yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Kemenkop UKM Sampai 31 Desember 2017 Salurkan KUR Rp 96,7 Triliun

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan realisasi penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR) sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp 96,7 triliun (87,9%) dari pagu kredit sebesar Rp110 triliun. 

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi April 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan selesai April 2018. Dengan selesainya seksi tersebut maka Tol MKTT akan tersambung dengan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) sepanjang 34 km yang dikelola oleh PT. Jasa Marga.  

Read more...

RUU Perkoperasian Akan Akomodasi Upaya Rebranding Koperasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) akan mengakomodasi upaya rebranding koperasi agar saat ditetapkan menjadi UU nantinya mampu menampung dan memberikan ruang kepada para generasi milenial untuk berkiprah dalam dunia perkoperasian.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Rancangan Undang-Undang (RUU) akan mengakomodasi upaya rebranding koperasi agar saat ditetapkan menjadi UU nantinya mampu menampung dan memberikan ruang kepada para generasi milenial untuk berkiprah dalam dunia perkoperasian.

 

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di Jakarta, Kamis (12/10/2017), mengatakan memberikan ruang bagi generasi milenial dalam perundangan koperasi yang segera ditetapkan merupakan pekerjaan rumah tersendiri.

Oleh karena itu pihaknya bersama tim ahli Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menggelar diskusi publik sebagai upaya menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan RUU Perkoperasian yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi VI DPR RI.

"Diskusi publik ini juga digelar untuk mendapatkan gambaran utuh serta penjelasan yang komprehensif terkait kondisi permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh koperasi saat ini," katanya.

Meliadi mengungkapkan diskusi publik sekaligus dibutuhkan untuk mendapat masukan yang substantif dalam rangka penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perkoperasian.

"Hal ini juga dalam rangka menambah pemahaman serta menyerap aspirasi publik untuk bersama-sama mencari strategi dan jalan keluar untuk mendorong dan menghidupkan kembali gerakan ekonomi rakyat yang berbasis koperasi di Indonesia," kata Meliadi.

Diskusi Publik ini menghadirkan beberapa nara sumber, yaitu Siti Mukaromah, S.Ag (Anggota Komisi VI F-PKB DPR RI/Kapoksi F-PKB Komisi VI DPR RI) yang membahas tentang "Substansi dan Perkembangan Pembahasan RUU Perkoperasian".

Sementara Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Kelembagaan menyampaikan paparan terkait "Peluang dan Tantangan Meningkatkan Daya Saing Koperasi melalui RUU Perkoperasian".

Tiga narasumber lain yakni Dr. H. Irnanda Laksanawan (Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU) menyampaikan tentang "Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Umat" dan Dr. Dianta Sebayang, Dosen UNJ dan Generasi Muda Ansor NU, menyampaikan topik "Gagasan RUU Perkoperasian yang Sesuai dengan Mandat Konstitusi". Sedangkan Suroto (Pengamat Koperasi/Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis) menyampaikan topik "Desain RUU Perkoperasian yang Mampu Menjawab Permasalahan dan Menghidupkan Koperasi di Era Kekinian".

"Dalam diskusi publik tersebut banyak masukan dari para narasumber yang perlu diserap dan diolah sebagai bahan penyusunan dan perumusan DIM yang selanjutnya akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM," kata Meliadi.

Ia menambahkan di antara masukan yang disampaikan oleh para nara sumber, ada hal yang sangat penting dan menarik di dalam diskusi publik tersebut yaitu bahwa RUU Perkoperasian ke depan harus dapat menjawab tantangan dan peluang yang ada.

"Intinya bahwa RUU tersebut harus memberikan ruang bagi generasi milenial dengan melakukan Re-Branding Koperasi," katanya.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa UU No 17/2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal itu disebabkan UU tersebut dianggap telah mencabut ruh koperasi yakni prinsip asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan diperintahkan kembali kepada UU nomor 25 tahun 1992 untuk sementara sampai dengan ada UU pengganti yang baru.

Dalam proses penyusunan RUU dimaksud mendapat perlakukan khusus tidak melalui PROLEGNAS tetapi melalui jalur Komulatif Terbuka.

Saat ini proses RUU tersebut sudah ada pada DPR yang selanjutnya untuk disusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh DPR. Untuk itulah Fraksi PKB menyelenggarakan Diskusi Publik terkait dengan RUU perkoperasian tersebut. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden Jokowi Resmikan Embung di NTT

“Kuncinya di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao, hanya satu, air. Jika ada air, maka pertanian, perkebunan, peternakan bisa meningkat,” kata Presiden Joko Widodo seusai peresmian proyek-proyek strategis Kementerian PUPR di Kabupaten Ndao, yang dipusatkan di Embung Saina, Selasa (9/1).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Infrastruktur menjadi kunci peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan hasil pembangunan.

Pulau Rote sebagai pulau paling selatan Indonesia dikenal sebagai daerah rawan air. Kementerian PUPR telah melakukan program penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku melalui pembuatan sumur bor dan embung.

“Kuncinya di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao, hanya satu, air. Jika ada air, maka pertanian, perkebunan, peternakan bisa meningkat,” kata Presiden Joko Widodo seusai peresmian proyek-proyek strategis Kementerian PUPR di Kabupaten Ndao, yang dipusatkan di Embung Saina, Selasa (9/1). 

Mitra

 

Untuk Pemasangan Iklan, Advertorial atau Press Release hubungi 0878-8989-9469 (SMS) atau 0878-0856-1199 (WA)http://www.jasamarga.com/


Kementerian PU dan Pera

Novel “Jayaning Majapahit: Kisah Para Kesatria Penjaga Samudera” karya Agus S. Soerono penerbit Gramedia Pustaka Utama sudah dapat dibeli di semua toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.

Pertanian

Kemenko PMK Dorong Optimalisasi Ekonomi Desa Melalui Bidang Pertanian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sidqy Leggo Pangesthi Suyitno mengatakan, perlu sekali pemerintah mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa melalui bidang pertanian.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menko Puan: Diperlukan Kesadaran untuk Mencegah Kebakaran Hutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan perlu sekali upaya bersama untuk membangun kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan pada tahun 2018 mendatang.

Read more...

Transportasi

Lampaui Target, Jasa Marga Peroleh Skor 725,5 dalam KPKU tahun 2017

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperoleh skor 725,5 dalam Kriteria Penilaian Kinerja Umum (KPKU) tahun 2017 yang digelar oleh Forum Ekselen BUMN (FEB). Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan skor yang diperoleh oleh Jasa Marga pada KPKU tahun 2016, yakni dengan raihan skor sebesar 688,5 dan telah berhasil melampaui target dari penilaian KPKU tahun 2017 yaitu 696.

Read more...