yt-banner1
yt-banner2

Koperasi dan UKM

Satgas Daerah Diminta Perketat Pengawasan Terhadap Koperasi

SOLO, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Satuan Tugas (Satgas) pengawasan koperasi memperkuat tugas dan fungsinya di daerah. Penguatan pengawasan sangat penting agar koperasi di daerah tumbuh sehat dan berkualitas.

Read more...

Konstruksi & Infrastruktur

Dirjen Bina Marga Arie S. Moerwanto Terima IHE Delft Alumni Award Pertama dari Asia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto menerima penghargaan dari IHE Delft, sebuah universitas terkemuka di Belanda tempatnya menyelesaikan pendidikan S2 yakni penghargaan IHE Delft Alumni Award 2017. Penghargaan tersebut diberikan kepada alumnus yang berprestasi dalam karier dan menjadi teladan di bidang sumber daya air.

Read more...

Agung: Koperasi Bisa Jadi Solusi Optimalkan Dana Desa

Munculnya kebijakan dana desa memberikan angin segar untuk pembangunan masyarakat desa. Namun, sayangnya ada banyak penyimpangan penggunaan dana desa untuk keperluan di luar pemberdayaan rakyat desa dan sebagian dikorupsi oleh oknum pemerintah di daerah dan desa.JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Munculnya kebijakan dana desa memberikan angin segar untuk pembangunan masyarakat desa. Namun, sayangnya ada banyak penyimpangan penggunaan dana desa untuk keperluan di luar pemberdayaan rakyat desa dan sebagian dikorupsi oleh oknum pemerintah di daerah dan desa.

 

Penggelontoran dana ke desa sejak tahun 2015 dimulai sebesar Rp 20,76 triliun (untuk 74.093 desa), tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun (untuk 74.754 desa) dan 2017 sebesar Rp 60 triliun (untuk 74.954 desa). Bahkan direncanakan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun.

“Angka yang sangat besar untuk alokasi anggaran pembangunan di desa. Jika dana ini dilaksanakan dengan baik untuk peningkatan infrastruktur desa, operasional pembangunan desa, program dana bergulir maka akan mempercepat pembangunan desa sesuai dengan Nawacita Presiden yang ketiga membangun Indonesia dari pinggiran,” kata Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko, Jumat (11/8).

Agung mengatakan perlu solusi perubahan sistem alokasi penggunaan dana desa. Ada empat langkah yang bisa dilakukan, yaitu 1) pecah sistem penyaluran menjadi 4 bagian yaitu untuk pembangunan infrastruktur desa, pendidikan pelatihan, operasional dan modal bergulir di pedesaan, 2) masing-masing bagian di atas dimasukkan ke rekening institusi yang berbadan hukum di desa sesuai dengan peruntukan, 3) lakukan pengawasan penggunaan anggaran secara demokratis dengan melibatkan rakyat desa.

Khusus untuk modal bergulir Dekopin menganjurkan agar pemerintah menggunakan instrumen koperasi untuk menyelamatkan dan mengoptimalkan dana desa.

“Kenapa harus menggunakan koperasi, karena dengan koperasi dana desa tersebut dapat digulirkan ke kelompok sasaran di desa. Masyarakat desa tercatat sebagai anggota, koperasi di desa yang ditunjuk mempunyai syarat koperasi yang sehat dan akuntabilitas penggunaan dana desa di koperasi akan dipertanggung jawabkan dengan mekanisme yang jelas di rapat anggota. Semua kemajuan, perkembangan dan permasalahan diungkap secara umum pada rapat anggota. Dengan demikian dana desa tersebut dapat digunakan secara optimal,” jelas Agung.

Dekopin, dikemukakan, siap untuk membangun transparansi penggunaan dana desa khususnya untuk alokasi modal bergulir pemberdayaan masyarakat desa selama koperasi diberi peran yang benar dan proporsional untuk mengurai carut marut masalah dana desa. (Agus)

 

primi sui motori con e-max

Pertanian

Kapal Ternak Solusi Memperlancar Distribusi Sapi Lokal dari Produsen ke Konsumen

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara I (CN 1) merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut yang mengangkut ternak dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Fini Murfiani selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, keberadaan kapal ternak bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak, dan menjamin kelangsungan pendistribusian ternak melalui angkutan laut dengan kaidah animal welfare dari Provinsi NTT sampai ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Read more...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial: Masyarakat Dapat Akses Legal Kelola Kawasan Hutan

Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Read more...

Transportasi

BUJT & Perbankan Sediakan Program Khusus Kartu Perdana Uang Elektronik Nol Rupiah

Corporate Secretary PT Jasa Marga M. Agus Setiawan mengatakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Perbankan bekerja sama untuk memberikan diskon 1,5 juta kartu perdana Uang Elektronik yang ditawarkan dengan harga khusus (Rp. 0), di mana BUJT memberikan diskon Rp. 10.000 dan Perbankan juga memberikan diskon sebesar Rp. 10.000. JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Corporate Secretary PT Jasa Marga M. Agus Setiawan mengatakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Perbankan bekerja sama untuk memberikan diskon 1,5 juta kartu perdana Uang Elektronik yang ditawarkan dengan harga khusus (Rp. 0), di mana BUJT memberikan diskon Rp. 10.000 dan Perbankan juga memberikan diskon sebesar Rp. 10.000. 

Read more...