yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Pengawasan Koperasi di Perancis Dinilai Sangat Kuat

PARIS, JURNAL IBUKOTA: Koperasi di Perancis tumbuh secara luar biasa dan menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Di negara tersebut, PDB koperasi menyumbang 12% terhadap PDB nasional.  

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Menteri Basuki dan Menteri Sri Mulyani Cek Kesiapan Arena Olahraga di Kompleks GBK

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau beberapa arena olahraga di Kawasan GBK guna memastikan pekerjaan selesai sesuai target yang akan digunakan pada Asian Games XVIII tahun 2018.

Read more...

Kemenkop dan UKM Perkuat Satgas Pengawasan

Kementerian Koperasi dan UKM terus memberikan pembekalan terhadap satuan tugas pengawasan (Satgas Pengawasan) koperasi di daerah terkait pemahaman regulasi dan sekaligus memberikan dukungan kepada para satgas agar berani melakukan pengawasan terhadap koperasi.BALIKPAPAN, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM terus memberikan pembekalan terhadap satuan tugas pengawasan (Satgas Pengawasan) koperasi di daerah terkait pemahaman regulasi dan sekaligus memberikan dukungan kepada para satgas agar berani melakukan pengawasan terhadap koperasi.

 

Hal itu ditegaskan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Koperasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/11). Hadir Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur Fuad Asaddin dan Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Kemenkop dan UKM Achmad H. Gopar.

Suparno menegaskan jumlah koperasi dengan semua variannya di sektor keuangan (usaha simpan pinjam) dan sektor riil tumbuh pesat. Namun faktanya, tidak sedikit pula praktik usaha koperasi menyimpang dari jatidiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu sebabnya, Satgas Pengawasan jangan takut untuk melakukan pengawasan koperasi dan dapat bertindak melakukan pemeriksaan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan.

"Tadi ada pertanyaan dari Bapak Kepala Dinas bisakah koperasi dibubarkan? Bisa, karena memang kita berkewajiban, hasil akhir dari pengawasan salah satunya ya rekomendasi dari hasil pemeriksaan, kalau memang sudah tidak aktif ya harus dibubarkan," tegas Suparno kepada 50 peserta Satgas Pengawasan yang hadir.

Dia mengharapkan pada satgas pengawasan memiliki keberanian atau nyali untuk melakukan tugas pengawasan. Karena itu, pembekalan melalui Bimtek dilakukan di seluruh Indonesia agar satgas menguasai regulasi pengawasan koperasi. Satgas diminta segera memberikan laporan hasil pengawasan paling lambat Desember 2017, untuk mengetahui gambaran kondisi koperasi di tanah air. Ini penting, karena target pemerintah melalui reformasi koperasi untuk menghasilkan koperasi kualitas harus tercapai.

Suparno memaparkan berdasarkan database Online Data System Kemenkop dan UKM per 10 Oktober 2017, jumlah koperasi di sebanyak 153.060 unit yang terdiri dari 133.156 unit non KSP dan 19.804 unit KSP. Dari jumlah koperasi non KSP tersebut, sebanyak 59.739 memiliki unit usaha simpan pinjam (USP). Sehingga total KSP dan USP sebanyak 79.543 unit.

Landasan hukum pengawasan koperasi mencakup UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP no 9 Tahun 1995 tentang USP oleh Koperasi dan Perpres No. 62 tahun 2015 tentang Kemenkop dan UKM, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi serta 10 Peraturan Deputi Pengawasan.

Fuad Asaddin mengakui satgas di Kaltim belum optimal melakukan pengawasan koperasi dan di lain pihak koperasi banyak yang tidak memahami prinsip-prinsip koperasi serta aturan perundangan seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT).

"Kami belum secara spesifik membuat kebijakan tetapi masih mengikuti pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kami sedang berbenah menjalankan pelaporan pengawasan. Kami juga akan melakukan evaluasi dari hasil laporan satgas pengawasan, " kata Fuad. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

Pasca Penyesuaian Tarif Kondisi Lalu Lintas Tol Tangerang-Merak Berjalan Lancar

Manager Humas Theresia Dyah memberikan Souvenir dan Tabel Penyesuaian Tarif kepada pengguna jalanTANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Sejak diberlakukannya penyesuaian tarif tol Ruas Cikupa-Merak pada 21 November pukul 00.00 WIB, kondisi lalu lintas Jalan Tol Tangerang-Merak berlangsung lancar.

Read more...