan menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Khususnya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan dan membuka lapangan pekerjaan.

Menteri Basuki menginstruksikan agar pada tahun 2018, pembangunan infrastruktur PUPR lebih mengoptimalkan potensi kontraktor swasta, mendorong investasi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui program infrastruktur padat karya dan mengendalikan progres pekerjaan sesuai target yang direncanakan.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR mendapat amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp 107,38 triliun. Program pembangunan infrastruktur PUPR untuk mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di antaranya membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Dari alokasi itu, Rp 48,87 triliun akan digunakan untuk penyelesaian proyek strategis nasional. Untuk program yang baru dimulai tahun 2018 kecuali pembangunan bendungan, diharuskan dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Sementara itu, Rp 11,23 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur padat karya seperti pembangunan saluran irigasi kecil, operasi dan pemeliharaan saluran irigasi, pemeliharan rutin jalan dan jembatan, penataan jalan lingkungan, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan, dan rumah swadaya. Dari jumlah tersebut, dianggarkan untuk upah sebesar Rp 2,42 triliun dan ditargetkan bisa menyerap 263.646 orang tenaga kerja dengan pembayaran upah harian atau mingguan. (***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

Pasca Penyesuaian Tarif Kondisi Lalu Lintas Tol Tangerang-Merak Berjalan Lancar

Manager Humas Theresia Dyah memberikan Souvenir dan Tabel Penyesuaian Tarif kepada pengguna jalanTANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Sejak diberlakukannya penyesuaian tarif tol Ruas Cikupa-Merak pada 21 November pukul 00.00 WIB, kondisi lalu lintas Jalan Tol Tangerang-Merak berlangsung lancar.

Read more...