yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Mengembalikan Peran Koperasi Perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelengaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya dilakukan oleh koperasi diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari 144 koperasi perikanan penyelenggara pelelangan ikan di pulau Jawa, tinggal 48 koperasi perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI, sisanya 96 koperasi perikanan sudah tidak sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI dan ini berdampak pada penurunan kinerja koperasi perikanan, yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada nelayan anggotanya.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

15 Venue Olahraga di Kompleks GBK Sudah Rampung

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 atau disebut Panitia Nasional Inasgoc (Indonesia Asian Games Organizing Committee) memimpin rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII di Wisma Serbaguna, Gedung INASGOC, Senayan Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Read more...

Kontraktor Indonesia-Korea Kerjasama Peningkatan Kompetensi Pekerja Konstruksi

Pemerintah mendorong pendanaan swasta untuk lebih banyak masuk dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang tak bisa seluruhnya dipenuhi melalui APBN. Kementerian PUPR turut menawarkan berbagai inovasi alternatif pembiayaan atau creative financing untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol dan penyediaan air minum.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah mendorong pendanaan swasta untuk lebih banyak masuk dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang tak bisa seluruhnya dipenuhi melalui APBN. Kementerian PUPR turut menawarkan berbagai inovasi alternatif pembiayaan atau creative financing untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol dan penyediaan air minum.

 

"Kebutuhan pembiayaan infrastruktur 2015-2019 sekitar Rp 4.800 triliun. Kemampuan pemerintah melalui APBN dan APBD sekitar 41 persennya, BUMN sekitar 23 persen dan sisanya kita harapkan dari swasta sekitar 36 persen. Namun sampai saat ini, peran sektor swasta belum sampai 36 persen,” kata Danis H.Sumadilaga dalam jumpa pers usai penandatanganan MoU antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dengan Construction Association of Korea (CAK) di acara Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017, Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Menurut Danis, meski peran swasta belum sampai 36 persen, namun pihaknya meyakini bahwa porsi swasta dalam pembangunan infrastruktur akan meningkat. Apalagi saat ini kalangan perbankan memiliki kepercayaan pada investasi di sektor infrastruktur.

“Beberapa kontrak dengan swasta juga sudah dilakukan seperti penandatanganan kontrak proyek infrastruktur antara PT Nusantara Infrastructure Tbk dengan Metro Pacific Investments Corporation. Kemudian PT. Waskita Karya untuk membangun Jalan Tol Jakarta-Cikampek   II juga sudah mendapat  pinjaman perbankan," katanya.

*Kerjasama Kompetensi Pekerja Konstruksi*

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dengan Asosiasi Perusahaan Konstruksi Korea (Construction Association of Korea/CAK) dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pekerja konstruksi Indonesia. Kerja sama kedua belah pihak mencakup pengembangan data dan sistem informasi, riset dan inovasi teknologi konstruksi, pengembangan pasar dan fasilitasi kontrak bisnis, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan kerangka kerja institusi untuk pengembangan industri konstruksi yang stabil.

Ketua LPJKN Ruslan Rivai menjelaskan kerja sama ini untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja terampil yang terbatas di Indonesia. Sementara kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur yang gencar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 

"Pemerintah banyak membangun infrastruktur tapi ketersediaan tenaga kerja yang memiliki skill dan ketersediaan kontraktor kita masih di bawah harapan. Kalau tidak tersedia, nanti tenaga kerja luar yang akan masuk," kata Ruslan.

Ia menjelaskan dengan meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan kontraktor sesuai kebutuhan pembangunan infrastruktur, kualitas industri jasa konstruksi Indonesia juga akan meningkat. Sebagaimana diketahui, tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema "Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas".

Pembangunan infrastruktur juga harus didukung dengan kesiapan rantai pasok sumber daya konstruksi meliputi pemasok bahan bangunan/material, pemasok peralatan konstruksi, pemasok teknologi Konstruksi, pemasok badan usaha jasa konstruksi, dan usaha pemasok tenaga kerja konstruksi.

Jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia sekitar 7,7 juta orang namun baru 10 persen yang memiliki sertifikat kompetensi. Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi menargetkan tahun 2015-2019, tenaga kerja konstruksi bersertifikat bertambah 750.000 orang. 

Kewajiban memiliki sertifikat bagi tenaga kerja konstruksi diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 70 yang mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja. Para pengguna jasa dan/atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.(***)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Tinjau Program Kotaku di Ambon

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff. 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...