yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Hari Koperasi Nasional Akan Dirayakan di Istana Kepresidenan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Hari Koperasi Nasional yang puncaknya jatuh pada 2 Juli 2018 akan dirayakan di Istana Kepresidenan dan mendatangkan para pelaku koperasi terbaik di Indonesia.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Kurangi Kepadatan Tempat Istirahat di Tol Cipali, Tempat Istirahat di Tol Fungsional Batang - Pejagan Ditambah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran mudik Lebaran 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku operator, berupaya untuk  mengurangi kepadatan pada sejumlah tempat istirahat/rest area pada ruas tol fungsional. 

Read more...

Kemenkop dan UKM Cari Solusi untuk Kredit Macet KUMKM

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.

"Meski begitu, KUMKM yang memiliki kredit bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit. Sehingga, tidak akan berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM, yang dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya dan atau bahkan menjadi bangkrut atau kolaps", papar Damanik pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Menekan Resiko Kredit Macet KUMKM, di Jakarta, Selasa (13/3).

 

Menurut Damanik, kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. "Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan", tandas Damanik.

 

Damanik menjelaskan, kredit merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan sumber pendanaan kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan. "Dalam pemberian kredit umumnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan KUMKM selaku debitur dan mewajibkan untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu beserta bunga pinjaman", imbuh Damanik.

 

Kredit yang diterima dan atau diberikan kepada KUMKM berdasarkan pertimbangan kelayakan KUMKM sebagai debitur perbankan. "Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan", kata Damanik lagi.

 

Hanya saja, Damanik mengakui bahwa restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, restrukturisasi kredit yang diberlakukan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan masih dirasakan berat oleh KUMKM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh Koperasi dan UMKM. Kedua, implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah dalam arti, tiap tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing. "Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur", jelas Damanik.

 

Ketiga, Tidak dapat kita pungkiri pula bahwa masih terjadinya moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur, karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi dari pada nilai kredit. "Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah", kata Damanik.

 

Keempat, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kredit. "FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh koperasi sebagai debitur perbankan/non perbankan dalam penyelesaian kredit", pungkas Damanik.(Agus)

 

primi sui motori con e-max

Presiden Jokowi Tinjau Bendungan Kuningan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/5/2018).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/5/2018).

Presiden Jokowi mengatakan, Bendungan Kuningan seluas 221 hektar yang membendung Sungai Cikaro tersebut akan memiliki volume tampung total sebesar 25,9 juta m3. Dengan daya tampung sebesar itu, bendungan multifungsi ini akan menjadi sumber pengairan irigasi seluas 3.000 hektar sawah di dua Daerah Irigasi (DI) yakni DI Cileuweung di Kabupaten Kuningan seluas 1.000 hektar dan DI Jangkelok di Kabupaten Brebes seluas 2.000 hektar.

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Refokusing Pembangunan Peternakan untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani dan Pengentasan Kemiskinan

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan  saat ini fokus untuk mewujudkan swasembada protein hewani dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di pedesaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini Senin tanggal 16 April 2018 di IPB Internasional Convention Center Bogor.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mendorong Gerakan Bersih Kali Ciliwung di Kota Depok

Masyarakat Peduli dan Pecinta Lingkungan Kota Depok Catur Susanto mengungkapkan untuk menjaga dan melestarikan tepian Kali Ciliwung yang melintas wilayah Kota Depok, sudah banyak program yang dijalankan Pemkot Depok dan masyarakat sekitar.DEPOK, JURNAL IBUKOTA: Masyarakat Peduli dan Pecinta Lingkungan Kota Depok Catur Susanto mengungkapkan untuk menjaga dan melestarikan tepian Kali Ciliwung yang melintas wilayah Kota Depok, sudah banyak program yang dijalankan Pemkot Depok dan masyarakat sekitar.

Read more...

Transportasi

Jasa Marga Kembali Perpanjang _Contraflow_ Jalan Tol Jakarta-Cikampek Arah Jakarta dari Km 65 Hingga Km 41

Untuk mencairkan kepadatan Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, khususnya mulai dari Simpang Dawuan Km 66 yang merupakan titik pertemuan lalu lintas dari arah Purbaleunyi serta Cikampek dan Cipali, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek memperpanjang _contraflow_ dari km 65 s.d km 41.JAKARTA,  JURNAL IBUKOTA: Untuk mencairkan kepadatan Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, khususnya mulai dari Simpang Dawuan Km 66 yang merupakan titik pertemuan lalu lintas dari arah Purbaleunyi serta Cikampek dan Cipali, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek memperpanjang _contraflow_ dari km 65 s.d km 41.

Read more...