yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Rully Indrawan: Masa Transisi Pengesahan Koperasi oleh Kemenkum HAM Sampai 1 Maret 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), maka terdapat kewenangan pengesahan, perubahan dan pembubaran koperasi. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas. 

Read more...

Kemenkop dan UKM Cari Solusi untuk Kredit Macet KUMKM

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.

"Meski begitu, KUMKM yang memiliki kredit bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit. Sehingga, tidak akan berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM, yang dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya dan atau bahkan menjadi bangkrut atau kolaps", papar Damanik pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Menekan Resiko Kredit Macet KUMKM, di Jakarta, Selasa (13/3).

 

Menurut Damanik, kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. "Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan", tandas Damanik.

 

Damanik menjelaskan, kredit merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan sumber pendanaan kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan. "Dalam pemberian kredit umumnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan KUMKM selaku debitur dan mewajibkan untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu beserta bunga pinjaman", imbuh Damanik.

 

Kredit yang diterima dan atau diberikan kepada KUMKM berdasarkan pertimbangan kelayakan KUMKM sebagai debitur perbankan. "Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan", kata Damanik lagi.

 

Hanya saja, Damanik mengakui bahwa restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, restrukturisasi kredit yang diberlakukan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan masih dirasakan berat oleh KUMKM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh Koperasi dan UMKM. Kedua, implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah dalam arti, tiap tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing. "Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur", jelas Damanik.

 

Ketiga, Tidak dapat kita pungkiri pula bahwa masih terjadinya moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur, karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi dari pada nilai kredit. "Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah", kata Damanik.

 

Keempat, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kredit. "FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh koperasi sebagai debitur perbankan/non perbankan dalam penyelesaian kredit", pungkas Damanik.(Agus)

 

primi sui motori con e-max

Menteri Basuki dan Sri Mulyani Resmikan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan Jembatan Leta Oar Ralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis, (10/1/19). Peresmian dilakukan di atas jembatan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menkeu Sri Mulyani.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera


Transportasi

Krist Ade: Astra Tol Tangerang-Merak Terus Kembangkan Layanan Jalan Tol

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti (MMS) Krist Ade Sudiyono mengatakan menjelang akhir tahun 2018, Astra Tol Tangerang-Merak terus melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek layanan jalan tol.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung di Kementerian Keuangan, Kamis, (12 Juli 2018). Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Read more...

Info Jalan Tol

Tarif 3 Ruas Tol Trans Jawa di Jawa Tengah Berlaku Mulai 21 Januari 2019

AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. SEMARANG, JURNAL IBUKOTA:  AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti  mengatakan tiga ruas tol di wilayah Jawa Tengah, yakni Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura mulai diberlakukan tarif pada pertengahan bulan ini. 

Read more...