yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop dan UKM Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

SUKABUMI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Sebab peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Elek Yo Band : Kompak Bekerja Kompak Berkesenian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selalu kompak dalam bekerja terutama menyangkut kebijakan lintas Kementerian/Lembaga.

Read more...

Robin: Proyek Modernisasi Pengadaan untuk Bantu Pemerintah Percepat Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa

 Robin Asad Suryo dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) mengatakan proyek modernisasi pengadaan dirancang untuk membantu pemerintah mempercepat reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Robin Asad Suryo dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) mengatakan proyek modernisasi pengadaan dirancang untuk membantu pemerintah mempercepat reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

 "Proyek ini diselenggarakan oleh LKPP dan MCA-Indonesia di 44 unit layanan pengadaan (ULP) percontohan dari sekitar 600 ULP yang ada di Indonesia," kata Robin Asad Suryo dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) dalam diskusi media di Cikini, Jakarta, Selasa (5/12/2017). Diskusi tersebut bertajuk “Pengadaan Publik yang Modern untuk Indonesia Lebih Baik.”

 Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Firman Dharmawan dari Millenium Challenge Account- Indonesia (MCA- Indonesia) dan Ferdi Hendry dari Indonesian Corruption Watch (ICW).

 Menurut Robin, pencapaian proyek itu hingga September 2017 terbagi menjadi dua kegiatan utama dan enam komponen.

 "Dua komponen utama tersebut adalah kegiatan profesionalisasi pengadaan dan kegiatan pengembangan kebijakan dan prosedur," katanya.

 Menurut dia, kegiatan profesionalisasi pengadaan terdiri dari empat komponen yaitu penguatan kelembagaan ULP, pengembangan SDM, sistem informasi manajemen pengadaan (PMIS), dan kontrak katalog.

 Sedangkan kegiatan pengembangan kebijakan dan prosedur terdiri dari dua komponen yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pengadaan publik berkelanjutan.

 Menurut dia, penguatan kelembagaan ULP berupa asistensi agar ULP menjadi mandiri dan permanen, didukung staf penuh waktu, diperkuat jabatan fungsional dan bekerja dengan basis manajemen kinerja pelayanan.

 "Komponen ini memberikan pelatihan dengan materi sebanyak 12 modul bagi staf ULP dan memberikan pendampingan (mentoring) kepada peserta dalam mengimplementasikan hasil pelatihannya," katanya.

 

Menurut dia, kini telah ada 41 ULP yang difasilitasi hingga berstatus permanen.

 "Jumlah pejabat fungsional di ULP percontohan sudah mencapai 241 orang. Sedikitnya 569 orang staf ULP telah lulus pelatihan penguatan kepemimpinan dan manajerial tingkat dasar, dari 512 orang di antaranya telah lulus pelatihan tingkat menengah," katanya. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...